Airlangga Optimis IEU CEPA Bisa Dongkrak Ekspor RI 50 Persen

Ekspor indonesia ditargetkan tumbuh hingga 50 persen dalam tiga tahun setelah Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) resmi diterapkan. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto optimis angka tersebut akan tercapai seiring meluasnya akses pasar ekspor Indonesia.

“Kalau saya bilang, kalau kita minta naik itu tidak tinggi-tinggi, 50 persen dalam 3 tahun,” ujarnya dalam konferensi pers di Kemenko Perekonomian, Jumat 13 Juni 2025.

Menurutnya, pertumbuhan ekspor sebesar 50 persen ini akan mendorong posisi Indonesia sejajar dengan Malaysia.

“Masak kita nggak bisa balap Malaysia? Makanya bapak-ibu di ruangan ini harus siap-siap untuk mengisi, begitu ini (IEU-CEPA) langsung efektif,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan, Djatmiko Bris Witjaksono, menyebut IEU-CEPA akan meningkatkan ekspor RI 5,4 persen per tahun.

“Dengan perluasan akses pasar yang meningkat, kinerja ekspor nasional diproyeksikan tumbuh secara 5,4 persen per tahun,” kata Djatmiko.

Ia menambahkan, sejumlah komoditas ekspor Indonesia yang berpeluang besar meningkat di pasar Uni Eropa di antaranya minyak kelapa sawit dan turunannya, bijih tembaga, asam lemak, karet, alas kaki, plastik, produk perikanan, kopi, kopra, hingga furnitur. Tak hanya barang, sektor jasa juga berpeluang menjngkat.

“Kemudian juga pasar jasa, ini membuka peluang tenaga profesional Indonesia untuk bisa lebih memiliki peluang untuk bisa masuk ke pasar tenaga kerja di Uni Eropa,” ujarnya.

Djatmiko juga menyebut IEU-CEPA berpotensi menarik investasi langsung asing dari Uni Eropa ke sektor strategis seperti kendaraan listrik, energi terbarukan, semikonduktor, farmasi, ICT, hingga pengolahan mineral pra-smelter. 

Selain itu, perjanjian ini diperkirakan dapat meningkatkan penerimaan negara melalui PPN dan PPh serta mendorong diversifikasi impor bahan baku dan barang modal untuk kebutuhan industri nasional.

Adapun perjanjian ini dijadwalkan mulai berlaku pada kuartal IV tahun 2026, atau paling lambat kuartal I tahun 2027.