Berita

Kepala Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera/Istimewa

Politik

Kritik Kebijakan Imigrasi Trump, DPR Dorong Perlindungan Maksimal bagi WNI di AS

JUMAT, 13 JUNI 2025 | 17:34 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Kebijakan imigrasi yang diberlakukan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dikritik keras Kepala Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera.

Ia menilai kebijakan tersebut justru membawa AS menjauh dari nilai-nilai dasar yang selama ini menjadi kekuatan negara tersebut, seperti keterbukaan dan keragaman budaya.

"Kebijakan Trump justru mengantarkan AS menuju jurang kematiannya, karena tidak lagi menjadi melting pot, tidak lagi punya 'American Dream'," ujar Mardani lewat akun X resminya, Jumat 13 Juni 2025.


Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menegaskan bahwa imigran selama ini menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat.

Mardani pun menyoroti aksi demonstrasi besar-besaran di AS, khususnya di Los Angeles, menyusul penolakan kebijakan imigrasi pemerintahan Presiden Trump. Di mana ada dua warga negara Indonesia (WNI) yang ditahan di Los Angeles, buntut kebijakan tersebut.

Mardani mendorong pentingnya pemerintah Indonesia hadir dan memberikan dukungan kepada diaspora yang terdampak.

Ia mendesak pembentukan satuan tugas khusus untuk menangani persoalan hukum yang dialami warga negara Indonesia di AS akibat kebijakan imigrasi yang dinilainya tidak rasional.

"Ini untuk memastikan warga kita di AS mendapat perlindungan, khususnya diaspora yang sedang bermasalah hukum," jelasnya.

Lebih jauh, Mardani menilai situasi ini sebagai momentum bagi Indonesia untuk memperkuat diplomasi publik di tingkat global. Ia menyebut isu imigran bukan hanya urusan domestik AS, tetapi juga menyangkut martabat kemanusiaan secara universal.

"Ketika negara besar seperti AS mulai mengabaikan prinsip-prinsip hak asasi manusia, Indonesia punya ruang untuk memainkan peran moral sebagai penyeimbang," tutupnya.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

UPDATE

KDM Didukung DPRD Hentikan Alih Fungsi Lahan di Gunung Ciremai

Kamis, 22 Januari 2026 | 03:49

DPD Soroti Potensi Tumpang Tindih Regulasi Koperasi di Daerah

Kamis, 22 Januari 2026 | 03:25

Monumen Panser Saladin Simbol Nasionalisme Masyarakat Cijulang

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:59

DPRD Kota Bogor Dorong Kontribusi Optimal BUMD terhadap PAD

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:45

Alasan Noe Letto Jadi Tenaga Ahli Pertahanan Nasional

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:22

Peran Pelindo terhadap Tekanan Dolar AS

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:59

Retribusi Sampah di Tagihan Air Berpotensi Bebani Masyarakat

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:47

DPRD Kota Bogor Evaluasi Anggaran Pendidikan dan Pelaksanaan SPMB

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:20

Noe Letto Tegaskan Tidak di Bawah Bahlil dan Gibran: Nggak Urusan!

Kamis, 22 Januari 2026 | 00:59

Jabar di Bawah Gubernur Konten Juara PHK

Kamis, 22 Januari 2026 | 00:59

Selengkapnya