Berita

Kepala Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera/Istimewa

Politik

Kritik Kebijakan Imigrasi Trump, DPR Dorong Perlindungan Maksimal bagi WNI di AS

JUMAT, 13 JUNI 2025 | 17:34 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Kebijakan imigrasi yang diberlakukan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dikritik keras Kepala Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera.

Ia menilai kebijakan tersebut justru membawa AS menjauh dari nilai-nilai dasar yang selama ini menjadi kekuatan negara tersebut, seperti keterbukaan dan keragaman budaya.

"Kebijakan Trump justru mengantarkan AS menuju jurang kematiannya, karena tidak lagi menjadi melting pot, tidak lagi punya 'American Dream'," ujar Mardani lewat akun X resminya, Jumat 13 Juni 2025.


Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menegaskan bahwa imigran selama ini menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat.

Mardani pun menyoroti aksi demonstrasi besar-besaran di AS, khususnya di Los Angeles, menyusul penolakan kebijakan imigrasi pemerintahan Presiden Trump. Di mana ada dua warga negara Indonesia (WNI) yang ditahan di Los Angeles, buntut kebijakan tersebut.

Mardani mendorong pentingnya pemerintah Indonesia hadir dan memberikan dukungan kepada diaspora yang terdampak.

Ia mendesak pembentukan satuan tugas khusus untuk menangani persoalan hukum yang dialami warga negara Indonesia di AS akibat kebijakan imigrasi yang dinilainya tidak rasional.

"Ini untuk memastikan warga kita di AS mendapat perlindungan, khususnya diaspora yang sedang bermasalah hukum," jelasnya.

Lebih jauh, Mardani menilai situasi ini sebagai momentum bagi Indonesia untuk memperkuat diplomasi publik di tingkat global. Ia menyebut isu imigran bukan hanya urusan domestik AS, tetapi juga menyangkut martabat kemanusiaan secara universal.

"Ketika negara besar seperti AS mulai mengabaikan prinsip-prinsip hak asasi manusia, Indonesia punya ruang untuk memainkan peran moral sebagai penyeimbang," tutupnya.

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Boikot Raffi Ahmad-Willie Salim Cederai Nilai Demokrasi

Senin, 02 November 2026 | 20:11

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

UPDATE

OASE III PTKIN 2026: UIN Sunan Kalijaga Raih Juara Umum

Sabtu, 07 November 2026 | 08:19

Wall Street Rebound, Nasdaq Masih Babak Belur

Sabtu, 07 November 2026 | 08:05

Luruskan Tudingan Rekayasa, Muhammad Munawar: Proses Etik Dasaad Dilakukan secara Kelembagaan

Sabtu, 07 November 2026 | 07:38

Siapa Stephen Miller, Orang Kepercayaan Trump yang Jadi Kepala Staf Gedung Putih?

Sabtu, 07 November 2026 | 07:28

Gejolak Politik AS dan Krisis Prancis Tekan Pasar Saham Eropa

Sabtu, 07 November 2026 | 07:10

Ahmad Doli Kurnia dan Masa Depan Golkar

Sabtu, 07 November 2026 | 06:50

Penyadapan Presiden Bukan Pengalihan Isu, Tapi Operasi Terorganisir

Sabtu, 07 November 2026 | 06:25

Palestina dan Percaturan Imperium Global

Sabtu, 07 November 2026 | 05:59

Penyadapan Prabowo Ancaman Serius terhadap Negara

Sabtu, 07 November 2026 | 05:41

Kasus Listyo Sigit Momentum Evaluasi Sistem Keamanan Nasional

Sabtu, 07 November 2026 | 05:18

Selengkapnya