Berita

Tangkapan layar fotokopi ijazah Joko Widodo/Ist

Politik

Sering Dibohongi, Wajar Publik Penasaran Ijazah Asli Jokowi

JUMAT, 13 JUNI 2025 | 02:29 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Direktur Eksekutif Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3-I) Tom Pasaribu mengatakan, usai resmi keluar dari Istana Kepresidenan, satu demi satu dugaan kebohongan Joko Widodo alias Jokowi mulai dikuliti.

Seperti sejumlah investor asing yang datang ke Ibu Kota Nusantara (IKN) cuma omong doang alias omdo, dugaan korupsi nikel, dugaan aliran duit judi online (judol), serta pengkhianatan terhadap UUD 45 dan Pancasila. 

"Tapi yang paling menarik perhatian ya dugaan ijazah palsu  dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM)," kata  Tom melalui keterangan tertulisnya, Kamis 12 Juni 2025.


Dari beberapa kali sidang gugatan di Pengadilan Negeri Solo, ternyata pengacara Jokowi tidak pernah mampu menunjukkan ijazah asli kliennya.

Dalam kasus Gus Nur dan Bambang Tri Mulyono di Pengadilan Negeri Solo, hakim memutus keduanya bersalah dan mejatuhkan hukuman enam tahun penjara.

"Putusan tersebut hanya berdasarkan fotokopi ijazah Jokowi.  Majelis hakim tidak pernah melihat secara langsung fisik keabsahan ijazah asli Jokowi," kata Tom.

Karenanya, kata Tom, wajar publik semakin penasaran dan bertanya-tanya, jangan-jangan Jokowi tidak punya ijazah, atau ijazahnya betul palsu, kalau betul ada kenapa tidak di perlihatkan sebagai bukti dalam persidangan? 

"Pertanyaannya, apakah yang dilakukan publik untuk menguji keabsahan ijazah Jokowi ada atau tidak, asli atau palsu, dilarang atau salah?" tanya Tom. 

"Apakah rakyat salah bila curiga dengan ijazah Jokowi dengan segudang kebohongannya?" sambungnya.

Apalagi, tegas Tom, Jokowi merupakan finalis tokoh terkorup 2024 versi organisasi jurnalis investigasi dunia, Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

"Anehnya Polri mendiamkan kebohongan Jokowi walau sudah segudang bukti," kata Tom.



Populer

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

Cegah Kabur, Segera Eksekusi Razman Nasution!

Kamis, 21 Mei 2026 | 05:04

40 Warga Binaan Sumsel Dipindah ke Nusakambangan

Jumat, 22 Mei 2026 | 22:33

Jokowi Boleh Keliling Indonesia Asal Tunjukkan Ijazah Asli

Rabu, 20 Mei 2026 | 01:33

Tetangga Sudah Mendahului, Indonesia Masih Berpidato

Jumat, 15 Mei 2026 | 05:30

Bukan Indonesia yang Bebaskan Flotilla dari Israel

Sabtu, 23 Mei 2026 | 01:30

Bebaskan Nadiem, Lalu Adili Jokowi

Senin, 18 Mei 2026 | 02:46

UPDATE

Asosiasi Dosen Tuntut Gaji Minimal Dua Kali Lipat UMP

Senin, 25 Mei 2026 | 12:20

Zulhas Jangan Limpahkan Salah Nama Desa ke Bawahan

Senin, 25 Mei 2026 | 12:19

Fraksi Gerindra Apresiasi Pemulangan 9 WNI, Sebut Bukti Efektivitas Diplomasi RI

Senin, 25 Mei 2026 | 12:04

Dolar Kabur, Mafia Makmur

Senin, 25 Mei 2026 | 12:00

Rencana Jokowi Keliling Indonesia Diduga Terkait Dinamika Politik 2029

Senin, 25 Mei 2026 | 11:55

Kiai Imam Jazuli Perkuat Inovasi Pesantren Lewat Workshop Nasional

Senin, 25 Mei 2026 | 11:52

Pengamat Soroti Dampak Zulhas Salah Informasi ke Presiden

Senin, 25 Mei 2026 | 11:44

GOR Tri Lomba Juang Bakal Direhabilitasi Standart World Athletics Certification System

Senin, 25 Mei 2026 | 11:41

Awal Pekan, Harga Cabai Rawit Merah Tembus Rp81 Ribu per Kg

Senin, 25 Mei 2026 | 11:39

LOFF 2026 Dorong Kota Semarang Jadi Pusat Ekosistem Sinema Dunia

Senin, 25 Mei 2026 | 11:31

Selengkapnya