Berita

Tangkapan layar fotokopi ijazah Joko Widodo/Ist

Politik

Sering Dibohongi, Wajar Publik Penasaran Ijazah Asli Jokowi

JUMAT, 13 JUNI 2025 | 02:29 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Direktur Eksekutif Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3-I) Tom Pasaribu mengatakan, usai resmi keluar dari Istana Kepresidenan, satu demi satu dugaan kebohongan Joko Widodo alias Jokowi mulai dikuliti.

Seperti sejumlah investor asing yang datang ke Ibu Kota Nusantara (IKN) cuma omong doang alias omdo, dugaan korupsi nikel, dugaan aliran duit judi online (judol), serta pengkhianatan terhadap UUD 45 dan Pancasila. 

"Tapi yang paling menarik perhatian ya dugaan ijazah palsu  dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM)," kata  Tom melalui keterangan tertulisnya, Kamis 12 Juni 2025.


Dari beberapa kali sidang gugatan di Pengadilan Negeri Solo, ternyata pengacara Jokowi tidak pernah mampu menunjukkan ijazah asli kliennya.

Dalam kasus Gus Nur dan Bambang Tri Mulyono di Pengadilan Negeri Solo, hakim memutus keduanya bersalah dan mejatuhkan hukuman enam tahun penjara.

"Putusan tersebut hanya berdasarkan fotokopi ijazah Jokowi.  Majelis hakim tidak pernah melihat secara langsung fisik keabsahan ijazah asli Jokowi," kata Tom.

Karenanya, kata Tom, wajar publik semakin penasaran dan bertanya-tanya, jangan-jangan Jokowi tidak punya ijazah, atau ijazahnya betul palsu, kalau betul ada kenapa tidak di perlihatkan sebagai bukti dalam persidangan? 

"Pertanyaannya, apakah yang dilakukan publik untuk menguji keabsahan ijazah Jokowi ada atau tidak, asli atau palsu, dilarang atau salah?" tanya Tom. 

"Apakah rakyat salah bila curiga dengan ijazah Jokowi dengan segudang kebohongannya?" sambungnya.

Apalagi, tegas Tom, Jokowi merupakan finalis tokoh terkorup 2024 versi organisasi jurnalis investigasi dunia, Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

"Anehnya Polri mendiamkan kebohongan Jokowi walau sudah segudang bukti," kata Tom.



Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

Distribusi Bantuan di Teluk Bayur

Minggu, 07 Desember 2025 | 04:25

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

UPDATE

Kreditur Tak Boleh Cuci Tangan: OJK Perketat Aturan Penagihan Utang Pasca Tragedi Kalibata

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:15

Dolar Melemah di Tengah Data Tenaga Kerja AS yang Variatif

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:00

Penghormatan 75 Tahun Pengabdian: Memori Kolektif Haji dalam Buku Pamungkas Ditjen PHU

Rabu, 17 Desember 2025 | 07:48

Emas Menguat Didorong Data Pengangguran AS dan Prospek Pemangkasan Suku Bunga Fed

Rabu, 17 Desember 2025 | 07:23

Bursa Eropa Tumbang Dihantam Data Ketenagakerjaan AS dan Kecemasan Global

Rabu, 17 Desember 2025 | 07:01

Pembatasan Truk saat Nataru Bisa Picu Kenaikan Biaya Logistik

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:46

Dokter Tifa Kecewa Penyidik Perlihatkan Ijazah Jokowi cuma 10 Menit

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:35

Lompatan Cara Belajar

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:22

Jakarta Hasilkan Bahan Bakar Alternatif dari RDF Plant Rorotan

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:11

Dedi Mulyadi Larang Angkot di Puncak Beroperasi selama Nataru

Rabu, 17 Desember 2025 | 05:48

Selengkapnya