Prabowo Ingin Proyek Giant Sea Wall Disegerakan

Pemerintah berkomitmen segera memulai pembangunan proyek strategis nasional Giant Sea Wall atau Tanggul Laut Pantai Utara Jawa. 

Presiden Prabowo Subianto menyebut proyek tanggul laut sebagai salah satu infrastruktur paling vital yang harus segera diwujudkan demi melindungi kawasan pantai utara Pulau Jawa dari ancaman rob dan perubahan iklim ekstrem.

“Saya ingin garisbawahi salah satu proyek infrastruktur yang sangat strategis, sangat vital bagi kita merupakan suatu mega project tapi harus kita laksanakan adalah Giant Sea Wall, Tanggul Laut Pantai Utara Jawa,” ujar Prabowo dalam pidato kuncinya saat Konferensi Internasional Infrastruktur 2025 di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis 12 Juni 2025.

Presiden mengungkapkan proyek ini sejatinya telah masuk dalam perencanaan sejak tahun 1995. Proyek tanggul laut tersebut direncanakan membentang sejauh 500 kilometer dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur.

Estimasi total biaya pembangunan mencapai 80 miliar dolar AS dan pembangunan tahap awal di wilayah Teluk Jakarta diperkirakan membutuhkan waktu delapan hingga 10 tahun.

“Kalau sampai ke Jawa Timur mungkin membutuhkan waktu 20 tahun, 15 sampai 20 tahun. Tidak ada masalah. Ada pepatah kuno: perjalanan 1000 km dimulai oleh satu langkah. Kita akan segera mulai itu,” tegas Prabowo.

Untuk mengawal proyek besar ini, Presiden Prabowo juga akan segera membentuk lembaga khusus bernama Badan Otorita Tanggul Laut Pantai Utara Jawa. 

Kepala Negara pun menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dalam mendukung pendanaan proyek tahap awal di Teluk Jakarta.

“Khusus Teluk Jakarta kemungkinan 8-10 miliar dolar AS. Kalau 8-10 miliar dolar AS, saya kira kita sendiri mampu. Saya sudah ketemu Gubernur DKI dan saya sudah kirim utusan. Saya bilang, DKI harus urunan, Pemerintah Pusat urunan. Jadi kalau 8 miliar dolar katakanlah delapan tahun berarti 1 miliar dolar, satu tahun. Menteri Keuangan sudah kelihatan tegang melihat. Tenang Bu, DKI nyumbang. Jadi DKI setengah, Pemerintah Pusat setengah,” ungkap Prabowo.

Presiden turut menyatakan keterbukaan terhadap kerja sama internasional. Meski demikian, Kepala Negara menegaskan bahwa proyek akan tetap dimulai dengan kekuatan nasional. 

“Kita terbuka perusahaan-perusahaan dari Tiongkok, dari Jepang, dari Korea, dari Eropa, dari Timur Tengah yang mau ikut silakan. Tapi kita tidak tunggu, kita akan gunakan kekuatan kita sendiri,” pungkasnya.