Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Pusat Pendidikan Pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Pertanian (BPPSDMP), bersama TNI AD melakukan Rapat Koordinasi Swasembada Pangan melalui Percepatan Luas Tambah Tanam dan Optimalisasi Lahan, yang dilaksanakan di kantor Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan.
Rapat koordinasi yang dilaksanakan pada Rabu 11 Juni 2025 ini mengusung tema “Percepatan Luas Tambah Tanam (LTT) dan Optimalisasi Lahan Menuju Swasembada Pangan Nasional”.
Turut hadir Kepala Pusat Pendidikan Pertanian sebagai Penanggung Jawab LTT Bulukumba-Sinjai, Wakil Bupati Bulukumba, Brigjen TNI Wawan Irawan sebagai Koordinator OPLAH dan Cetak Sawh Rakyat (CSR) wilayah Sulawesi Selatan, Kolonel Donova sebagai pengawas OPLAH dan CSR wilayah Sulawesi Selatan, Dandim 1411 Bulukumba, Kepala Dinas Sinjai, Sekretaris Dinas Bulukumba, Petugas Penyuluh Pertanian, dari wilayah Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Sinjai, serta sejumlah jajaran pejabat lingkup Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan.
Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman menegaskan, Kementan kini fokus pada peningkatan produksi pangan, khususnya komoditas padi, guna mempercepat capaian swasembada yang menjadi prioritas nasional.
Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti, turut menekankan pentingnya kolaborasi antar pemangku kebijakan.
“Semua pemangku kebijakan harus berkolaborasi dan berkoordinasi dalam mendorong ketahanan pangan nasional. Peran petani, khususnya petani padi, sangat penting untuk memenuhi kebutuhan beras. Saat ini stok beras kita tertinggi dalam sejarah Indonesia. Dalam mewujudkan swasembada pangan, kita harus bekerja keras bersama-sama,” ujar Arsanti, dalam keterangannya, Kamis 12 Juni 2025.
Dalam sambutannya, Kepala Pusat Pendidikan Pertanian (Kapusdiktan) yang juga sebagai Penanggung Jawab LTT wilayah Bulukumba, Muhammad Amin menyampaikan, pihaknya telah mengawal pelaksanaan LTT di empat kabupaten, yaitu Bulukumba, Sinjai, Jeneponto, dan Takalar.
“Kami di Pusdiktan hadir sebagai pelaksana lapangan dan pengawal pelaksanaan percepatan LTT bersama penyuluh. Sesuai arahan Mentan, terdapat empat program strategis nasional dan salah satunya adalah program swasembada pangan. Oleh karena itu semua stakeholder dan jajaran kementan harus terlibat aktif dari pusat hingga daerah. Target LTT Bulukumba dan Sinjai pada bulan Mei sudah hijau demikian juga nanti di bulan Juni, artinya sesuai target dan ini merupakan hasil dari kerja sama lintas sektor dan penyuluh lapangan” ujar Kapusdiktan.
Ia menambahkan bahwa berbagai langkah telah dilakukan, termasuk optimalisasi lahan, pompanisasi untuk antisipasi kekeringan, serta percepatan tanam melalui pendampingan intensif.
“Langkah-langkah seperti pengawalan pertanaman padi, pemanfaatan bantuan irigasi dan pompa, serta percepatan tanam dari satu kali menjadi dua kali bahkan tiga kali per tahun harus dilakukan. Kita tidak bisa menunggu, semua harus gerak cepat,” tambahnya.
Mandat Presiden Prabowo SubiantoPerwakilan TNI, Letkol Inf Sarman, menyatakan komitmen penuh untuk mendampingi para petani melalui pengawasan dan pendampingan di lapangan, termasuk mengaktifkan Babinsa dan kelompok tani.
“Tugas kami adalah memastikan program pertanian berjalan efektif. Kami mendorong agar petani Bulukumba bisa panen lebih sering, dan kami berharap koordinasi dengan Kementerian Pertanian terus diperkuat demi mendukung swasembada pangan,” ujarnya.
Sementara Brigjen Wawan Erawan selaku Koordinator OPLAH dan CSR Wilayah Sulawesi Selatan, menekankan bahwa percepatan swasembada pangan adalah mandat langsung Presiden RI Prabowo Subianto dan Mentan Andi Amran Sulaiman.
“Mentan menargetkan swasembada bisa tercapai dalam waktu singkat, bukan lagi tiga-empat tahun. Kunci keberhasilan adalah sinergi semua pihak, termasuk TNI. Yang penting, jangan ada alih fungsi lahan sawah. Sawah hanya untuk padi, jangan ditanami yang lain. Ini sudah ditegaskan dalam surat resmi Menteri kepada seluruh kepala daerah,” ujar Wawan.
Ia juga menekankan soal pentingnya pembentukan Brigade Pangan di daerah yang memiliki program OPLAH. Brigade Pangan berperan sebagai lembaga regenerasi petani muda dan pengelola lahan pertanian intensif dengan dukungan alsintan dan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Dalam arahannya, Kolonel Kav Donova Pri Pamungkas selaku Pengawas Oplah dan CSR Provinsi Sulsel menyampaikan bahwa Provinsi Sulses adalah daerah sentra padi andalan nasional selain provinsi yang ada di Pulau Jawa. Oleh sebab itu Provinsi Sulses harus melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya.
"Jadi bila ada permasalahan sekecil apapun yang ditemui di lapangan agar secepat mungkin melaporkan kepada Koordinator maupun Pengawas yang akan segera mengambil langkah mediasi dan koordinasi dengan stakeholder terkait, baik yang ada di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan maupun di tingkat pusat yaitu Kementerian Pertanian RI di Jakarta,” paparnya.
Kemudian Wakil Bupati Bulukumba, Andi Edi Manaf mengungkapkan, sektor pertanian menyumbang 38 persen terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Kabupaten Bulukumba memiliki potensi besar untuk pengembangan padi, jagung, hortikultura, dan peternakan.
“Produksi padi pada 2024 mencapai 285.974 ton GKP, meningkat dari tahun sebelumnya. Kami juga memiliki potensi jagung hingga 17.000 hektare dan populasi sapi sekitar 70 ribu ekor. Bulukumba sangat siap menjadi lumbung pangan dan lumbung daging untuk Sulawesi Selatan dan nasional,” katanya.
Namun ia juga menyoroti sejumlah kendala seperti keterbatasan alsintan, infrastruktur irigasi, dan belum adanya bendungan besar. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten mengusulkan pembangunan bendungan strategis di wilayah Kahayya, Kecamatan Kindang.
Diskusi teknis yang berlangsung turut mencatat berbagai hal penting, seperti kebutuhan bantuan benih, pestisida, alsintan pascapanen, serta penguatan kapasitas petani melalui bimtek dan sekolah lapangan.
Kementan melalui Pusdiktan mencatat seluruh masukan teknis yang disampaikan dalam forum ini. Mulai dari distribusi benih dan pupuk, perbaikan irigasi, hingga usulan program pelatihan dan sekolah lapang. Semua diselaraskan dengan kebijakan nasional dan komitmen Presiden RI dalam mewujudkan kedaulatan pangan.
Kegiatan ini menjadi contoh nyata bagaimana kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, dan petani dapat mempercepat target strategis bangsa yaitu swasembada pangan yang berdaulat dan berkelanjutan.
