Berita

Kejagung didesak usut mafia minyak ilegal di wilayah Musi Banyuasin, Sumatera Selatan/Istimewa

Hukum

Kejagung Ditantang Usut Dugaan Mafia Minyak Ilegal di Muba

SELASA, 10 JUNI 2025 | 20:46 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Kejaksaan Agung Republik Indonesia ditantang untuk segera mengusut tuntas dugaan praktik mafia minyak ilegal yang marak terjadi di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Sumatera Selatan.

Disampaikan Koordinator Aktivis Sumsel-Jakarta (ASJ), Harda Belly, praktik ilegal tersebut telah berlangsung bertahun-tahun dan ditengarai melibatkan oknum-oknum pejabat daerah. Termasuk dugaan kuat adanya keterlibatan salah satu kepala daerah berinisial T.

“Sudah menjadi rahasia umum di kalangan masyarakat se-Sumsel siapa pemain utama di balik mafia minyak ilegal di Muba. Aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Agung, jangan tinggal diam. Negara mengalami kerugian yang sangat besar, bahkan ditaksir mencapai triliunan rupiah,” tegas Harda dalam keterangannya di Jakarta, Selasa 10 Juni 2025.


ASJ menilai, pembiaran terhadap praktik ini bukan hanya mencederai hukum dan rasa keadilan masyarakat, tetapi juga mencoreng wibawa institusi pemerintah daerah yang semestinya menjadi garda terdepan dalam penegakan regulasi.

“Kami mendukung penuh pemberantasan mafia minyak ilegal. Namun jangan hanya menyentuh pelaku lapangan. Harus diusut siapa aktor intelektualnya. Jika benar ada keterlibatan kepala daerah, proses hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu,” ujar Harda.

Lebih lanjut, ASJ siap membantu mengumpulkan data dan keterangan dari masyarakat di lapangan sebagai bentuk kontribusi masyarakat sipil dalam mendukung aparat penegak hukum.

“Kami sudah berkomunikasi dengan sejumlah tokoh masyarakat dan aktivis di Muba. Banyak yang siap memberikan kesaksian jika APH serius membongkar jaringan mafia minyak ini dari hulu ke hilir,” tambahnya.

Harda juga meminta Presiden Prabowo Subianto dan Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk memberikan atensi khusus terhadap persoalan ini. Karena kerusakan lingkungan dan potensi konflik sosial akibat aktivitas minyak ilegal sudah sangat memprihatinkan.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

UPDATE

27 Ton Bantuan Korban Gempa NTT Diberangkatkan dari Lanud Halim

Senin, 17 Agustus 2026 | 05:57

Merdeka dan Menderita

Senin, 17 Agustus 2026 | 05:23

Legislator PDIP Dorong Penguatan SKK Migas Lewat Revisi UU 22/2001

Senin, 17 Agustus 2026 | 04:59

TelkomGroup Tancap Gas Perbaiki Layanan Pascagempa NTT

Senin, 17 Agustus 2026 | 04:32

Malam Renungan Suci

Senin, 17 Agustus 2026 | 04:17

DOB Bekasi Utara Sangat Penting, Ini Alasannya

Senin, 17 Agustus 2026 | 03:45

Jebolan Akmil 2003 Ini Siap Komandani Upacara HUT ke-81 RI di Istana

Senin, 17 Agustus 2026 | 03:23

Koperasi dan Cacat Epistemologis Pemahaman

Senin, 17 Agustus 2026 | 02:47

Kampung Binaan Pertamina Lubricants Dorong Ekonomi Sirkuler di Jakut

Senin, 17 Agustus 2026 | 02:20

Buku ‘Transformasi Tata Kelola Perikanan Indonesia’ Jawab Masalah Ekonomi Biru hingga PIT

Senin, 17 Agustus 2026 | 01:55

Selengkapnya