Berita

Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno/Ist

Politik

Langkah Prabowo Sudah Tepat, Waka MPR: Raja Ampat Adalah Pertaruhan Wajah Indonesia

SELASA, 10 JUNI 2025 | 16:24 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan kementerian terkait mencabut empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya.

Langkah ini diambil pada pertambangan yang berpotensi merusak lingkungan dan mengganggu ekosistem wilayah konservasi dan pariwisata di Raja Ampat. 

Bagi Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno langkah tegas ini menegaskan prioritas sekaligus keberpihakan Presiden pada aspek lingkungan hidup. 


“Raja Ampat harus diselamatkan karena ini adalah kekayaan alam dan biodiversitas yang dimiliki Indonesia. Kami berterima kasih karena Presiden Prabowo langsung merespons masukan berbagai elemen masyarakat,” kata Eddy kepada wartawan, Selasa 10 Juni 2025.

Dia menegaskan, mendahulukan kelestarian Raja Ampat harus menjadi komitmen bersama. Katanya, pembangunan ekonomi harus didasarkan pada platform berkelanjutan dan tidak boleh mengorbankan alam dan lingkungan. 

“Komitmen itu yang wajib kita pegang teguh dan tentu kita bersyukur Presiden Prabowo menegaskan komitmen yang sama untuk menyelamatkan Raja Ampat dan memprioritaskan kebijakan yang pro kelestarian lingkungan hidup,” lanjutnya. 

Wakil Ketua Umum PAN ini menyampaikan, keputusan pencabutan IUP ini merupakan langkah strategis sekaligus urgen untuk menjaga reputasi Indonesia di kancah internasional sebagai negara yang berkomitmen terhadap pembangunan berkelanjutan. 

"Raja Ampat merupakan pertaruhan besar bagi Indonesia, karena kebijakan pemerintah akan menentukan wajah lembaga publik dan wajah Indonesia di mata dunia," tuturnya.

"Anugerah Tuhan Yang Maha Pemurah dengan memberikan hadiah keindahan dan keragaman alam yang luar biasa di Raja Ampat, patut kita jaga ibarat menjaga rumah kita sendiri," pungkasnya.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya