Berita

Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno/Ist

Politik

Langkah Prabowo Sudah Tepat, Waka MPR: Raja Ampat Adalah Pertaruhan Wajah Indonesia

SELASA, 10 JUNI 2025 | 16:24 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan kementerian terkait mencabut empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya.

Langkah ini diambil pada pertambangan yang berpotensi merusak lingkungan dan mengganggu ekosistem wilayah konservasi dan pariwisata di Raja Ampat. 

Bagi Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno langkah tegas ini menegaskan prioritas sekaligus keberpihakan Presiden pada aspek lingkungan hidup. 


“Raja Ampat harus diselamatkan karena ini adalah kekayaan alam dan biodiversitas yang dimiliki Indonesia. Kami berterima kasih karena Presiden Prabowo langsung merespons masukan berbagai elemen masyarakat,” kata Eddy kepada wartawan, Selasa 10 Juni 2025.

Dia menegaskan, mendahulukan kelestarian Raja Ampat harus menjadi komitmen bersama. Katanya, pembangunan ekonomi harus didasarkan pada platform berkelanjutan dan tidak boleh mengorbankan alam dan lingkungan. 

“Komitmen itu yang wajib kita pegang teguh dan tentu kita bersyukur Presiden Prabowo menegaskan komitmen yang sama untuk menyelamatkan Raja Ampat dan memprioritaskan kebijakan yang pro kelestarian lingkungan hidup,” lanjutnya. 

Wakil Ketua Umum PAN ini menyampaikan, keputusan pencabutan IUP ini merupakan langkah strategis sekaligus urgen untuk menjaga reputasi Indonesia di kancah internasional sebagai negara yang berkomitmen terhadap pembangunan berkelanjutan. 

"Raja Ampat merupakan pertaruhan besar bagi Indonesia, karena kebijakan pemerintah akan menentukan wajah lembaga publik dan wajah Indonesia di mata dunia," tuturnya.

"Anugerah Tuhan Yang Maha Pemurah dengan memberikan hadiah keindahan dan keragaman alam yang luar biasa di Raja Ampat, patut kita jaga ibarat menjaga rumah kita sendiri," pungkasnya.

Populer

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

Negara Jangan Kalah dari Mafia, Copot Dirjen Bea Cukai

Selasa, 10 Februari 2026 | 20:36

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Nasabah Laporkan Perusahaan Asuransi ke OJK

Kamis, 05 Februari 2026 | 16:40

Lima Orang dari Blueray Cargo Ditangkap saat OTT Pejabat Bea Cukai

Kamis, 05 Februari 2026 | 15:41

Koordinator KKN UGM Tak Kenal Jokowi

Rabu, 04 Februari 2026 | 08:36

UPDATE

Mendag AS Akhirnya Mengakui Pernah Makan Siang di Pulau Epstein

Kamis, 12 Februari 2026 | 10:10

Israel Resmi Gabung Board of Peace, Teken Piagam Keanggotaan di Washington

Kamis, 12 Februari 2026 | 10:09

Profil Jung Eun Woo: Bintang Welcome to Waikiki 2 yang Meninggal Dunia, Tinggalkan Karier Cemerlang & Pesan Misterius

Kamis, 12 Februari 2026 | 10:08

Harga Minyak Masih Tinggi Dipicu Gejolak Hubungan AS-Iran

Kamis, 12 Februari 2026 | 09:59

Prabowo Terus Pantau Pemulihan Bencana Sumatera, 5.500 Hunian Warga Telah Dibangun

Kamis, 12 Februari 2026 | 09:49

IHSG Dibuka Menguat, Rupiah Tertekan ke Rp16.811 per Dolar AS

Kamis, 12 Februari 2026 | 09:47

Salah Transfer, Bithumb Tak Sengaja Bagikan 620.000 Bitcoin Senilai 40 Miliar Dolar AS

Kamis, 12 Februari 2026 | 09:33

Menteri Mochamad Irfan Yusuf Kawal Pengalihan Aset Haji dari Kementerian Agama

Kamis, 12 Februari 2026 | 09:18

Sinyal “Saling Gigit” dan Kecemasan di Pasar Modal

Kamis, 12 Februari 2026 | 09:09

KPK: Kasus PN Depok Bukti Celah Integritas Peradilan Masih Terbuka

Kamis, 12 Februari 2026 | 08:50

Selengkapnya