Berita

Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno/Ist

Politik

Langkah Prabowo Sudah Tepat, Waka MPR: Raja Ampat Adalah Pertaruhan Wajah Indonesia

SELASA, 10 JUNI 2025 | 16:24 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan kementerian terkait mencabut empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya.

Langkah ini diambil pada pertambangan yang berpotensi merusak lingkungan dan mengganggu ekosistem wilayah konservasi dan pariwisata di Raja Ampat. 

Bagi Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno langkah tegas ini menegaskan prioritas sekaligus keberpihakan Presiden pada aspek lingkungan hidup. 


“Raja Ampat harus diselamatkan karena ini adalah kekayaan alam dan biodiversitas yang dimiliki Indonesia. Kami berterima kasih karena Presiden Prabowo langsung merespons masukan berbagai elemen masyarakat,” kata Eddy kepada wartawan, Selasa 10 Juni 2025.

Dia menegaskan, mendahulukan kelestarian Raja Ampat harus menjadi komitmen bersama. Katanya, pembangunan ekonomi harus didasarkan pada platform berkelanjutan dan tidak boleh mengorbankan alam dan lingkungan. 

“Komitmen itu yang wajib kita pegang teguh dan tentu kita bersyukur Presiden Prabowo menegaskan komitmen yang sama untuk menyelamatkan Raja Ampat dan memprioritaskan kebijakan yang pro kelestarian lingkungan hidup,” lanjutnya. 

Wakil Ketua Umum PAN ini menyampaikan, keputusan pencabutan IUP ini merupakan langkah strategis sekaligus urgen untuk menjaga reputasi Indonesia di kancah internasional sebagai negara yang berkomitmen terhadap pembangunan berkelanjutan. 

"Raja Ampat merupakan pertaruhan besar bagi Indonesia, karena kebijakan pemerintah akan menentukan wajah lembaga publik dan wajah Indonesia di mata dunia," tuturnya.

"Anugerah Tuhan Yang Maha Pemurah dengan memberikan hadiah keindahan dan keragaman alam yang luar biasa di Raja Ampat, patut kita jaga ibarat menjaga rumah kita sendiri," pungkasnya.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Dudung Resmi Jabat Menko Polkam, Geser Djamari Chaniago

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:23

Pelantikan Suyudi Momentum Perkuat Profesionalisme Polri

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:20

Kuseryansyah Perlu Jelaskan Absen di Kejagung Terkait Kasus PT Crowde

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:19

Profil Suyudi Ario Seto, Kapolri Baru Pengganti Listyo Sigit

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:18

Harta Menko PMK Sugiono Tembus Rp13,15 Miliar

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:10

Prabowo Lantik Dua Wamenkeu Baru untuk Bantu Suahasil

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:08

7 Kali Reshuffle Kabinet Prabowo-Gibran, Ini Daftarnya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:55

Inflasi Tahunan September 2026 Capai 3,28 Persen, Ini Biang Keroknya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:55

Utang BLBI Lunas, Hak Tagih Negara Rp 110 Triliun Belum Tuntas

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:50

Pulung Agustanto: Pendidikan dan Dunia Usaha Harus Berjalan Seiring

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:46

Selengkapnya