Berita

Ilustrasi/RMOL

Bisnis

Sektor Perumahan Thailand Ambruk Gara-gara Trump

SELASA, 10 JUNI 2025 | 14:35 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Industri perumahan Thailand menghadapi tekanan besar akibat kebijakan tarif dagang dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Salah satu pengembang properti besar, Supalai, menyebut dampaknya lebih parah daripada gempa bumi yang baru-baru ini terjadi.

Tritecha Tangmatitham, Direktur Pelaksana Supalai, mengatakan tarif impor dari AS membuat banyak pelaku bisnis yang bergantung pada ekspor membatalkan pembelian rumah mereka. Bahkan ada yang rela kehilangan uang muka demi tidak melanjutkan proses pembelian.

"Kebijakan tarif perdagangan dari Presiden Trump lebih menakutkan daripada gempa bumi," ujar Tritecha, dikutip dari Bangkok Post Selasa, 10 Juni 2025.


Ia menjelaskan bahwa para pengusaha yang terkena dampak tarif ini langsung membatalkan pemesanan rumah tanpa negosiasi, meskipun harus merugi karena kehilangan uang muka.

Tritecha mengatakan, setelah gempa bumi pada 28 Maret lalu memang sempat ada sekitar 50 persen pembeli yang menghubungi untuk membatalkan pembelian, tetapi akhirnya hanya kurang dari 10 orang yang benar-benar jadi membatalkan.

"Kalau karena gempa, pembatalan hanya bersifat sementara. Mayoritas pembeli apartemen di gedung tinggi hanya menunda, bukan membatalkan. Sekarang daya beli sudah kembali sekitar 70 persen dan kami harap bisa pulih sepenuhnya tahun depan," tambahnya.

Namun, dampak dari tarif Trump diprediksi lebih berat. Tritecha memperkirakan bahwa jumlah proyek perumahan baru di wilayah Bangkok dan sekitarnya pada 2025 hanya akan mencapai 60.000–70.000 unit - angka terendah dalam 15 tahun terakhir.

"Pasar mungkin tidak akan kembali ke masa kejayaannya, tapi bisa pulih menjadi sekitar 90.000–110.000 unit per tahun kalau situasi ekonomi dan kepercayaan konsumen membaik," ujarnya.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

UPDATE

Polisi Tangkap Pembacok Pegawai Toko Roti di Cengkareng

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:55

Bank Mandiri Gelar Mandiri Lelang Festival 2026, Penawaran 50% di Bawah Pasaran

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:51

KPK Jangan Omdo, Dugaan Korupsi Sinyal Kereta Harus Dibongkar Tuntas

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:40

DPR Sebut Skandal Seksual di Ponpes Pati sebagai Pelanggaran HAM Berat

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:16

Unhas Siap jadi Pusat Unggulan MBG di Indonesia Timur

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:50

Kapolri Siap Eksekusi 3.000 Halaman Rekomendasi Reformasi Polri

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:44

Kompetisi Perguruan Tinggi Tanpa Fondasi Keadilan

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:25

Pelanggaran Tambang Tidak Cukup Diselesaikan dengan Uang

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:00

KPK Kembangkan Penyidikan Baru Kasus OTT Anak Buah Bobby Nasution

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:49

Prabowo Terima 10 Buku Rekomendasi Reformasi Polri di Istana

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:47

Selengkapnya