Berita

Ilustrasi/RMOL

Bisnis

Sektor Perumahan Thailand Ambruk Gara-gara Trump

SELASA, 10 JUNI 2025 | 14:35 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Industri perumahan Thailand menghadapi tekanan besar akibat kebijakan tarif dagang dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Salah satu pengembang properti besar, Supalai, menyebut dampaknya lebih parah daripada gempa bumi yang baru-baru ini terjadi.

Tritecha Tangmatitham, Direktur Pelaksana Supalai, mengatakan tarif impor dari AS membuat banyak pelaku bisnis yang bergantung pada ekspor membatalkan pembelian rumah mereka. Bahkan ada yang rela kehilangan uang muka demi tidak melanjutkan proses pembelian.

"Kebijakan tarif perdagangan dari Presiden Trump lebih menakutkan daripada gempa bumi," ujar Tritecha, dikutip dari Bangkok Post Selasa, 10 Juni 2025.


Ia menjelaskan bahwa para pengusaha yang terkena dampak tarif ini langsung membatalkan pemesanan rumah tanpa negosiasi, meskipun harus merugi karena kehilangan uang muka.

Tritecha mengatakan, setelah gempa bumi pada 28 Maret lalu memang sempat ada sekitar 50 persen pembeli yang menghubungi untuk membatalkan pembelian, tetapi akhirnya hanya kurang dari 10 orang yang benar-benar jadi membatalkan.

"Kalau karena gempa, pembatalan hanya bersifat sementara. Mayoritas pembeli apartemen di gedung tinggi hanya menunda, bukan membatalkan. Sekarang daya beli sudah kembali sekitar 70 persen dan kami harap bisa pulih sepenuhnya tahun depan," tambahnya.

Namun, dampak dari tarif Trump diprediksi lebih berat. Tritecha memperkirakan bahwa jumlah proyek perumahan baru di wilayah Bangkok dan sekitarnya pada 2025 hanya akan mencapai 60.000–70.000 unit - angka terendah dalam 15 tahun terakhir.

"Pasar mungkin tidak akan kembali ke masa kejayaannya, tapi bisa pulih menjadi sekitar 90.000–110.000 unit per tahun kalau situasi ekonomi dan kepercayaan konsumen membaik," ujarnya.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

UPDATE

PDIP Duga Ada Pengerahan Komcad Saat Pengamanan Demo Mahasiswa, Ini Penjelasannya

Senin, 15 Juni 2026 | 08:19

Bursa Asia Hijau Sambut Kesepakatan Damai AS-Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 08:12

Harga Minyak Dunia Rontok Usai Trump Umumkan Kesepakatan Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 07:54

Harga Logam Mulia Melonjak, Emas Mendekati Rekor Baru

Senin, 15 Juni 2026 | 07:42

AS dan Iran Bakal Teken Perjanjian Damai di Swiss Jumat Ini

Senin, 15 Juni 2026 | 07:26

Pemerintah Dorong Susu Hadir Setiap Hari dalam Program MBG

Senin, 15 Juni 2026 | 07:15

Trump Klaim Amankan Kesepakatan Damai Terbesar dengan Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 07:00

Pengelolaan Blok Andaman Diusulkan Pakai Skema Hybrid

Senin, 15 Juni 2026 | 06:50

Dokter Tifa Dukung Prabowo Pimpin RI Tanpa Gibran

Senin, 15 Juni 2026 | 06:27

Suap di Bea Cukai Sangat Mengerikan, Bukti Negeri Ini Semakin Busuk oleh Koruptor

Senin, 15 Juni 2026 | 06:23

Selengkapnya