Berita

Ilustrasi/RMOL

Bisnis

Sektor Perumahan Thailand Ambruk Gara-gara Trump

SELASA, 10 JUNI 2025 | 14:35 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Industri perumahan Thailand menghadapi tekanan besar akibat kebijakan tarif dagang dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Salah satu pengembang properti besar, Supalai, menyebut dampaknya lebih parah daripada gempa bumi yang baru-baru ini terjadi.

Tritecha Tangmatitham, Direktur Pelaksana Supalai, mengatakan tarif impor dari AS membuat banyak pelaku bisnis yang bergantung pada ekspor membatalkan pembelian rumah mereka. Bahkan ada yang rela kehilangan uang muka demi tidak melanjutkan proses pembelian.

"Kebijakan tarif perdagangan dari Presiden Trump lebih menakutkan daripada gempa bumi," ujar Tritecha, dikutip dari Bangkok Post Selasa, 10 Juni 2025.


Ia menjelaskan bahwa para pengusaha yang terkena dampak tarif ini langsung membatalkan pemesanan rumah tanpa negosiasi, meskipun harus merugi karena kehilangan uang muka.

Tritecha mengatakan, setelah gempa bumi pada 28 Maret lalu memang sempat ada sekitar 50 persen pembeli yang menghubungi untuk membatalkan pembelian, tetapi akhirnya hanya kurang dari 10 orang yang benar-benar jadi membatalkan.

"Kalau karena gempa, pembatalan hanya bersifat sementara. Mayoritas pembeli apartemen di gedung tinggi hanya menunda, bukan membatalkan. Sekarang daya beli sudah kembali sekitar 70 persen dan kami harap bisa pulih sepenuhnya tahun depan," tambahnya.

Namun, dampak dari tarif Trump diprediksi lebih berat. Tritecha memperkirakan bahwa jumlah proyek perumahan baru di wilayah Bangkok dan sekitarnya pada 2025 hanya akan mencapai 60.000–70.000 unit - angka terendah dalam 15 tahun terakhir.

"Pasar mungkin tidak akan kembali ke masa kejayaannya, tapi bisa pulih menjadi sekitar 90.000–110.000 unit per tahun kalau situasi ekonomi dan kepercayaan konsumen membaik," ujarnya.

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Boikot Raffi Ahmad-Willie Salim Cederai Nilai Demokrasi

Senin, 02 November 2026 | 20:11

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

KPK Bongkar Dugaan Akal-akalan Cukai Rokok PT Djarum Sejak 2010

Senin, 02 November 2026 | 15:43

UPDATE

IHSG Terkoreksi 1,97 Persen, Mayoritas Saham Berakhir di Zona Merah

Jumat, 06 November 2026 | 12:31

Ekonom Soroti Potensi Konflik Kepentingan CIO Danantara

Jumat, 06 November 2026 | 12:22

Menperin Ungkap Strategi Hadapi Tekanan Industri Tembakau

Jumat, 06 November 2026 | 12:11

Ketum Partai dan Pejabat yang Terlibat Penyadapan Presiden Harus Jadi Tersangka

Jumat, 06 November 2026 | 12:01

Di Tengah Polemik Ijazah, Pengaruh Politik Jokowi Masih Jadi Perhatian

Jumat, 06 November 2026 | 11:51

Bantah Narasi Deindustrialisasi, Menperin: Industri RI Tidak Gelap

Jumat, 06 November 2026 | 11:40

Indonesia-Somalia Bahas Peluang Kerja Sama Perikanan hingga Keamanan Maritim

Jumat, 06 November 2026 | 11:34

Cokbang Buka Peluang Ekonomi Baru dari Kakao Sabang

Jumat, 06 November 2026 | 11:30

KPK Periksa Komisaris PT Murakabi Media Indonesia di Kasus Asuransi Pelni

Jumat, 06 November 2026 | 11:29

Utang Paylater Masyarakat di Bank Tembus Rp31,5 Triliun hingga September 2026

Jumat, 06 November 2026 | 11:16

Selengkapnya