Berita

Ilustrasi/RMOL

Bisnis

Sektor Perumahan Thailand Ambruk Gara-gara Trump

SELASA, 10 JUNI 2025 | 14:35 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Industri perumahan Thailand menghadapi tekanan besar akibat kebijakan tarif dagang dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Salah satu pengembang properti besar, Supalai, menyebut dampaknya lebih parah daripada gempa bumi yang baru-baru ini terjadi.

Tritecha Tangmatitham, Direktur Pelaksana Supalai, mengatakan tarif impor dari AS membuat banyak pelaku bisnis yang bergantung pada ekspor membatalkan pembelian rumah mereka. Bahkan ada yang rela kehilangan uang muka demi tidak melanjutkan proses pembelian.

"Kebijakan tarif perdagangan dari Presiden Trump lebih menakutkan daripada gempa bumi," ujar Tritecha, dikutip dari Bangkok Post Selasa, 10 Juni 2025.


Ia menjelaskan bahwa para pengusaha yang terkena dampak tarif ini langsung membatalkan pemesanan rumah tanpa negosiasi, meskipun harus merugi karena kehilangan uang muka.

Tritecha mengatakan, setelah gempa bumi pada 28 Maret lalu memang sempat ada sekitar 50 persen pembeli yang menghubungi untuk membatalkan pembelian, tetapi akhirnya hanya kurang dari 10 orang yang benar-benar jadi membatalkan.

"Kalau karena gempa, pembatalan hanya bersifat sementara. Mayoritas pembeli apartemen di gedung tinggi hanya menunda, bukan membatalkan. Sekarang daya beli sudah kembali sekitar 70 persen dan kami harap bisa pulih sepenuhnya tahun depan," tambahnya.

Namun, dampak dari tarif Trump diprediksi lebih berat. Tritecha memperkirakan bahwa jumlah proyek perumahan baru di wilayah Bangkok dan sekitarnya pada 2025 hanya akan mencapai 60.000–70.000 unit - angka terendah dalam 15 tahun terakhir.

"Pasar mungkin tidak akan kembali ke masa kejayaannya, tapi bisa pulih menjadi sekitar 90.000–110.000 unit per tahun kalau situasi ekonomi dan kepercayaan konsumen membaik," ujarnya.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Kemitraan PLN Perkuat KDKMP jadi Penggerak Ekonomi Desa

Jumat, 16 Oktober 2026 | 06:16

Pemerintah Serap Masukan Akademisi hingga Peneliti untuk Perkuat Ekonomi Biru

Jumat, 16 Oktober 2026 | 05:53

Tak Hanya Tunjuk Kepala Baru, Pemerintah Diminta Serius Benahi BNPB

Jumat, 16 Oktober 2026 | 05:23

BUK dan Bukti Kegagalan SKK Migas

Jumat, 16 Oktober 2026 | 04:59

Korupsi Dana Bencana Bentuk Pengkhianatan terhadap Amanah Kemanusiaan

Jumat, 16 Oktober 2026 | 04:29

Wajah Muda Kemiskinan yang Berubah

Jumat, 16 Oktober 2026 | 03:58

Maruli Berjabat Tangan dengan Gibran

Jumat, 16 Oktober 2026 | 03:29

Lokasi Ledakan di Pasar Cimanggis-Ciputat Bukan SPPG

Jumat, 16 Oktober 2026 | 03:00

Selain Bupati Klaten, KPK Juga Tangkap Kepala Perwakilan BPK Jateng Ahmad Luthfi

Jumat, 16 Oktober 2026 | 02:45

Perpaduan Kekuatan Laut dan Udara Warnai Demo Pendaratan Amfibi di Pantai Banongan

Jumat, 16 Oktober 2026 | 02:08

Selengkapnya