Pakar ilmu politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Profesor Siti Zuhro tidak sependapat dengan Joko Widodo yang menyebut pemakzulan harus sepaket.
Prof Siti Zuhro meminta Jokowi untuk tidak menganggap masyarakat Indonesia bodoh dengan mengeluarkan pernyataan yang kontra dengan aturan konstitusi.
“Ini kan kita harus berpikir rasional ya, audiens kita itu jangan dianggap bodoh gitu loh, berpendidikan ya. Rasional gitu ya, ada presiden, ada wakil presiden, ini salah satu yang berbeda gitu ya,” kata Prof Siti Zuhro kepada RMOL, Selasa, 10 Juni 2025.
Menurutnya, tidak ada aturan di mana wakil presiden membuat kesalahan maka presiden juga harus mundur. Ia meminta Jokowi tidak lagi ikut campur dalam mengatur negara karena sudah tidak lagi menjadi presiden.
“Jadi, ilustrasinya adalah memang kalau wakil presiden mundur, presidennya juga harus mundur. Nggak ada tuh presiden yang seperti itu, jangan bikin-bikin lah. Ini orang memang ahli banget kotak-atik gitu, cawe-cawe otak-atik gitu,” jelasnya.
Ia menganalogikan dengan peristiwa di mana Bung Hatta memilih mundur dalam pemerintahan, tanpa harus mengajak Bung Karno untuk mundur.
Pasalnya, mundurnya Bung Hatta maupun Gus Dur kala itu, merupakan keputusan masing-masing.
Demikian pula halnya pemakzulan, jika salah satu pemimpin negara berbuat kesalahan, maka tidak harus sepaket mengundurkan diri.
“Nah, itu keputusan orang dewasa gitu loh. Nah, semua kesalahan yang dilakukan, jadi kesalahan-kesalahan yang dilakukan, baik itu oleh presiden maupun wakil presiden, menjadi tanggung jawabnya, itu masing-masing,” ucapnya.
Prof Siti Zuhro juga mengingatkan Jokowi bahwa masyarakat Indonesia banyak yang cerdas dan mengedepankan logika berpikir terkait aturan konstitusi yang berlaku.
“Lihatlah, masyarakat Indonesia itu punya logika, punya otak gitu ya. Jadi, kalau presidennya oke, (seperti) Gus Dur mundur, apa juga wakil presidennya harus mundur? Nggak juga gitu loh. Jadi entitas sendiri-sendiri,” tutupnya.
