Indonesia Diundang KTT G7, BKSAP Dorong Suarakan South to South

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menerima undangan resmi untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7 yang akan digelar pada pertengahan Juni 2025 mendatang.

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI sekaligus Anggota Komisi II Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, mengapresiasi undangan tersebut. Menurutnya, undangan tersebut sebagai bentuk pengakuan terhadap peran strategis Indonesia dalam kancah global.

“Saya mengapresiasi Presiden Prabowo yang telah mendapat undangan secara resmi ke KTT G7. Hal ini menunjukkan bahwa posisi Indonesia semakin diperhitungkan oleh negara-negara maju,” ujar Mardani dalam keterangan resminya, Selasa Juni 2025. 

Mardani menilai, kehadiran Indonesia dalam forum negara-negara maju seperti G7 merupakan momentum strategis untuk menyuarakan kepentingan Indonesia serta negara-negara berkembang. 

Menurutnya, forum ini harus dimanfaatkan untuk menyampaikan pesan kuat dari Koalisi South to South terkait pentingnya sistem perdagangan dunia yang bebas hambatan tarif guna mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi global.

“Undangan ke KTT G7 bisa menjadi momentum untuk memperkuat posisi Indonesia dalam ekonomi global dengan mendorong peningkatan arus perdagangan dan investasi dari negara-negara G7 ke Indonesia secara konkret dan saling menguntungkan,” kata Politikus PKS ini.

Selain isu perdagangan, Mardani juga menyoroti pentingnya Indonesia mengangkat isu Palestina secara tegas di forum tersebut. Ia mendorong agar pemerintah kembali menyerukan solusi dua negara dan menunjukkan posisi Indonesia yang konsisten dalam mendukung kemerdekaan Palestina.

“Pertemuan KTT G7 adalah ruang yang strategis untuk kembali menyerukan solusi dua negara. Kita harus menjadi suara bagi keadilan dan kemerdekaan Palestina di berbagai forum dunia,” tegas Mardani.

Lebih jauh, Mardani menekankan bahwa langkah ini merupakan bagian dari diplomasi aktif Indonesia yang berimbang dan berpihak pada kepentingan nasional serta solidaritas global.

“Langkah ini sebagai bentuk nyata diplomasi Indonesia yang aktif, berimbang, dan berpihak pada kepentingan nasional serta solidaritas global,” tutup legislator Dapil DKI Jakarta I tersebut.