Berita

Peneliti Senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Prof Lili Romli/Repro

Politik

Miris, Indeks Kebebasan Pers Indonesia di Bawah Timor Leste

SELASA, 10 JUNI 2025 | 02:09 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Indeks kebebasan pers di Indonesia mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi ini menjadi tantangan serius yang harus dihadapi Dewan Pers. 

Peneliti Senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Prof Lili Romli mengaku prihatin terhadap tren penurunaniIndeks kebebasan pers di Indonesia

Berdasarkan data yang dihimpun, indeks kebebasan pers Indonesia menunjukkan penurunan berturut-turut sejak tahun 2022, 2023, hingga 2024. Pada tahun 2024, indeks tersebut tercatat hanya berada di angka 69,36.


“Indeks kebebasan pers di Indonesia ini berdasarkan penelusuran di Google," kata Lili dalam webinar yang diselenggarakan Forum Insan Cita bertajuk “Peran Pers dalam Membangun Demokrasi dan Supremasi Sipil” pada Senin malam, 9 Juni 2025. 

Ironisnya, kata Lili, posisi Indonesia tertinggal dari sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara. 

“Dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, ternyata indeks kebebasan pers kita kalah dengan Timor Leste, Malaysia, Thailand bahkan Filipina. Jadi Indonesia itu urutan keempat atau kelima dari indeks kebebasan pers,” kata Lili.

Situasi ini, menurut Lili, menjadi tantangan besar bagi Dewan Pers dalam upaya meningkatkan kualitas dan kebebasan pers nasional. 

Ia menegaskan pentingnya langkah konkret dari semua pihak untuk mengembalikan dan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara dengan pers yang bebas dan independen.

“Ini menghadapi tantangan juga bagaimana agar indeks kebebasan pers itu meningkat tinggi,” tandasnya.



Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

UPDATE

Naming Rights Halte untuk Parpol Dinilai Politisasi Ruang Publik

Rabu, 15 April 2026 | 12:19

Iran Taksir Kerugian Akibat Serangan AS-Israel Capai Rp4.300 Triliun

Rabu, 15 April 2026 | 12:13

Prima Sebut Wacana PDIP Gaji Guru Rp5 Juta Ekspektasi Semu

Rabu, 15 April 2026 | 12:12

Kasus Pelecehan di FHUI Jadi Ujian Integritas Kampus

Rabu, 15 April 2026 | 12:06

Temui Dubes UEA, Waka MPR Pacu Investasi dan Transisi Energi

Rabu, 15 April 2026 | 11:52

IPC TPK Sukses Kelola 850 Ribu TEUs di Awal 2026

Rabu, 15 April 2026 | 11:41

Diduga Dianiaya Senior, Anggota Samapta Polda Kepri Tewas

Rabu, 15 April 2026 | 11:34

Auditor BPKP Ungkap Kerugian Pengadaan Chromebook Terjadi Selama 3 Tahun

Rabu, 15 April 2026 | 11:32

Soal Kasus Bea Cukai, Faizal Assegaf Ungkap Kronologi Hubungan dengan Rizal

Rabu, 15 April 2026 | 11:21

Zelensky Sindir AS Kehilangan Fokus ke Ukraina Akibat Perang Iran

Rabu, 15 April 2026 | 11:03

Selengkapnya