Pers sebagai pilar keempat demokrasi memiliki peran sangat signifikan dalam menjaga tegaknya nilai-nilai demokrasi di Indonesia.
Hal itu disampaikan Peneliti Senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Prof Lili Romli dalam webinar Forum Insan Cita bertajuk “Peran Pers dalam Membangun Demokrasi dan Supremasi Sipil”, Senin, 9 Juni 2025 malam.
Bersama dengan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, media massa berperan penting memastikan fungsi demokrasi berjalan sebagaimana mestinya.
Oleh karena itu, kemerdekaan pers harus dijaga tanpa adanya tekanan atau intervensi dari pihak manapun, termasuk dari penguasa, pemilik media, maupun institusi negara.
"Jadi pers yang bebas itu penting tanpa ada tekanan, tanpa ada intervensi dari siapa pun. Baik oleh penguasa, tiga pilar sebelumnya, yaitu legislatif, yudikatif, eksekutif, dan juga pemilik media massa,” ujar Lili.
Ia pun menyoroti kondisi demokrasi di Indonesia yang mengalami kemunduran atau regresi. Hal ini diamini sejumlah aktivis LSM yang menyebut demokrasi Indonesia berada dalam bayang-bayang kembalinya otoritarianisme.
"Itu berarti kan tantangan dari pers bagaimana agar demokrasi di Indonesia ini tetap tegak," tegasnya.
Tak hanya itu, Lili juga menyinggung peran Dewan Pers dalam mendorong kemerdekaan dan memperkuat kehidupan pers nasional.
Ia mempertanyakan perhatian Dewan Pers terhadap kondisi awak media yang diberhentikan atau terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), khususnya yang bersikap kritis terhadap dinamika politik nasional.
"kalau Sritex itu tidak mau pegawainya di-PHK, kenapa Dewan Pers tidak menjadi perhatian juga ketika awak-awak media di-PHK atau diberhentikan?" jelasnya.
Atas dasar itu, Lili mengingatkan penurunan indeks demokrasi Indonesia menjadi alarm bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk media dalam memperjuangkan kebebasan pers demi menjaga marwah demokrasi di Tanah Air.
“Jadi, tantangan bagi media massa adalah bahwa indeks demokrasi di Indonesia ini terus menurun, dan kondisi demokrasi terus menurun,” pungkasnya.
