Berita

Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto/Net

Politik

Bacaan Pengamat

PDIP Punya Tugas Besar Menjaga Prabowo dari Jokowi

SENIN, 09 JUNI 2025 | 21:36 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) punya tugas penting untuk menekan dominasi pengaruh Presiden ke-7 RI, Joko Widodo jika ingin bergabung ke koalisi pemerintahan Prabowo Subianto. 

Founder Citra Institute, Yusak Farchan menilai, isu PDIP akan bergabung koalisi pemerintahan Presiden Prabowo masih dalam tataran wacana saja.

Sebab menurutnya, sikap Prabowo yang terlihat di muka publik belum tegas akan menerima PDIP sebagai salah satu anggota koalisi di pemerintahan.


"Yang dilakukan Prabowo saat ini baru dalam fase menjaga keseimbangan politik dengan Jokowi dan PDIP," ujar Yusak kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin, 9 Juni 2025.

Ia menduga masih ada negosiasi politik yang belum deal dengan Presiden Prabowo. Bacaan Yusak, ada kontrak politik PDIP untuk menghapus pengaruh Jokowi di pemerintahan, paling tidak sampai masa pelaksanaan pemilihan presiden (Pilpres) 2029 terlaksana.

"Jadi kalau sudah gabung, saya kira PDIP akan komit. Tapi PDIP tampaknya punya tugas besar menjaga Prabowo setidaknya hingga akhir 2029," tuturnya.

Oleh karena itu, ia meyakini PDIP punya tugas utama jika masuk pemerintahan Prabowo, yakni menyingkirkan pengaruh Jokowi di pemerintahan.

"Garansi PDIP ini penting untuk meminimalisir pengaruh dan kendali Jokowi terhadap pemerintahan Prabowo," pungkas Yusak.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

UPDATE

Kemendag: Wajib Halal Bukan Pelarangan Impor

Sabtu, 26 September 2026 | 06:30

Baznas dan Komite Bantuan Kepresidenan Palestina Perkuat Kerja Sama Kemanusiaan

Sabtu, 26 September 2026 | 06:12

Instruksi Prabowo soal Kuliah Gratis PTN Harus Diprioritaskan

Sabtu, 26 September 2026 | 06:00

Serba ‘Tidak’ di Sidang Gibran

Sabtu, 26 September 2026 | 05:41

Cuma Tambah Dua Perunggu, Peringkat Indonesia Merosot

Sabtu, 26 September 2026 | 05:17

Jalur Sepeda Jangan cuma Jadi Pajangan

Sabtu, 26 September 2026 | 05:00

Benarkah Pengganti Gibran Sudah Ada?

Sabtu, 26 September 2026 | 04:29

Korlantas Polri Luncurkan Empat Inovasi Digital

Sabtu, 26 September 2026 | 04:18

Jangan Istimewakan Oknum DPRD Diduga Bakar Lahan

Sabtu, 26 September 2026 | 04:00

Kepala BNPB Minta Maaf soal Karhutla: Klarifikasi Istilah 'Normal'

Sabtu, 26 September 2026 | 03:46

Selengkapnya