Berita

Presiden Prabowo Subianto befoto bersama menteri Kabinet Merah Putih usai pelantikan di Istana Jakarta (AP Photo/Achmad Ibrahim)

Politik

Menteri LH, Sinergi Kolaborasi Kunci Wujudkan Asta Cita Bukan Saling Menyalahkan!

SENIN, 09 JUNI 2025 | 16:29 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Pernyataan Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq terkait persoalan izin usaha pertambangan (IUP) PT Gag Nikel dan data dugaan kerusakan lingkungan di Raja Ampat, Papua Barat Daya, dikecam keras.

Analis politik dan pemerhati sosial, Nasky Putra Tandjung menyatakan seyogianya Menteri LH sebagai pejabat publik dan pelayan rakyat bersikap dengan jiwa kesatria dan bijaksana dalam menyampaikan informasi dan data valid serta mencari solusi. Bukan sebaliknya, malah membuat pernyataan yang seakan menyudutkan dan menyalahkan kementerian lain.

"Pertanyaannya kenapa baru ngotot bersikap setelah viral? Selama ini kemana saja Bapak Menteri LH?" kata Nasky dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Senin 9 Juni 2025.


Menurutnya, sebagai pembantu Presiden tak baik saling menyalahkan satu sama lain yang justru dapat dianggap sebagai pelanggaran kode etik. Saling menyalahkan dapat merusak citra pemerintah, lembaga, memicu konflik, dan menghambat pencapaian Asta Cita Presiden.

"Oleh sebab itu, persoalan di tengah-tengah masyarakat selesaikan dengan baik, sikap yang terbuka, dengan komitmen yang tinggi untuk betul-betul mencari solusi jalan keluar dari masalah terkait," kata Nasky.

Dia menilai Menteri LH sedang memainkan drama politik untuk mencari simpati public dengan mengkambinghitamkan Menteri ESDM yang tentu saja sangat merugikan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kedepannya.

"Seluruh elemen bangsa sebaiknya tidak saling menyalahkan satu sama lain. Kalau ada salah, ya salah semua. Kalau benar ya benar kita semua," tegas Eks PB HMI ini.

Alumni Indef School of Political Economy Jakarta ini mengatakan, dengan semangat sinergi kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil di era demokrasi yang harmonis di Indonesia harus dijaga dan dirawat dengan baik.

Tidak lupa, Nasky mengingatkan, tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mensejahterahkan kehidupan rakyat. Sekaligus menjaga marwah negara Indonesia di kancah dunia.

Selain itu, kata Nasky yang juga aktivis pemuda nasional, dalam upaya mendukung dan mewujudkan Asta Cita Presiden Prabowo seyogianya seluruh kementerian/lembaga, stake holder, dan elemen masyarakat terus melanjutkan dan memperkuat sinergi kolaborasi dalam kerja-kerja mulia, dedikasi serta berbakti pada NKRI.

"Mewujudkan Asta Cita Presiden bukan dengan kerja perorangan tapi kerja bersama, team work. Jadi sinergi kolaborasi lintas sektor itu menjadi kata kunci agar bersama-sama saling membantu dan bergotong-royong untuk saling melengkapi satu sama lain," ucap dia.

Dengan semangat sinergi kolaborasi, koordinasi, dan kerja sama team work antar kementerian/lembaga, stake holder dan seluruh elemen masyarakat yang didukung dengan semangat persatuan dan kesatuan bangsa adalah kunci utama penyelenggaraan pemerintahan yang profesional dan berintegritas mendukung dan mewujudkan asta cita Presiden Prabowo dalam mencapai Indonesia Emas 2045.

Di satu sisi, Nasky menyampaikan, sebagai bagian dari elemen masyarakat civil cociety, kami berharap jika ada perbedaan atau persepsi terhadap suatu masalah, selesaikan secara proporsional, dengan berdialog dan bersinergi dan berkoordinasi sesama kementerian terkait.

"Stop membuat pernyataan menjadi bahan saling menyerang, saling nyinyir dan bahkan muncul aneka hoax. Ini bisa menjadi energi negatif yang berbaya bagi persatuan bangsa. Dalam kehidupan demokrasi perbedaan adalah wajar, dan jangan sampai mengganggu stabilitas pemerintahan Presiden Prabowo. Itu bagian dari etika dalam menjalankan roda Pemerintahan di negeri ini," tandasnya.

Populer

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Jangkau Jutaan Rakyat, Pelaksanaan Program Prabowo Harus Terus Dijaga

Kamis, 22 Oktober 2026 | 22:18

PT Timah Amankan Fasilitas Kredit Rp4 Triliun dari Bank Mandiri

Kamis, 22 Oktober 2026 | 22:10

Kadin Dukung Opsi Bahlil Setop Ekspor Gas ke Negara Tetangga

Kamis, 22 Oktober 2026 | 22:00

Natalius Pigai: HAM Terus Lahir dalam Relasi Sosial di Desa dan Kampung

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:45

Api Gunung Lawu Belum Padam, 500 Hektare Lahan Terbakar

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:39

OJK Salurkan Kredit Rp53 Triliun ke 2.100 Penerima dalam 3 Bulan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:29

Kabut Asap Makin Mengkhawatirkan, 333 Ribu Warga Terserang ISPA

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:08

Pengamat: Aksi Korporasi Haji Isam Akuisisi Saham BYAN Sejalan Konstitusi

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:04

KPK Dalami Keterlibatan Pejabat Kementerian PU dalam Kasus BBPJN Sumut

Kamis, 22 Oktober 2026 | 20:47

Semangat Sinergi untuk Keadilan Warnai Rangkaian Hari Bakti ke-2 Kemenko Kumham Imipas

Kamis, 22 Oktober 2026 | 20:41

Selengkapnya