Ruang Hidup Sehat dan Layak Harus jadi Standar Minimal Perumahan Rakyat

Rencana pemerintah yang ingin memangkas luas rumah subsidi menjadi hanya 18 meter persegi mengundang banyak kritik.

Pengamat properti Anton Sitorus dalam pernyataannya mempertanyakan kualitas pendidikan para pejabat yang menggagas kebijakan tersebut.

Menurut Anton usulan rumah subsidi minimal 18 meter di atas lahan 25 meter persegi sangat tidak manusiawi, dan tidak memperhatikan aspek kesehatan, kenyamanan, maupun standar ruang yang layak.

"Bangunan 18 tanah 25 meter persegi, itu kayak saya bilang di awal, ini orangnya tidak belajar kali ya. Bilang aja pejabatnya, Bapak lulus SD gak?" sindir Anton pada Senin 9 Juni 2025.

Menurutnya, pernyataan dan kebijakan yang dilontarkan oleh pejabat di  kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Agraria, hingga kementerian teknis lainnya, mencerminkan kemerosotan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam pemerintahan.

"Jadi yang musti dikritisi memang ini kan statement dari pejabat itu sering membingungkan. Kaidah-kaidah normal itu kayaknya tidak diperhatikan, ya ini memang mencerminkan bahwa kualitas SDM di pemerintahan, jadi pertanyaan, kenapa mereka bisa jadi pejabat?" tegasnya.

Lebih jauh, Anton menilai bahwa banyak pejabat yang saat ini menempati pos penting bukan karena kompetensi atau keahlian, melainkan karena koneksi politik semata.

"Yang kita tahu kan memang kebanyakan ini sekarang pejabat itu karena apa, karena perkenalan, karena politik, bukan karena keahlian, karirnya. Kita tidak heran jadinya gitu itu mereka dipilih bukan karena capability-nya gitu," kritiknya.

Anton juga menyoroti bagaimana ruang hidup yang sehat dan layak mestinya menjadi standar minimal dalam perumahan rakyat. Kebijakan seperti rumah 18 meter persegi, menurutnya, adalah bentuk pengabaian terhadap nilai-nilai dasar kemanusiaan.