Wacana legalisasi judi kasino di Indonesia terus menjadi polemik di publik.
Jika wacana itu direalisasikan atau legal, maka akan menjadi pendapatan negara yang diterima melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak pada Kementerian Keuangan.
Sebaliknya, jika masih ilegal maka hanya akan dinikmati oknum Aparat Penegak Hukum (APH).
Hal itu disampaikan ekonom dan pengamat bisnis, Benny Batara Hutabarat atau akrab disapa Bennix dalam diskusi publik yang diadakan Ikatan Wartawan Hukum (IWAKUM) bertajuk “Legalisasi Kasiho di Indonesia: Antara Kepastian Hukum, Tantangan Sosial, dan Peluang Ekonomi”, di Walking Drums, Jalan Pati Unus, Jakarta Selatan pada Sabtu, 7 Juni 2025.
"Lebih baik judi itu legal atau ilegal? Kalau judi itu legal, duit masuk ke Kementerian Keuangan Dirjen Pajak. Tapi kalau judi itu ilegal, duit masuk ke aparat. Pilihannya kita mau perkaya siapa hari ini?" ujar Bennix.
Sekadar informasi, praktik perjudian yang kini masih berstatus ilegal kerap dimanfaatkan oleh oknum. Salah satu contohnya kasus judi online yang dibekingi oleh Pegawai Kementerian Digital dan Komunikasi (Komdigi).
Tak hanya itu, Bennix juga menyinggung pernyataan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai kebermanfaatan hukum bagi masyarakat.
Atas dasar itu, lanjut dia, jika legalisasi kasino akan bermanfaat mulai dari ketersediaan lapangan kerja, mendatangkan investor hingga peningkatan pendapatan negara, maka, pemerintah perlu mempertimbangkannya.
"Kebermanfaatan buat MK ini berulang kali bilang, hukum ini memang kita harus pindah ada kebermanfaatan nggak buat masyarakat, ada dampaknya nggak buat masyarakat," ujarnya.
"Kalau kita bikin ilegal, justru hanya memperkaya jenderal-jenderal penguasa bintang-bintang di langit, itu buat apa?" imbuh Bennix menegaskan.
Sebelumnya, Anggota Komisi XI DPR Fraksi Golkar, Galih Kartasasmita, sempat melontarkan gagasan agar kasino dilegalkan di Indonesia. Menurutnya, sektor ini bisa menjadi sumber baru penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sekaligus menambah devisa.
Galih mengutip contoh negara Uni Emirat Arab yang menempatkan kasino di kawasan ekonomi khusus terpisah dari pemukiman penduduk setempat.
