Berita

Guru besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Prof. Hikmahanto Juwana (tengah) di Walking Drums, Jalan Pati Unus, Jakarta Selatan pada Sabtu, 7 Juni 2025/RMOL

Politik

Guru Besar UI:

Kasino Perlu Dilokalisir Demi Gaet Pajak

SABTU, 07 JUNI 2025 | 18:50 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Wacana pembukaan kasino di Indonesia terus menjadi polemik yang menuai pro dan kontra. 

Guru besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Prof. Hikmahanto Juwana menilai kasino perlu dilokalisasi di Indonesia. Dengan begitu, kehadiran kasino dapat menjadi pendapatan pajak bagi negara. 

Hal itu disampaikan Hikmahanto dalam diskusi publik yang diadakan Ikatan Wartawan Hukum (IWAKUM) bertajuk “Legalisasi Kasino di Indonesia: Antara Kepastian Hukum, Tantangan Sosial, dan Peluang Ekonomi”, di Walking Drums, Jalan Pati Unus, Jakarta Selatan pada Sabtu, 7 Juni 2025. 


Hikmahanto mencontohkan ada larangan rokok di Indonesia, tapi perokok tetap merokok. Hal yang sama menurut Hikmahanto bisa diberlakukan untuk kasiono. 

"Nah, jadi saya mau mengatakan bahwa struktur masyarakat kita, walaupun kita sangat dikenal religius dan lain sebagainya. Tetapi, bukan berarti mereka tidak terlibat dalam hal-hal yang berkaitan dengan judi," kata Hikmahanto.

Hikmahanto berpandangan bahwa pemerintah RI sebaiknya berkompromi mengenai wacana kehadiran kasino di Indonesia. Hal ini bertujuan agar Indonesia dapat memanen manfaat dari pajak kasino. 

"Tapi gini ya, kita lihat aja fakta, kenyataan. Udah kita kompromi, kita lokalisir. Dan kemudian, kita ambil manfaatnya dari situ," ujarnya. 

Ia pun meyakini negara bisa mengeruk pajak dari bisnis Kasino di Indonesia. Lewat pajak itu menurutnya masyarakat dapat merasakan manfaatnya bagi pembangunan dan pelayanan publik. 

"Lokalisir, supaya tidak menyebar kemana-mana, tapi kemudian harus dipajak. Jadi, ini kita dapat manfaat," ujar Hikmahanto. 

Hikmahanto lantas mencontohkan Singapura yang dapat membangun negaranya lewat bisnis kasino. Menurutnya, uang bisnis kasino sebaiknya berputar di dalam negeri. 

"Saya melihat bahwa kalau misalnya uang yang seribu triliun (sebagaimana disebut PPATK) yang berputar itu, putarnya ada di Indonesia. Mungkin ada lebih untuk kita di Indonesia ketimbang luar negeri,” jelasnya.

“Sekarang kita lihat, Singapura yang sekarang hebat ini, awalnya uang dari mana sih? Uang dari kejahatan kerah putih orang Indonesia yang lari ke sana. Sekarang mereka jadi hebat," ujar Hikmahanto. 

Lebih jauh, Hikmahanto menegaskan urusan kasino tak hanya dilihat dari kacamata agama saja. Menurutnya, kasino bisa dimanfaatkan pemerintah RI untuk kepentingan negara. 

"Masa kita akan melakukan hal yang sama? Untuk Kamboja, Myanmar untuk yang lain. Mbok berkaca kita ini? Ya berkaca kita ini ya? Ya memang ini mungkin secara agama haram.Tapi kondisi seperti ini kita nggak mau haram itu kemudian orang lain yang mendapat keuntungan. Udah dua kita kalah, udah kalah di dalam negeri, kalah juga dari luar negeri," pungkasnya.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Sinopsis Bapak Paling Jujur, Film Komedi Satir Politik Dibintangi Andovi Da Lopez

Kamis, 15 Oktober 2026 | 20:29

KPK Amankan Uang Rp1 Miliar saat OTT Bupati Klaten

Kamis, 15 Oktober 2026 | 20:26

Profil Letjen Kristomei Sianturi, Kepala BNPB yang Baru Dilantik Prabowo

Kamis, 15 Oktober 2026 | 20:13

Danantara Guyur Rp1,79 Triliun per Tahun untuk Beasiswa Dokter Spesialis

Kamis, 15 Oktober 2026 | 20:06

Utang Subsidi Pemerintah ke PT Pupuk Indonesia Bengkak

Kamis, 15 Oktober 2026 | 19:55

20 Orang Terjaring OTT KPK, Ada Bupati Klaten hingga ASN BPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 19:45

Survei Adidaya Institute: Mayoritas Puas dengan Kinerja Presiden Prabowo

Kamis, 15 Oktober 2026 | 19:43

Jalur Darat dan Sumur Bor Disiapkan untuk Tangani Karhutla Tanjung Puting

Kamis, 15 Oktober 2026 | 19:34

JXB Perkuat Promosi Pariwisata Menuju 5 Abad Jakarta

Kamis, 15 Oktober 2026 | 19:26

Kopdes Merah Putih Pekerjaan Besar Lintas Kementerian dan BUMN

Kamis, 15 Oktober 2026 | 19:23

Selengkapnya