Anggota Komisi III DPR RI Hasbiallah Ilyas (paling kiri) di Walking Drums, Jalan Pati Unus, Jakarta Selatan pada Sabtu, 7 Juni 2025/RMOL
Wacana pembukaan kasino di Indonesia ditolak Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKB, Hasbiallah Ilyas.
Ia menilai bahwa kondisi sosial dan ekonomi masyarakat saat ini belum siap untuk menerima kehadiran industri perjudian tersebut.
"Saya kurang sependapat kalau kita buka saat ini. Karena kondisi di Indonesia tidak memungkinkan itu," ujar Hasbiallah dalam diskusi publik yang diprakarsai Ikatan Wartawan Hukum (IWAKUM) bertajuk “Legalisasi Kasino di Indonesia: Antara Kepastian Hukum, Tantangan Sosial, dan Peluang Ekonomi”, di Walking Drums, Jalan Pati Unus, Jakarta Selatan pada Sabtu, 7 Juni 2025.
Menurut Legislator PKB ini, masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat menjadi salah satu alasan utama penolakan legalisasi tersebut.
Selain itu, Hasbiallah juga mengingatkan soal potensi intervensi asing terhadap lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang dinilai belum sepenuhnya independen.
"LSM-nya, benar juga yang disampaikan Pak Prabowo, bisa dibeli asing. Ini termasuk. Jangankan LSM-nya, yang ngaku paling kuat Islamnya juga jangan-jangan bisa kebeli juga," ujarnya.
Ia juga menilai dampak sosial dari pembukaan kasino bisa mengganggu kerukunan masyarakat. Ia mengaku pernah terlibat dalam diskusi serupa saat masih menjabat di DPRD DKI Jakarta, terkait wacana membuka kasino di Kepulauan Seribu. Namun, ide itu menurutnya tetap berisiko tinggi.
"Yang main siapa? Enggak mungkin orang luar. Orang kita juga. Terus orang kita yang kaya berapa banyak? Rugi itu. Kalau hanya mengandalkan orang kita, menurut saya tidak akan menutup biaya operasional," jelasnya.
Di sisi lain, Hasbiallah juga meragukan manfaat ekonomi dari sisi penyerapan tenaga kerja. Apalagi, kata dia, kebanyakan masyarakat Indonesia hanya lulusan SD dan SMP.
Ia menyimpulkan bahwa potensi mudarat dari wacana pembukaan kasino masih jauh lebih besar dibandingkan manfaatnya.
"Masalahnya, kerusakan sosial itu di masyarakat lebih besar. perjudian ini bukan hanya berbicara soal konteks penduduk Islam. Ini sebagai dari partai yang berbasis NU, PKB, saya jelas tidak setuju dengan perjudian," pungkasnya.
Sebelumnya, Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Golkar, Galih Kartasasmita, sempat melontarkan gagasan agar kasino dilegalkan di Indonesia. Menurutnya, sektor ini bisa menjadi sumber baru penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sekaligus menambah devisa.
Galih mengutip contoh negara Uni Emirat Arab yang menempatkan kasino di kawasan ekonomi khusus terpisah dari pemukiman penduduk setempat.
