Berita

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia/RMOL

Politik

Bahlil Tuduh Ada Tangan Asing di Balik Polemik Tambang Nikel Raja Ampat

SABTU, 07 JUNI 2025 | 13:48 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menuduh adanya pihak asing yang ingin menggagalkan agenda strategis Indonesia dalam proyek hilirisasi sumber daya alam, khususnya dalam kasus tambang nikel di Raja Ampat, Papua.

Menurut Bahlil, saat ini pemerintah tengah berupaya mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional lewat industrialisasi dan hilirisasi tambang. Namun, upaya tersebut diduga tak sepenuhnya disambut positif oleh pihak luar.

"Ada pihak-pihak asing yang tidak senang atau kurang berkenan dengan proyek hilirisasi ini," ujar Bahlil di Jakarta, dikutip Sabtu 7 Juni 2025.


Salah satu indikasi itu, menurut Bahlil, bisa dilihat dari polemik tambang nikel di Raja Ampat. Ia menilai isu tersebut sengaja diangkat untuk menghambat agenda hilirisasi nasional. 

Dalam pernyataannya, Bahlil mengatakan bahwa area tambang berada di Pulau GAG, yang jaraknya sekitar 30-40 kilometer dari kawasan wisata utama Raja Ampat seperti Pulau Paiynemo.

Namun demikian, ia menyayangkan beredarnya informasi visual yang menurutnya menyesatkan. 

“Foto yang beredar justru memperlihatkan tambang nikel berada di Pulau Paiynemo,” tegasnya.

Untuk menghindari spekulasi liar, Kementerian ESDM, katanya akan melakukan pengecekan langsung ke Pulau GAG, sekaligus menghentikan sementara aktivitas pertambangan PT GAG Nikel.

"Saya ingin ada objektif. Nah, untuk menuju ke sana agar tidak terjadi kesimpangsiuran, maka kami sudah memutuskan lewat Dirjen Minerba untuk status daripada IUP PT GAG yang sekarang lagi mengelola, sementara kita hentikan operasinya sampai dengan verifikasi lapangan," ujar Bahlil.

Polemik tambang nikel di Raja Ampat mencuat usai aktivis lingkungan dari Greenpeace menyuarakan penolakan dalam Indonesia Critical Minerals Conference 2025 yang digelar di Jakarta, Selasa 4 Juni 2025.

Dalam aksi tersebut, mereka membentangkan spanduk penolakan terhadap aktivitas pertambangan di Papua, terutama di wilayah-wilayah yang memiliki nilai konservasi dan pariwisata tinggi seperti Raja Ampat. Selain itu aksi tersebut direspon oleh sejumlah warganet di media sosial yang menolak penambangan di kawasan itu.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

UPDATE

PDIP Duga Ada Pengerahan Komcad Saat Pengamanan Demo Mahasiswa, Ini Penjelasannya

Senin, 15 Juni 2026 | 08:19

Bursa Asia Hijau Sambut Kesepakatan Damai AS-Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 08:12

Harga Minyak Dunia Rontok Usai Trump Umumkan Kesepakatan Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 07:54

Harga Logam Mulia Melonjak, Emas Mendekati Rekor Baru

Senin, 15 Juni 2026 | 07:42

AS dan Iran Bakal Teken Perjanjian Damai di Swiss Jumat Ini

Senin, 15 Juni 2026 | 07:26

Pemerintah Dorong Susu Hadir Setiap Hari dalam Program MBG

Senin, 15 Juni 2026 | 07:15

Trump Klaim Amankan Kesepakatan Damai Terbesar dengan Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 07:00

Pengelolaan Blok Andaman Diusulkan Pakai Skema Hybrid

Senin, 15 Juni 2026 | 06:50

Dokter Tifa Dukung Prabowo Pimpin RI Tanpa Gibran

Senin, 15 Juni 2026 | 06:27

Suap di Bea Cukai Sangat Mengerikan, Bukti Negeri Ini Semakin Busuk oleh Koruptor

Senin, 15 Juni 2026 | 06:23

Selengkapnya