Berita

Anggota DPR Fraksi PKS Saadiah Uluputty/Net

Politik

DPR Desak Pemerintah Turun Tangan Hentikan Segera Penambangan Nikel di Raja Ampat

SABTU, 07 JUNI 2025 | 11:58 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta pemerintah turun tangan menindak tegas aktivitas tambang nikel di wilayah Raja Ampat, khususnya di Pulau Gag, Kawe, dan Manuran. 

Anggota DPR Fraksi PKS Saadiah Uluputty, menilai bahwa aktivitas tersebut merupakan bentuk pengingkaran terhadap tanggung jawab negara dalam menjaga kekayaan alam dan keanekaragaman hayati laut Indonesia.

Menurut Saadiah, Raja Ampat bukan sekadar gugusan pulau kecil, tetapi mahkota biodiversitas dunia yang memiliki lebih dari 75 persen spesies karang global dan ribuan spesies ikan yang menjadi sumber kehidupan masyarakat adat. 


Aktivitas pertambangan di wilayah tersebut, selain bertentangan dengan semangat konservasi, juga diduga kuat melanggar Undang-Undang Nomor 1/2014 yang melarang kegiatan tambang di pulau-pulau kecil.

“Pemerintah harus bertindak tegas. Ini bukan sekadar persoalan teknis izin tambang, ini adalah soal menyelamatkan ekosistem yang tak tergantikan. Apakah kita rela menukar surga terakhir dunia dengan kerusakan permanen demi keuntungan sesaat?” tegas Saadiah kepada wartawan, Sabtu 7 Juni 2025. 

Legislator PKS ini juga mengapresiasi langkah pengawasan dari Kementerian Lingkungan Hidup yang menemukan adanya indikasi pelanggaran serius. Namun, ia mendesak agar langkah tersebut tidak berhenti pada evaluasi administratif semata, tetapi ditindaklanjuti dengan sanksi hukum dan pencabutan izin apabila terbukti terjadi pelanggaran.

Saadiah menekankan pentingnya mendengar suara masyarakat lokal, yang selama ini menggantungkan hidup pada laut dan sektor pariwisata yang berkelanjutan. Ia mengingatkan bahwa kerusakan alam Raja Ampat bukan hanya akan menghilangkan keindahan visual, tetapi juga mengancam perekonomian masyarakat dan kearifan budaya yang telah terjaga selama ratusan tahun.

Wakil Rakyat Indonesia Timur ini menyerukan agar pemerintah pusat, rekan rekannya di DPR, dan seluruh pemangku kepentingan bersikap berpihak pada kelestarian alam. 

“Saya mendukung gerakan masyarakat sipil dan aktivis lingkungan yang terus menyuarakan #SaveRajaAmpat sebagai bentuk kepedulian terhadap masa depan bumi. Jika kita gagal menjaga Raja Ampat hari ini, maka kita sedang mengabaikan generasi yang akan datang,” pungkasnya.

Populer

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Dicurigai Ada Kaitan Gibran dalam Proyek Sarjan di Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 00:40

Eggi Sudjana, Kau yang Memulai Kau yang Lari

Senin, 29 Desember 2025 | 01:10

Dugaan Korupsi Tambang Nikel di Sultra Mulai Tercium Kejagung

Minggu, 28 Desember 2025 | 00:54

Kasus Suap Proyek di Bekasi: Kedekatan Sarjan dengan Wapres Gibran Perlu Diusut KPK

Senin, 29 Desember 2025 | 08:40

KPK Panggil Beni Saputra Markus di Kejari Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 13:09

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

UPDATE

Kontrak Rp25 Triliun PAM Jaya–Moya Disorot, Air Bersih Warga Miskin Masih Mandek

Selasa, 06 Januari 2026 | 17:56

Purbaya Restui DJP Tambah Jabatan Baru hingga Akhir 2026

Selasa, 06 Januari 2026 | 17:41

Protes Dedi Mulyadi, 10 Ribu Buruh Jabar akan Datangi Istana

Selasa, 06 Januari 2026 | 17:30

Kritik di Tembok Kekuasaan

Selasa, 06 Januari 2026 | 17:30

Dana Haji Khusus Tertahan, DPR Warning Jangan Merugikan Jamaah

Selasa, 06 Januari 2026 | 17:07

KPK Bidik Riza Chalid di Kasus Suap Katalis

Selasa, 06 Januari 2026 | 16:59

Sidang Ijazah Jokowi Ditunda Lagi, Bukti Penggugat Belum Valid

Selasa, 06 Januari 2026 | 16:53

Presiden Minta Media Keluar Ruangan, Lanjutan Taklimat Digelar Tertutup

Selasa, 06 Januari 2026 | 16:27

Mahasiswa Indonesia Bentangkan Spanduk "Save Venezuela"

Selasa, 06 Januari 2026 | 16:26

Lurah Batu Ampar Kecewa Lahan Dispora Diserobot Pengembang

Selasa, 06 Januari 2026 | 16:20

Selengkapnya