Berita

Anggota DPR Fraksi PKS Saadiah Uluputty/Net

Politik

DPR Desak Pemerintah Turun Tangan Hentikan Segera Penambangan Nikel di Raja Ampat

SABTU, 07 JUNI 2025 | 11:58 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta pemerintah turun tangan menindak tegas aktivitas tambang nikel di wilayah Raja Ampat, khususnya di Pulau Gag, Kawe, dan Manuran. 

Anggota DPR Fraksi PKS Saadiah Uluputty, menilai bahwa aktivitas tersebut merupakan bentuk pengingkaran terhadap tanggung jawab negara dalam menjaga kekayaan alam dan keanekaragaman hayati laut Indonesia.

Menurut Saadiah, Raja Ampat bukan sekadar gugusan pulau kecil, tetapi mahkota biodiversitas dunia yang memiliki lebih dari 75 persen spesies karang global dan ribuan spesies ikan yang menjadi sumber kehidupan masyarakat adat. 


Aktivitas pertambangan di wilayah tersebut, selain bertentangan dengan semangat konservasi, juga diduga kuat melanggar Undang-Undang Nomor 1/2014 yang melarang kegiatan tambang di pulau-pulau kecil.

“Pemerintah harus bertindak tegas. Ini bukan sekadar persoalan teknis izin tambang, ini adalah soal menyelamatkan ekosistem yang tak tergantikan. Apakah kita rela menukar surga terakhir dunia dengan kerusakan permanen demi keuntungan sesaat?” tegas Saadiah kepada wartawan, Sabtu 7 Juni 2025. 

Legislator PKS ini juga mengapresiasi langkah pengawasan dari Kementerian Lingkungan Hidup yang menemukan adanya indikasi pelanggaran serius. Namun, ia mendesak agar langkah tersebut tidak berhenti pada evaluasi administratif semata, tetapi ditindaklanjuti dengan sanksi hukum dan pencabutan izin apabila terbukti terjadi pelanggaran.

Saadiah menekankan pentingnya mendengar suara masyarakat lokal, yang selama ini menggantungkan hidup pada laut dan sektor pariwisata yang berkelanjutan. Ia mengingatkan bahwa kerusakan alam Raja Ampat bukan hanya akan menghilangkan keindahan visual, tetapi juga mengancam perekonomian masyarakat dan kearifan budaya yang telah terjaga selama ratusan tahun.

Wakil Rakyat Indonesia Timur ini menyerukan agar pemerintah pusat, rekan rekannya di DPR, dan seluruh pemangku kepentingan bersikap berpihak pada kelestarian alam. 

“Saya mendukung gerakan masyarakat sipil dan aktivis lingkungan yang terus menyuarakan #SaveRajaAmpat sebagai bentuk kepedulian terhadap masa depan bumi. Jika kita gagal menjaga Raja Ampat hari ini, maka kita sedang mengabaikan generasi yang akan datang,” pungkasnya.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Cegah Penimbunan BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 02:00

Polri Kerahkan Kapal Wisanggeni 8005 ke Aceh

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:03

Pesawat Perintis Bawa BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 05:02

UPDATE

Denny Indrayana Ingatkan Konsekuensi Putusan MKMK dalam Kasus Arsul Sani

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:30

HAPPI Dorong Regulasi Sempadan Pantai Naik Jadi PP

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:22

Pembentukan Raperda Penyelenggaraan Pasar Libatkan Masyarakat

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:04

Ijazah Asli Jokowi Sama seperti Postingan Dian Sandi

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:38

Inovasi Jadi Kunci Hadapi Masalah Narkoba

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:12

DPR: Jangan Kasih Ruang Pelaku Ujaran Kebencian!

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:06

Korban Meninggal Banjir Sumatera Jadi 1.030 Jiwa, 206 Hilang

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

Bencana Sumatera, Telaah Konstitusi dan Sustainability

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

PB HMI Tegaskan Putusan PTUN terkait Suhartoyo Wajib Ditaati

Senin, 15 Desember 2025 | 23:10

Yaqut Cholil Masih Saja Diagendakan Diperiksa KPK

Senin, 15 Desember 2025 | 23:07

Selengkapnya