BARU-baru ini publik diramaikan dengan adanya isu inisial R yang bakal memimpin institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) ke depan alias sebagai pengganti Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo yang mau pensiun tahun ini.
Publik pun tertuju pada satu nama yakni Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Komjen Pol Rudy Heriyanto Adi Nugroho. Keberhasilan Komjen Rudy Heriyanto menempati posisi puncak di Polri tanpa berasal dari Akademi Kepolisian (Akpol) bukan hanya peristiwa personal, melainkan indikator penting dalam peta institusional. Ini bukan tentang satu individu yang melampaui sistem, tapi tentang sistem itu sendiri yang mulai, meski perlahan, membuka kemungkinan baru.
Dalam konteks reformasi birokrasi, meritokrasi sering kali digaungkan, namun jarang diwujudkan secara konsisten. Polri, sebagai institusi dengan struktur hirarkis yang kaku, selama ini menunjukkan pola promosi yang sangat dipengaruhi oleh jejaring almamater. Dalam banyak hal, ini menciptakan sistem tertutup yang kurang memberi ruang bagi variasi pengalaman dan kompetensi.
Komjen Rudy muncul sebagai pengecualian, tapi sekaligus cermin. Bahwa kompetensi dan integritas bisa tumbuh di luar jalur formal yang mapan. Bahwa profesionalisme bukan monopoli institusi pendidikan tertentu, melainkan hasil dari proses panjang, rekam jejak, dan keberanian menavigasi kompleksitas tantangan di lapangan.
Data tahun 2025 menunjukkan bahwa dari 22 Komisaris Jenderal aktif, hanya dua berasal dari jalur non-Akpol. Ini bukan sekadar angka, tapi potret dari sebuah sistem yang belum sepenuhnya inklusif. Dalam ilmu organisasi, ketimpangan semacam ini bukan hanya berdampak pada keadilan internal, tapi juga pada kualitas keputusan, karena sempitnya ragam perspektif di tingkat pengambil kebijakan.
Kehadiran perwira seperti Komjen Rudy menawarkan semacam stress test bagi Polri, sejauh mana institusi ini siap membuka diri terhadap dinamika internal yang sehat. Sejauh mana evaluasi terhadap SDM dilakukan berbasis kinerja dan integritas, bukan identitas almamater atau afiliasi historis. Ini bukan hanya soal keadilan prosedural, tetapi soal efisiensi dan legitimasi institusional.
Jika Polri ingin tetap relevan di tengah tantangan multidimensi baik dari ancaman siber hingga penilaian publik maka pembenahan sistem promosi dan pengembangan kepemimpinan harus bersifat struktural, bukan kosmetik. Dan itu berarti, membuka jalur mobilitas vertikal berbasis capaian, bukan sekadar patronase atau simbol.
Komjen Rudy Heriyanto memberi contoh bahwa perubahan bisa dimulai dari dalam, dari individu yang tidak menyerah pada arus dominan. Namun tantangannya kini adalah menjadikan keberhasilan seperti ini sebagai norma baru, bukan sebagai pengecualian yang dibingkai sebagai “keberuntungan”.
Reformasi institusi yang sejati tidak bergantung pada satu dua sosok luar biasa, melainkan pada sistem yang memberi ruang adil bagi semua yang berintegritas dan berkompeten. Di sinilah pentingnya membangun mekanisme yang transparan dan terbuka terhadap keragaman latar belakang.
Kiprah Komjen Rudy Heriyanto menjadi pengingat bahwa jalan menuju kepemimpinan tidak harus berdasarkan tradisi dan bahwa kualitas bisa tumbuh dari berbagai rute asal untuk bisa menuju garis terdepan komando.
Di sisi lain publik juga menyorot insial R lainnya yakni Kapolda Nusa Tenggara Timur (NTT) Irjen Rudi Darmoko. Peraih Adhi Adhi Makayasa atau lulusan terbaik Akpol pada 1993 ini juga disebut-sebut memiliki kedekatan dengan Presiden Prabowo Subianto lantaran sang ayah merupakan perwira Korps Baret Merah.
Namun untuk meraih pucuk pimpinan Polri, Rudi Darmoko harus mencapai bintang tiga terlebih dahulu. Hal itu perlu dilakukan rotasi cepat Rudi Darmoko untuk menduduki jabatan bintang tiga Polri, misalnya Wakapolri, Kabareskrim, Kepala BNPT dan lainnya serta sekjen kementerian.
Entah siapa yang akan dipilih Prabowo, tentunya publik menantikan sekaligus berharap adanya perbaikan serta makin profesional pada korps seragam cokelat ini.
*Penulis adalah Founder Malleum Iustitiae Institute dan Dosen FISIP Universitas Udayana
