Pemerintah menanggapi serius polemik aktivitas tambang nikel yang dinilai mengancam kelestarian alam di Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya memastikan bahwa para menteri terkait telah mengambil langkah konkret menindaklanjuti aduan tersebut.
"Sudah, sudah langsung ditindaklanjuti," ujar Teddy kepada wartawan pada Kamis, 5 Juni 2025.
Ia menegaskan bahwa dua kementerian utama yakni Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah melakukan koordinasi sejak isu ini mencuat ke publik.
"Ini Pak Menteri ESDM dan Pak Menteri Lingkungan Hidup sudah mengambil langkah yang diperlukan untuk saat ini. Tadi langsung kita hubungi dan saling berkoordinasi. Segera kita selesaikan," tambahnya.
Pernyataan ini datang menyusul kritik tajam dari Greenpeace terkait keberadaan tambang nikel yang dinilai merusak lingkungan Raja Ampat, wilayah yang selama ini dikenal sebagai salah satu destinasi wisata alam terbaik Indonesia.
Kepala Global Greenpeace untuk Kampanye Hutan Indonesia, Kiki Taufik, dalam video yang diunggah di akun Instagram Greenpeace pada 1 Juni 2025, menyatakan bahwa hampir seluruh pulau di Raja Ampat telah diberikan izin eksplorasi atau eksploitasi tambang nikel.
"Saat ini Raja Ampat yang kita kenal sebagai tempat wisata alam terbaik yang ada di Indonesia dalam kondisi terancam," ujar Kiki.
Ia juga menyoroti bahwa sejumlah perusahaan tambang seolah-olah menjalankan program konservasi, namun justru membuka lahan secara masif yang merusak habitat penting.
Aktivitas tambang tersebut telah merambah Pulau Kawe, Pulau Gag, hingga Pulau Manuran, yang perlahan mengancam keanekaragaman hayati darat dan laut di kawasan itu.
"Kini, Raja Ampat ada di persimpangan jalan: mau tetap mempertahankan keindahan alamnya, atau harus jadi korban kerakusan tambang?" pungkas Kiki.
