Demokrasi Makin Lemah Jika PDIP Gabung Pemerintahan

Pertemuan antara Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Mensesneg Prasetyo Hadi dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memberikan sinyal kuat partai belambang banteng itu bergabung dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

Demikian disampaikan Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, sesat lalu, Kamis 5 Juni 2025. 

“PDIP dikabarkan siap gabung dengan koalisi pemerintahan Prabowo Subianto. Kalau kabar itu benar terjadi, maka kekuatan koalisi Pemerintahan Prabowo sudah sempurna. Tidak ada lagi partai politik yang masuk Senayan berada di luar pemerintahan,” kata Jamiluddin. 

Menurut Jamiluddin, jika itu terjadi maka pemerintahan Prabowo dengan sendirinya tidak ada lagi partai di Senayan yang mengawasi. Semua fraksi di DPR dengan sendirinya akan selalu mendukung semua kebijakan dan program pemerintah.

“Hal itu akan memperlemah demokrasi di Tanah Air. Check and balance dengan sendirinya akan melemah,” kata mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta ini. 

Jamiluddin mengatakan bahwa jika fungsi kontrol melemah maka hal itu sangat berbahaya. Sebab, kekuasaan sepenuhnya akan di tangan eksekutif. 

“Tentu hal ini sangat membahayakan demokrasi di Tanah Air,” pungkasnya.