Pemerintah Amerika Serikat (AS) menegaskan tidak akan memberikan perlakuan khusus kepada Vietnam dalam perdagangan, meskipun negara tersebut bersedia menghapus semua tarif terhadap produk-produk asal AS.
Hal ini disampaikan oleh Menteri Perdagangan AS, Howard Lutnick, yang menilai Vietnam selama ini hanya menjadi jalur bagi barang-barang dari China masuk ke pasar Amerika.
“Tidak, sama sekali tidak. Itu akan jadi tindakan paling bodoh yang bisa kita lakukan,” kata Lutnick saat ditanya oleh Senator Republik John Kennedy, apakah AS akan membalas jika Vietnam membuka penuh pasarnya untuk produk AS, dikutip dari Reuters, Kamis, 5 Juni 2025.
Ia menyebut kemungkinan kesepakatan seperti itu sebagai “kesepakatan yang buruk”.
Lutnick menjelaskan bahwa Vietnam mengekspor barang senilai 125 miliar Dolar AS ke Amerika, tapi hanya membeli produk AS senilai 12,5 juta Dolar AS (tanpa menyebut periode waktunya).
Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa Vietnam membeli barang senilai 90 miliar Dolar AS dari China, menaikkan harganya sedikit, lalu mengekspornya ke AS.
“Jadi sebenarnya itu cuma jalan bagi barang-barang China untuk masuk ke AS,” ujarnya.
Meskipun begitu, Lutnick memberi sinyal bahwa negosiasi masih mungkin dilakukan jika Vietnam berhenti mengekspor ulang produk China.
Banyak perusahaan besar Amerika seperti Apple dan Nike memang memproduksi barang di Vietnam. Namun, banyak dari pabrik rekanan mereka mengimpor bahan baku dan komponen dari China, lalu hanya melakukan perakitan akhir di Vietnam. Jika Presiden Donald Trump akhirnya memutuskan menaikkan tarif impor dari Vietnam, perusahaan-perusahaan ini bisa ikut terdampak.
Data tahun 2024 dari Kantor Perwakilan Dagang AS menunjukkan, Vietnam mengekspor barang senilai 136,6 miliar dolar AS ke Amerika, sementara hanya mengimpor 13,1 miliar dolar dari AS. Surplus besar senilai 123,5 miliar dolar inilah yang jadi dasar bagi rencana AS mengenakan tarif balasan sebesar 46 persen—salah satu tarif tertinggi untuk negara mitra dagang AS. Namun untuk sementara, tarif ini diturunkan jadi 10 persen hingga batas waktu 9 Juli, sambil menunggu tercapainya kesepakatan.
