Berita

Joko Widodo alias Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka/Ist

Politik

Buni Yani:

Jokowi-Gibran Bawa Indonesia ke Zaman Kolonial

KAMIS, 05 JUNI 2025 | 10:43 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Peneliti media dan politik Buni Yani berharap sosok Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi dan Wapres Gibran Rakabuming Raka bisa segera hilang dari ruang dan ingatan publik.

"Semakin cepat Gibran dan Jokowi hilang dari ruang dan ingatan publik, semakin baik," kata Buni Yani dikutip dari akun Facebook pribadinya, Kamis 5 Juni 2025.

Penegasan Buni Yani ini bukan tanpa alasan. Sebabnya Jokowi dan Gibran dianggap telah mengotori republik dengan sangat brutal.


"Mereka menjadikan peradaban Indonesia mundur jauh ke zaman kolonial, atau bahkan lebih buruk dari itu," kata Buni Yani.

"Rakyat menuntut Gibran dimakzulkan dan Jokowi diadili," sambungnya.

Diketahui, Forum Purnawirawan Prajurit TNI kembali mendesak pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI. 

Forum Purnawirawan Prajurit TNI secara resmi melayangkan surat permohonan pemakzulan Gibran kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPR) RI. 

Melalui surat bernomor 003/FPPTNI/V/2025, Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyampaikan pandangan hukum terhadap proses politik dan hukum yang mengantarkan Gibran menjadi Wapres. 

Selain itu, pada awal tahun 2025, gerakan rakyat menuntut Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi diadili karena diduga melakukan praktik Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) hingga penyimpangan kekuasaan saat menjabat kepala negara kencang terdengar. 

Gerakan rakyat tersebut semakin terang-terangan menggema di dunia maya. Coretan dinding #AdiliJokowi di Jakarta dan di sejumlah daerah pun semakin menjamur.


Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Bahlil Ungkap Defisit Minyak RI Hampir 1 Juta Barel per Hari

Selasa, 15 September 2026 | 10:24

Pemerintah Terus Perbaiki DTSEN agar Bansos Tepat Sasaran

Selasa, 15 September 2026 | 10:15

Jelang Sertijab Menteri Keuangan, Rupiah Melemah ke Rp17.674 per Dolar AS

Selasa, 15 September 2026 | 10:10

Pitra Romadoni Pilih Restoratif Justice soal Kasus ITE di Polres Bogor

Selasa, 15 September 2026 | 10:05

Bahlil Buka Suara soal Antrean BBM Subsidi di Makassar

Selasa, 15 September 2026 | 10:05

KPK Benarkan Presiden Direktur Summarecon Agung Turut Terjaring OTT

Selasa, 15 September 2026 | 10:02

IBC Mulai Produksi Baterai di Karawang, Kapasitas Awal 6,9 GWh

Selasa, 15 September 2026 | 09:57

Ruang Akademik Menuju Ekosistem Hak Asasi Manusia

Selasa, 15 September 2026 | 09:48

Turun Dua Hari Beruntun, Emas Antam Ambruk ke Rp2,5 Juta per Gram

Selasa, 15 September 2026 | 09:44

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon Usai OTT

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

Selengkapnya