Berita

Kebersamaan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri/Net

Politik

Jamiluddin Ritonga:

Keinginan PDIP Masuk Koalisi Terhadang Wapres Gibran

KAMIS, 05 JUNI 2025 | 08:33 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) diyakini  belum akan bergabung secara formal ke koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam waktu dekat.

Gara-garanya dalam Koalisi Merah Putih masih ada Gibran Rakabuming Raka yang menjabat Wapres RI.

"Bagi PDIP, Gibran adalah representatif Jokowi,” kata pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga kepada wartawan, Kamis 5 Juni 2025. 


Menurutnya, siapa saja yang menjadi representatif Jokowi, akan dinilai berseberangan dengan PDIP. Ini menjadi hambatan bagi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk bergabung ke koalisi pemerintahan Prabowo.

Selain itu, kata Jamiluddin, Gibran bersama Jokowi sudah resmi dipecat PDIP dan dianggap pengkhianat.

"Karena itu semakin  menyulitkan bagi PDIP untuk bergabung ke koalisi Prabowo,” kata Jamiluddin. 

Meski demikian, Jamiluddin berpandangan bahwa bukan berarti tertutup bagi PDIP untuk berkoalisi dengan Presiden Prabowo. Hanya saja koalisinya tidak di pemerintahan.

Dengan kata lain, PDIP sepertinya sangat terbuka bila koalisi dengan pemerintahan Prabowo terjadi di parlemen. Koalisi ini hanya ditujukan kepada kebijakan dan program Presiden Prabowo, tidak termasuk dengan Wapres Gibran.

“Koalisi seperti itu sebetulnya sudah berjalan di DPR. Hanya saja masih bersifat informal,” kata Jamiluddin.  

Hal itu terlihat dari dukungan PDIP terhadap kebijakan dan program Presiden Prabowo. Praktis tidak ada kritik dari PDIP di parlemen terhadap Prabowo. Kritik tajam justru ditujukan ke Wapres Gibran.

“Peluang lain PDIP bisa berkoalisi dengan pemerintahan Prabowo bila Gibran sudah tidak lagi menjadi Wapres,” kata Jamiluddin.


Populer

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

Jokowi Sulit Mengelak dari Tuduhan Ijazah Palsu

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:15

UPDATE

Hamas Sepakat Lucuti Senjata dengan Syarat

Jumat, 23 Januari 2026 | 10:15

DPR Mulai RDPU Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia

Jumat, 23 Januari 2026 | 10:09

Megawati Rayakan Ultah ke-79 di Istana Batu Tulis

Jumat, 23 Januari 2026 | 10:02

Iran Tuding Media Barat Rekayasa Angka Korban Protes demi Tekan Teheran

Jumat, 23 Januari 2026 | 10:02

IHSG Rebound; Rupiah Menguat ke Rp16.846 per Dolar AS

Jumat, 23 Januari 2026 | 09:59

Gaya Top Gun Macron di Davos Bikin Saham Produsen Kacamata iVision Melonjak

Jumat, 23 Januari 2026 | 09:47

Sekolah di Jakarta Terapkan PJJ Akibat Cuaca Ekstrem

Jumat, 23 Januari 2026 | 09:42

Ini Respons DPP Partai Ummat Pascaputusan PTUN dan PN Jaksel

Jumat, 23 Januari 2026 | 09:34

Purbaya Siapkan Perombakan Besar di Ditjen Pajak demi Pulihkan Kepercayaan Publik

Jumat, 23 Januari 2026 | 09:29

Menlu Sugiono: Board of Peace Langkah Konkret Wujudkan Perdamaian Gaza

Jumat, 23 Januari 2026 | 09:17

Selengkapnya