Berita

Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhammad Iqbal/Istimewa

Politik

Di Hadapan Mendagri, Gubernur Iqbal Optimistis Bawa NTB Sejahtera

KAMIS, 05 JUNI 2025 | 01:59 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Penutupan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) 2025 dimanfaatkan oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhammad Iqbal, untuk menyampaikan langkah-langkah yang telah dilakukan dan akan kembali diluncurkan. 

Tujuannya agar seluruh masyarakat merasakan kesejahteraan. 

"No one left behind. Tidak ada satupun yang tertinggal dalam kesejahteraan," kata Iqbal di Kota Mataram, Rabu, 4 Juni 2025.


Dalam Musrenbang yang dihadiri Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian bersama Wamen Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard, Iqbal juga menyinggung penguatan pembangunan ke depan.

Salah satu yang menjadi fokus di antaranya program Desa Berdaya.

"Juni ini akan di-launching. Koordinasi dengan para bupati dan walikota," katanya. 

Santri Jebolan Ponpes Assalam, Surakarta ini juga mengungkapkan bahwa NTB ke depan menerapkan sistem Meetings, Incentives, Conventions, and Exhibitions (MICE), di mana tiap bulan ada satu agenda. 

"Sudah digelar acara melibatkan 27 duta besar datang. Kemudian paralayang yang hadirkan 9 negara. Fornas VIII ditargetkan melibatkan 15 ribu orang, pemanasan sebelum PON 2028," ucapnya. 

Dengan begitu, Iqbal yakin kontribusi tambang ke depan dapat diperkecil. 

Sebaliknya, efek luas tambang kalah oleh pariwisata maupun pertanian. 

"Kita harapkan dari pertanian, kehutanan, perikanan dapat memberikan  21,45 persen distribusi PDRB sesuai lapangan usaha," urainya. 

Iqbal mematok, sumbangsih dari pariwisata 2025 sekitar 11,64 persen, menjadi 12,60 persen pada 2029. 

Di kesempatan yang sama, Tito Karnavian juga mengapresiasi langkah yang dilakukan Iqbal.

"Saya tahu peta di NTB. Ada kemajuan di NTB. Mendukung NTB untuk melompat," katanya. 

Tito pun menyinggung soal pertumbuhan ekonomi, ini angka yang penting, angka ini menunjukkan daerah lagi maju atau stagnan secara nasional 4,87 persen. 

"Kalau di atas nasional, malah akan bagus. NTB ini minus karena 1,47 persen karena ekspor tambang dihentikan," urainya.

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

UPDATE

PJJ dan WFH Didorong Jadi Standar Baru di Jakarta

Sabtu, 24 Januari 2026 | 06:02

Prajurit di Perbatasan Wajib Junjung Profesionalisme dan Disiplin

Sabtu, 24 Januari 2026 | 06:00

Airlangga Bidik Investasi Nvidia hingga Amazon

Sabtu, 24 Januari 2026 | 05:42

Indonesia Jadi Magnet Event Internasional

Sabtu, 24 Januari 2026 | 05:26

Macron Cemas, Prabowo Tawarkan Jalan Tengah

Sabtu, 24 Januari 2026 | 05:23

Rismon Sianipar Putus Asa Hadapi Kasus Ijazah Jokowi

Sabtu, 24 Januari 2026 | 05:11

Polda Metro Terima Lima LP terkait Materi Mens Rea Pandji

Sabtu, 24 Januari 2026 | 05:09

Prabowo Jawab Telak Opini Sesat Lewat Pencabutan Izin 28 Perusahaan

Sabtu, 24 Januari 2026 | 04:26

Polisi Bongkar 'Pabrik' Tembakau Sintetis di Kebon Jeruk

Sabtu, 24 Januari 2026 | 04:16

Pesan Prabowo di WEF Davos: Ekonomi Pro Rakyat Harus Dorong Produktivitas

Sabtu, 24 Januari 2026 | 04:04

Selengkapnya