Berita

Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhammad Iqbal/Istimewa

Politik

Di Hadapan Mendagri, Gubernur Iqbal Optimistis Bawa NTB Sejahtera

KAMIS, 05 JUNI 2025 | 01:59 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Penutupan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) 2025 dimanfaatkan oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhammad Iqbal, untuk menyampaikan langkah-langkah yang telah dilakukan dan akan kembali diluncurkan. 

Tujuannya agar seluruh masyarakat merasakan kesejahteraan. 

"No one left behind. Tidak ada satupun yang tertinggal dalam kesejahteraan," kata Iqbal di Kota Mataram, Rabu, 4 Juni 2025.


Dalam Musrenbang yang dihadiri Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian bersama Wamen Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard, Iqbal juga menyinggung penguatan pembangunan ke depan.

Salah satu yang menjadi fokus di antaranya program Desa Berdaya.

"Juni ini akan di-launching. Koordinasi dengan para bupati dan walikota," katanya. 

Santri Jebolan Ponpes Assalam, Surakarta ini juga mengungkapkan bahwa NTB ke depan menerapkan sistem Meetings, Incentives, Conventions, and Exhibitions (MICE), di mana tiap bulan ada satu agenda. 

"Sudah digelar acara melibatkan 27 duta besar datang. Kemudian paralayang yang hadirkan 9 negara. Fornas VIII ditargetkan melibatkan 15 ribu orang, pemanasan sebelum PON 2028," ucapnya. 

Dengan begitu, Iqbal yakin kontribusi tambang ke depan dapat diperkecil. 

Sebaliknya, efek luas tambang kalah oleh pariwisata maupun pertanian. 

"Kita harapkan dari pertanian, kehutanan, perikanan dapat memberikan  21,45 persen distribusi PDRB sesuai lapangan usaha," urainya. 

Iqbal mematok, sumbangsih dari pariwisata 2025 sekitar 11,64 persen, menjadi 12,60 persen pada 2029. 

Di kesempatan yang sama, Tito Karnavian juga mengapresiasi langkah yang dilakukan Iqbal.

"Saya tahu peta di NTB. Ada kemajuan di NTB. Mendukung NTB untuk melompat," katanya. 

Tito pun menyinggung soal pertumbuhan ekonomi, ini angka yang penting, angka ini menunjukkan daerah lagi maju atau stagnan secara nasional 4,87 persen. 

"Kalau di atas nasional, malah akan bagus. NTB ini minus karena 1,47 persen karena ekspor tambang dihentikan," urainya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

UPDATE

Forum Lintas-Generasi Ketuk Pintu KWI Serukan Kebangkitan Moral Bangsa

Rabu, 15 April 2026 | 22:14

Gaduh Motor Listrik, Muncul Desakan Copot Kepala BGN

Rabu, 15 April 2026 | 21:53

BTN Salurkan KPR Rp530 Triliun untuk 6 Juta Rumah dalam 5 Dekade

Rabu, 15 April 2026 | 21:34

Dipimpin Ketum Peradi Profesional, Yuhelson Dikukuhkan Sebagai Guru Besar

Rabu, 15 April 2026 | 21:03

Terbongkar, Bisnis Whip Pink Ilegal Raup Omzet hingga Rp7,1 Miliar

Rabu, 15 April 2026 | 20:51

Pakar dan Praktisi Kupas Tata Kelola Intelijen di Tengah Geopolitik Global

Rabu, 15 April 2026 | 20:42

2,1 Juta Peserta BPJS PBI Kembali Aktif

Rabu, 15 April 2026 | 20:30

Revisi UU Pemilu Bukan Cuma Ambang Batas

Rabu, 15 April 2026 | 20:10

Sejarah Panjang Trem Jakarta dari Masa ke Masa

Rabu, 15 April 2026 | 20:05

Film The Legend of Aang: The Last Airbender Diduga Bocor di X Jelang Tayang Oktober 2026

Rabu, 15 April 2026 | 19:45

Selengkapnya