Berita

Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhammad Iqbal/Istimewa

Politik

Di Hadapan Mendagri, Gubernur Iqbal Optimistis Bawa NTB Sejahtera

KAMIS, 05 JUNI 2025 | 01:59 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Penutupan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) 2025 dimanfaatkan oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhammad Iqbal, untuk menyampaikan langkah-langkah yang telah dilakukan dan akan kembali diluncurkan. 

Tujuannya agar seluruh masyarakat merasakan kesejahteraan. 

"No one left behind. Tidak ada satupun yang tertinggal dalam kesejahteraan," kata Iqbal di Kota Mataram, Rabu, 4 Juni 2025.


Dalam Musrenbang yang dihadiri Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian bersama Wamen Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard, Iqbal juga menyinggung penguatan pembangunan ke depan.

Salah satu yang menjadi fokus di antaranya program Desa Berdaya.

"Juni ini akan di-launching. Koordinasi dengan para bupati dan walikota," katanya. 

Santri Jebolan Ponpes Assalam, Surakarta ini juga mengungkapkan bahwa NTB ke depan menerapkan sistem Meetings, Incentives, Conventions, and Exhibitions (MICE), di mana tiap bulan ada satu agenda. 

"Sudah digelar acara melibatkan 27 duta besar datang. Kemudian paralayang yang hadirkan 9 negara. Fornas VIII ditargetkan melibatkan 15 ribu orang, pemanasan sebelum PON 2028," ucapnya. 

Dengan begitu, Iqbal yakin kontribusi tambang ke depan dapat diperkecil. 

Sebaliknya, efek luas tambang kalah oleh pariwisata maupun pertanian. 

"Kita harapkan dari pertanian, kehutanan, perikanan dapat memberikan  21,45 persen distribusi PDRB sesuai lapangan usaha," urainya. 

Iqbal mematok, sumbangsih dari pariwisata 2025 sekitar 11,64 persen, menjadi 12,60 persen pada 2029. 

Di kesempatan yang sama, Tito Karnavian juga mengapresiasi langkah yang dilakukan Iqbal.

"Saya tahu peta di NTB. Ada kemajuan di NTB. Mendukung NTB untuk melompat," katanya. 

Tito pun menyinggung soal pertumbuhan ekonomi, ini angka yang penting, angka ini menunjukkan daerah lagi maju atau stagnan secara nasional 4,87 persen. 

"Kalau di atas nasional, malah akan bagus. NTB ini minus karena 1,47 persen karena ekspor tambang dihentikan," urainya.

Populer

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

KPK Dikabarkan Kembali Gelar OTT di Sumut

Kamis, 02 Juli 2026 | 20:50

KPK Gelar OTT di Kabupaten Kuantan Singingi Riau

Senin, 29 Juni 2026 | 15:05

UPDATE

OJK Minta Masyarakat Waspada Scam Berkedok Sensus Ekonomi 2026

Selasa, 07 Juli 2026 | 10:12

Harga Minyak Dunia Stabil, Pasar Pantau Kebijakan OPEC+ dan Arab Saudi

Selasa, 07 Juli 2026 | 10:03

PSI Sulit Jadikan Jateng Kandang Gajah Jika Hanya Andalkan Jokowi

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:57

Prabowo Bersiap Gelar Pertemuan Bilateral dengan Modi di Istana Pagi Ini

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:54

IHSG Menguat, Rupiah Bergerak ke Rp17.985 per Dolar AS

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:48

BBNI Tuntaskan Buyback 2026, Saham Dialihkan Penuh untuk Program Pegawai (ESOP)

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:45

PPP Menangkan Lima Gugatan Sengketa Internal, Legalitas Kepengurusan Semakin Kuat

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:38

GREAT Insitute: Perubahan Pradigma Pembangunan Indonesia Diakui Dunia

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:32

Harga Emas Antam Anjlok Rp15 Ribu, Termurah Rp1,37 Juta

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:32

Keputusan RI Hadiri Pemakaman Ayatollah Khamenei Sangat Tepat

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:22

Selengkapnya