Kemenkop Jamin Gedung Kopdes Merah Putih Tak Bebani APBN

Pemerintah memastikan bahwa pembangunan gedung Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

Hal ini ditegaskan Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono dalam rapat koordinasi terbatas (Rakortas) Satgas Nasional yang digelar pada Rabu, 4 Juni 2025 di Kantor Kemenko Bidang Pangan, Jakarta.

Ferry menyatakan, program koperasi yang menjadi salah satu inisiatif unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini akan memanfaatkan aset-aset milik negara yang sudah tidak termanfaatkan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal itu untuk digunakan sebagai gedung koperasi.

“Satgas Nasional, Provinsi, Kabupaten Kota, juga akan me-listing aset-aset negara, aset provinsi, kabupaten kota ataupun aset-aset seperti itu yang memungkinkan kita bisa gunakan untuk sebagai kegiatan koperasi desa merah putih plus dengan aktivitasnya," jelasnya.

Saat ini, pemerintah telah mengidentifikasi 100 titik calon lokasi mock-up koperasi desa yang dianggap memenuhi kriteria ideal. Titik-titik ini tersebar di berbagai wilayah, dengan mayoritas berada di Pulau Jawa. 

Dari jumlah tersebut, akan diseleksi lagi untuk dipilih lokasi yang paling siap dari sisi koperasi, lokasi, hingga potensi pengembangan model bisnis.

Adapun untuk model bisnisnya akan disesuaikan dengan potensi lokal, misalnya di wilayah pesisir untuk koperasi nelayan, di pedesaan pertanian, atau dekat pasar untuk kegiatan perdagangan. 

"Jadi kita menjadikan ini sebagai rujukan. Dan nanti kita replikasi di tempat yang lain," tambah Ferry.

Selain aset gedung, sejumlah kementerian juga telah terlibat dalam pengembangan Kopdes Merah Putih, seperti Kementerian Kesehatan yang akan mengintegrasikan apotek dan klinik desa dalam program ini. 

Pembangunan gedung koperasi akan dilakukan di atas lahan yang luasnya rata-rata di atas 1.000 meter persegi, dengan mempertimbangkan kebutuhan fasilitas seperti lahan parkir.

Satgas Nasional bersama Satgas tingkat provinsi dan kabupaten/kota akan terus mengawal pendataan aset dan pelaksanaan pembangunan gedung koperasi agar program ini berjalan efisien tanpa membebani anggaran negara.