Jurubicara KPK, Budi Prasetyo/RMOL
Enam orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) periode 2024-2029 mendapatkan giliran dipanggil tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam perkara dugaan suap di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) OKU.
Jurubicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, pada Rabu, 4 Juni 2025, tim penyidik memanggil 6 anggota DPRD Kabupaten OKU sebagai saksi.
"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK," kata Budi kepada wartawan, Rabu siang, 4 Juni 2025.
Keenam anggota DPRD Kabupaten OKU yang dipanggil adalah Gepin Alindra Utama dari Partai Demokrat, Hardiman Noprian Anggara dari Partai Demokrat, M Saleh Tito dari Partai Golkar, Naproni dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Yeri Ferliansyah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dan Dadi Octasaputra dari Partai Kebangkitan Nusantara (PKN).
Pada Minggu, 16 Maret 2025, KPK resmi menetapkan enam dari delapan orang yang terjaring OTT sebagai tersangka, yakni Ferlan Juliansyah selaku anggota Komisi III DPRD OKU, M Fahrudin selaku Ketua Komisi III DPRD OKU, Umi Hartati selaku Ketua Komisi II DPRD OKU, Nopriansyah selaku Kepala Dinas PUPR Pemkab OKU, M Fauzi alias Pablo selaku swasta, dan Ahmad Sugeng Santoso selaku swasta.
Untuk dua orang pihak pemberi suap, yakni M Fauzi alias Pablo, dan Ahmad Sugeng Santoso sudah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Palembang, pada Senin 26 Mei 2025.
Dalam OTT itu, KPK mengamankan barang bukti berupa uang sebesar Rp2,6 miliar, satu unit mobil Toyota Fortuner, dokumen, alat komunikasi, dan barang bukti elektronik lainnya.
Dalam perkara ini, KPK telah melakukan penggeledahan di 23 tempat, termasuk rumah dinas Bupati OKU sejak 19-24 Maret 2025.
KPK mengamankan barang bukti elektronik, dan dokumen, di antaranya dokumen terkait Pokir DPRD OKU tahun 2025, dokumen kontrak 9 proyek pekerjaan, voucher penarikan uang, dan lainnya.
