Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Vietnam Akhiri Kebijakan Kontrol Kelahiran Dua Anak

RABU, 04 JUNI 2025 | 12:38 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Pemerintah Vietnam secara resmi menghapus kebijakan mengambil jumlah anak menjadi maksimal dua dalam satu keluarga.  Langkah ini diambil di tengah kekhawatiran akan penurunan tingkat kelahiran yang signifikan selama beberapa tahun terakhir.

 Menurut Kantor Berita Resmi Vietnam, keputusan soal jumlah anak kini diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing pasangan. 

 “Keputusan tentang jumlah anak kini menjadi keputusan masing-masing pasangan,” tulis laporan resmi tersebut pada Rabu, 3 Juni 2025.


 Kebijakan pengendalian kelahiran dua anak telah lama diterapkan di negara komunis itu sebagai bagian dari upaya pengendalian populasi. 

 Namun dalam tiga tahun terakhir, angka kelahiran di Vietnam menunjukkan tren menurun.

 Data Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa tingkat kesuburan total menurun dari 2,11 anak per wanita pada tahun 2021 menjadi 1,91 pada tahun 2024, angka yang berada di bawah tingkat penempatan populasi.

 "Negara ini telah mengalami tingkat kelahiran yang secara historis rendah selama tiga tahun terakhir. Penurunan ini dapat berdampak besar terhadap struktur penduduk dan tenaga kerja di masa depan," kata Kementerian Kesehatan dalam pernyataannya. 

 Di kalangan generasi muda, keputusan ini justru ditanggapi dengan skeptisisme.  Tran Minh Huong, seorang pekerja kantoran berusia 22 tahun di Hanoi, mengatakan bahwa perubahan kebijakan tidak banyak mempengaruhinya.

 “Meskipun saya orang Asia, dengan norma sosial yang mengatakan wanita perlu menikah dan punya anak, membesarkan anak terlalu mahal. Saya tidak berencana memiliki anak, terlepas dari apakah ada yang mengikat atau tidak,” ujarnya, seperti dimuat AFP.

 Langkah pelonggaran ini dipandang sebagai upaya pemerintah untuk mengatasi tantangan demografi, serupa dengan negara-negara Asia Timur lain seperti Korea Selatan dan Jepang, yang juga bergulat dengan krisis angka kelahiran rendah dan populasi menua.

 Namun, para ahli menilai bahwa menghapus tindakan saja tidak cukup.  Diperlukan kebijakan pendukung seperti insentif keuangan, cuti melahirkan yang berkecukupan, dan dukungan keseimbangan kerja-keluarga untuk mendorong pasangan muda memiliki anak.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

UPDATE

Ekonom: Pertumbuhan Ekonomi Akhir Tahun 2025 Tidak Alamiah

Jumat, 26 Desember 2025 | 22:08

Lagu Natal Abadi, Mariah Carey Pecahkan Rekor Billboard

Jumat, 26 Desember 2025 | 21:46

Wakapolri Kirim 1.500 Personel Tambahan ke Lokasi Bencana Sumatera

Jumat, 26 Desember 2025 | 21:45

BNPB: 92,5 Persen Jalan Nasional Terdampak Bencana Sumatera Sudah Diperbaiki

Jumat, 26 Desember 2025 | 21:09

Penerapan KUHP Baru Menuntut Kesiapan Aparat Penegak Hukum

Jumat, 26 Desember 2025 | 20:37

Ancol dan TMII Diserbu Ribuan Pengunjung Selama Libur Nataru

Jumat, 26 Desember 2025 | 20:26

Kebijakan WFA Sukses Dongkrak Sektor Ritel

Jumat, 26 Desember 2025 | 19:56

Dua Warga Pendatang Yahukimo Dianiaya OTK saat Natal, Satu Tewas

Jumat, 26 Desember 2025 | 19:42

21 Wilayah Bencana Sumatera Berstatus Transisi Darurat

Jumat, 26 Desember 2025 | 19:32

Jangan Sampai Aceh jadi Daerah Operasi Militer Gegara Bendera GAM

Jumat, 26 Desember 2025 | 18:59

Selengkapnya