Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Vietnam Akhiri Kebijakan Kontrol Kelahiran Dua Anak

RABU, 04 JUNI 2025 | 12:38 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Pemerintah Vietnam secara resmi menghapus kebijakan mengambil jumlah anak menjadi maksimal dua dalam satu keluarga.  Langkah ini diambil di tengah kekhawatiran akan penurunan tingkat kelahiran yang signifikan selama beberapa tahun terakhir.

 Menurut Kantor Berita Resmi Vietnam, keputusan soal jumlah anak kini diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing pasangan. 

 “Keputusan tentang jumlah anak kini menjadi keputusan masing-masing pasangan,” tulis laporan resmi tersebut pada Rabu, 3 Juni 2025.


 Kebijakan pengendalian kelahiran dua anak telah lama diterapkan di negara komunis itu sebagai bagian dari upaya pengendalian populasi. 

 Namun dalam tiga tahun terakhir, angka kelahiran di Vietnam menunjukkan tren menurun.

 Data Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa tingkat kesuburan total menurun dari 2,11 anak per wanita pada tahun 2021 menjadi 1,91 pada tahun 2024, angka yang berada di bawah tingkat penempatan populasi.

 "Negara ini telah mengalami tingkat kelahiran yang secara historis rendah selama tiga tahun terakhir. Penurunan ini dapat berdampak besar terhadap struktur penduduk dan tenaga kerja di masa depan," kata Kementerian Kesehatan dalam pernyataannya. 

 Di kalangan generasi muda, keputusan ini justru ditanggapi dengan skeptisisme.  Tran Minh Huong, seorang pekerja kantoran berusia 22 tahun di Hanoi, mengatakan bahwa perubahan kebijakan tidak banyak mempengaruhinya.

 “Meskipun saya orang Asia, dengan norma sosial yang mengatakan wanita perlu menikah dan punya anak, membesarkan anak terlalu mahal. Saya tidak berencana memiliki anak, terlepas dari apakah ada yang mengikat atau tidak,” ujarnya, seperti dimuat AFP.

 Langkah pelonggaran ini dipandang sebagai upaya pemerintah untuk mengatasi tantangan demografi, serupa dengan negara-negara Asia Timur lain seperti Korea Selatan dan Jepang, yang juga bergulat dengan krisis angka kelahiran rendah dan populasi menua.

 Namun, para ahli menilai bahwa menghapus tindakan saja tidak cukup.  Diperlukan kebijakan pendukung seperti insentif keuangan, cuti melahirkan yang berkecukupan, dan dukungan keseimbangan kerja-keluarga untuk mendorong pasangan muda memiliki anak.

Populer

10.060 Jemaah Umrah Telah Kembali ke Tanah Air

Kamis, 05 Maret 2026 | 09:09

Rumah Bersejarah di Menteng Berubah Wujud

Sabtu, 07 Maret 2026 | 22:49

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:42

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

Fahira Idris Dukung Pelarangan Medsos Buat Anak di Bawah 16 Tahun

Minggu, 08 Maret 2026 | 01:58

UPDATE

Bahaya Tersembunyi Kerikil di Ban Mobil dan Cara Mengatasinya

Sabtu, 14 Maret 2026 | 10:15

PKS: Pemerintah harus Segera Tetapkan Aturan Pembatasan BBM Bersubsidi

Sabtu, 14 Maret 2026 | 10:14

Mengupas Bahaya Air Keras Menyusul Kasus Penyerangan Aktivis KontraS di Jakarta

Sabtu, 14 Maret 2026 | 09:52

Kemenhaj Tegaskan Komitmen Haji Inklusif bagi Lansia dan Disabilitas

Sabtu, 14 Maret 2026 | 09:47

Qatar Kutuk Serangan Brutal Israel di Lebanon

Sabtu, 14 Maret 2026 | 09:23

Harga Minyak Brent Tembus 103 Dolar AS

Sabtu, 14 Maret 2026 | 09:10

AS Kirim Ribuan Marinir ke Timur Tengah, Iran Terancam Invasi Darat

Sabtu, 14 Maret 2026 | 08:41

Wall Street Rontok Menatap Kemungkinan Inflasi Global

Sabtu, 14 Maret 2026 | 08:23

Transformasi Kinerja BUKA: Dari Rugi Menjadi Laba Rp3,14 Triliun di 2025

Sabtu, 14 Maret 2026 | 08:08

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

Selengkapnya