Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Vietnam Akhiri Kebijakan Kontrol Kelahiran Dua Anak

RABU, 04 JUNI 2025 | 12:38 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Pemerintah Vietnam secara resmi menghapus kebijakan mengambil jumlah anak menjadi maksimal dua dalam satu keluarga.  Langkah ini diambil di tengah kekhawatiran akan penurunan tingkat kelahiran yang signifikan selama beberapa tahun terakhir.

 Menurut Kantor Berita Resmi Vietnam, keputusan soal jumlah anak kini diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing pasangan. 

 “Keputusan tentang jumlah anak kini menjadi keputusan masing-masing pasangan,” tulis laporan resmi tersebut pada Rabu, 3 Juni 2025.


 Kebijakan pengendalian kelahiran dua anak telah lama diterapkan di negara komunis itu sebagai bagian dari upaya pengendalian populasi. 

 Namun dalam tiga tahun terakhir, angka kelahiran di Vietnam menunjukkan tren menurun.

 Data Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa tingkat kesuburan total menurun dari 2,11 anak per wanita pada tahun 2021 menjadi 1,91 pada tahun 2024, angka yang berada di bawah tingkat penempatan populasi.

 "Negara ini telah mengalami tingkat kelahiran yang secara historis rendah selama tiga tahun terakhir. Penurunan ini dapat berdampak besar terhadap struktur penduduk dan tenaga kerja di masa depan," kata Kementerian Kesehatan dalam pernyataannya. 

 Di kalangan generasi muda, keputusan ini justru ditanggapi dengan skeptisisme.  Tran Minh Huong, seorang pekerja kantoran berusia 22 tahun di Hanoi, mengatakan bahwa perubahan kebijakan tidak banyak mempengaruhinya.

 “Meskipun saya orang Asia, dengan norma sosial yang mengatakan wanita perlu menikah dan punya anak, membesarkan anak terlalu mahal. Saya tidak berencana memiliki anak, terlepas dari apakah ada yang mengikat atau tidak,” ujarnya, seperti dimuat AFP.

 Langkah pelonggaran ini dipandang sebagai upaya pemerintah untuk mengatasi tantangan demografi, serupa dengan negara-negara Asia Timur lain seperti Korea Selatan dan Jepang, yang juga bergulat dengan krisis angka kelahiran rendah dan populasi menua.

 Namun, para ahli menilai bahwa menghapus tindakan saja tidak cukup.  Diperlukan kebijakan pendukung seperti insentif keuangan, cuti melahirkan yang berkecukupan, dan dukungan keseimbangan kerja-keluarga untuk mendorong pasangan muda memiliki anak.

Populer

Bobby dan Raja Juli Paling Bertanggung Jawab terhadap Bencana di Sumut

Senin, 01 Desember 2025 | 02:29

NU dan Muhammadiyah Dikutuk Tambang

Minggu, 30 November 2025 | 02:12

Padang Diterjang Banjir Bandang

Jumat, 28 November 2025 | 00:32

Sergap Kapal Nikel

Kamis, 27 November 2025 | 05:59

Peluncuran Tiga Pusat Studi Baru

Jumat, 28 November 2025 | 02:08

Bersihkan Sisa Bencana

Jumat, 28 November 2025 | 04:14

Evakuasi Banjir Tapsel

Kamis, 27 November 2025 | 03:45

UPDATE

Puan Harap Korban Banjir Sumatera Peroleh Penanganan Baik

Sabtu, 06 Desember 2025 | 02:10

Bantuan Kemensos Telah Terdistribusikan ke Wilayah Aceh

Sabtu, 06 Desember 2025 | 02:00

Prabowo Bantah Rambo Podium

Sabtu, 06 Desember 2025 | 01:59

Pansus Illegal Logging Dibahas Usai Penanganan Bencana Sumatera

Sabtu, 06 Desember 2025 | 01:39

BNN Kirim 2.000 Paket Sembako ke Korban Banjir Sumatera

Sabtu, 06 Desember 2025 | 01:18

Bahlil Sebut Golkar Bakal Dukung Prabowo di 2029

Sabtu, 06 Desember 2025 | 01:03

Banjir Sumatera jadi Alarm Keras Rawannya Kondisi Ekologis

Sabtu, 06 Desember 2025 | 00:56

UEA Berpeluang Ikuti Langkah Indonesia Kirim Pasukan ke Gaza

Sabtu, 06 Desember 2025 | 00:47

Media Diajak Kawal Transformasi DPR Lewat Berita Berimbang

Sabtu, 06 Desember 2025 | 00:18

AMAN Raih Dua Penghargaan di Ajang FIABCI Award 2025

Sabtu, 06 Desember 2025 | 00:15

Selengkapnya