Berita

Ilustrasi/Net

Global

Vietnam Akhiri Kebijakan Kontrol Kelahiran Dua Anak

RABU, 04 JUNI 2025 | 12:38 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Pemerintah Vietnam secara resmi menghapus kebijakan mengambil jumlah anak menjadi maksimal dua dalam satu keluarga.  Langkah ini diambil di tengah kekhawatiran akan penurunan tingkat kelahiran yang signifikan selama beberapa tahun terakhir.

 Menurut Kantor Berita Resmi Vietnam, keputusan soal jumlah anak kini diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing pasangan. 

 “Keputusan tentang jumlah anak kini menjadi keputusan masing-masing pasangan,” tulis laporan resmi tersebut pada Rabu, 3 Juni 2025.


 Kebijakan pengendalian kelahiran dua anak telah lama diterapkan di negara komunis itu sebagai bagian dari upaya pengendalian populasi. 

 Namun dalam tiga tahun terakhir, angka kelahiran di Vietnam menunjukkan tren menurun.

 Data Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa tingkat kesuburan total menurun dari 2,11 anak per wanita pada tahun 2021 menjadi 1,91 pada tahun 2024, angka yang berada di bawah tingkat penempatan populasi.

 "Negara ini telah mengalami tingkat kelahiran yang secara historis rendah selama tiga tahun terakhir. Penurunan ini dapat berdampak besar terhadap struktur penduduk dan tenaga kerja di masa depan," kata Kementerian Kesehatan dalam pernyataannya. 

 Di kalangan generasi muda, keputusan ini justru ditanggapi dengan skeptisisme.  Tran Minh Huong, seorang pekerja kantoran berusia 22 tahun di Hanoi, mengatakan bahwa perubahan kebijakan tidak banyak mempengaruhinya.

 “Meskipun saya orang Asia, dengan norma sosial yang mengatakan wanita perlu menikah dan punya anak, membesarkan anak terlalu mahal. Saya tidak berencana memiliki anak, terlepas dari apakah ada yang mengikat atau tidak,” ujarnya, seperti dimuat AFP.

 Langkah pelonggaran ini dipandang sebagai upaya pemerintah untuk mengatasi tantangan demografi, serupa dengan negara-negara Asia Timur lain seperti Korea Selatan dan Jepang, yang juga bergulat dengan krisis angka kelahiran rendah dan populasi menua.

 Namun, para ahli menilai bahwa menghapus tindakan saja tidak cukup.  Diperlukan kebijakan pendukung seperti insentif keuangan, cuti melahirkan yang berkecukupan, dan dukungan keseimbangan kerja-keluarga untuk mendorong pasangan muda memiliki anak.

Populer

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Jangkau Jutaan Rakyat, Pelaksanaan Program Prabowo Harus Terus Dijaga

Kamis, 22 Oktober 2026 | 22:18

PT Timah Amankan Fasilitas Kredit Rp4 Triliun dari Bank Mandiri

Kamis, 22 Oktober 2026 | 22:10

Kadin Dukung Opsi Bahlil Setop Ekspor Gas ke Negara Tetangga

Kamis, 22 Oktober 2026 | 22:00

Natalius Pigai: HAM Terus Lahir dalam Relasi Sosial di Desa dan Kampung

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:45

Api Gunung Lawu Belum Padam, 500 Hektare Lahan Terbakar

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:39

OJK Salurkan Kredit Rp53 Triliun ke 2.100 Penerima dalam 3 Bulan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:29

Kabut Asap Makin Mengkhawatirkan, 333 Ribu Warga Terserang ISPA

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:08

Pengamat: Aksi Korporasi Haji Isam Akuisisi Saham BYAN Sejalan Konstitusi

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:04

KPK Dalami Keterlibatan Pejabat Kementerian PU dalam Kasus BBPJN Sumut

Kamis, 22 Oktober 2026 | 20:47

Semangat Sinergi untuk Keadilan Warnai Rangkaian Hari Bakti ke-2 Kemenko Kumham Imipas

Kamis, 22 Oktober 2026 | 20:41

Selengkapnya