Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Vietnam Akhiri Kebijakan Kontrol Kelahiran Dua Anak

RABU, 04 JUNI 2025 | 12:38 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Pemerintah Vietnam secara resmi menghapus kebijakan mengambil jumlah anak menjadi maksimal dua dalam satu keluarga.  Langkah ini diambil di tengah kekhawatiran akan penurunan tingkat kelahiran yang signifikan selama beberapa tahun terakhir.

 Menurut Kantor Berita Resmi Vietnam, keputusan soal jumlah anak kini diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing pasangan. 

 “Keputusan tentang jumlah anak kini menjadi keputusan masing-masing pasangan,” tulis laporan resmi tersebut pada Rabu, 3 Juni 2025.


 Kebijakan pengendalian kelahiran dua anak telah lama diterapkan di negara komunis itu sebagai bagian dari upaya pengendalian populasi. 

 Namun dalam tiga tahun terakhir, angka kelahiran di Vietnam menunjukkan tren menurun.

 Data Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa tingkat kesuburan total menurun dari 2,11 anak per wanita pada tahun 2021 menjadi 1,91 pada tahun 2024, angka yang berada di bawah tingkat penempatan populasi.

 "Negara ini telah mengalami tingkat kelahiran yang secara historis rendah selama tiga tahun terakhir. Penurunan ini dapat berdampak besar terhadap struktur penduduk dan tenaga kerja di masa depan," kata Kementerian Kesehatan dalam pernyataannya. 

 Di kalangan generasi muda, keputusan ini justru ditanggapi dengan skeptisisme.  Tran Minh Huong, seorang pekerja kantoran berusia 22 tahun di Hanoi, mengatakan bahwa perubahan kebijakan tidak banyak mempengaruhinya.

 “Meskipun saya orang Asia, dengan norma sosial yang mengatakan wanita perlu menikah dan punya anak, membesarkan anak terlalu mahal. Saya tidak berencana memiliki anak, terlepas dari apakah ada yang mengikat atau tidak,” ujarnya, seperti dimuat AFP.

 Langkah pelonggaran ini dipandang sebagai upaya pemerintah untuk mengatasi tantangan demografi, serupa dengan negara-negara Asia Timur lain seperti Korea Selatan dan Jepang, yang juga bergulat dengan krisis angka kelahiran rendah dan populasi menua.

 Namun, para ahli menilai bahwa menghapus tindakan saja tidak cukup.  Diperlukan kebijakan pendukung seperti insentif keuangan, cuti melahirkan yang berkecukupan, dan dukungan keseimbangan kerja-keluarga untuk mendorong pasangan muda memiliki anak.

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

UPDATE

Proses Hukum Febrie Adriansyah Harus Bebas dari Intervensi Politik

Senin, 13 Juli 2026 | 06:23

Tentara Salib Eropa dalam Penjarahan Konstantinopel 1204

Senin, 13 Juli 2026 | 06:05

PT Japfa Comfeed di Cengkareng Terbakar

Senin, 13 Juli 2026 | 06:03

Timnas Inggris Tak Pernah Masuk Daftar Lawan Lionel Messi

Senin, 13 Juli 2026 | 05:32

Ivan Gunawan Harap Pemerintah Bantu Pembangunan 99 Masjid

Senin, 13 Juli 2026 | 05:23

Mengungkap Skandal Pemerasan Bu Etik

Senin, 13 Juli 2026 | 05:09

Ketahuan, Amplop Baru Dikembalikan?

Senin, 13 Juli 2026 | 05:03

MBG dan KDMP Manifestasi Nyata Pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945

Senin, 13 Juli 2026 | 04:36

Mundurnya Febrie Adriansyah Jadi Pesan Politik Antikorupsi Pemerintahan Prabowo

Senin, 13 Juli 2026 | 04:05

Waspada! Ada Kompromi Kasus Ijazah Jokowi Disetop

Senin, 13 Juli 2026 | 04:02

Selengkapnya