Pemerintah Belanda resmi runtuh pada Selasa, 3 Juni 2025 setelah politisi sayap kanan Geert Wilders menarik dukungan partainya, Partai untuk Kebebasan (PVV), dari koalisi yang berkuasa.
Keputusan mendadak ini memicu krisis politik baru di tengah meningkatnya ketegangan seputar isu imigrasi dan menyulut spekulasi kuat akan diadakannya pemilihan umum lebih awal, kemungkinan pada Oktober atau November.
Wilders, yang dikenal dengan sikap kerasnya terhadap imigrasi, menyatakan bahwa ia terpaksa meninggalkan pemerintahan setelah proposal kebijakan imigrasinya tidak mendapatkan dukungan yang ia harapkan dari mitra koalisinya.
"Saya mengusulkan rencana untuk menutup perbatasan bagi pencari suaka, mengirim mereka pergi, menutup tempat penampungan suaka. Saya menuntut mitra koalisi untuk menandatanganinya, yang tidak mereka lakukan. Itu membuat saya tidak punya pilihan selain menarik dukungan saya untuk pemerintah ini," ujar Wilders kepada wartawan, seperti dimuat
Reuters.
Namun, Perdana Menteri Dick Schoof, yang bukan berasal dari partai politik dan menjabat sebagai kepala pemerintahan teknokratik, mengecam langkah Wilders sebagai tindakan yang sembrono.
"Saya telah berulang kali mengatakan kepada para pemimpin partai dalam beberapa hari terakhir bahwa runtuhnya kabinet tidak perlu dan tidak bertanggung jawab," kata Schoof dalam pernyataan resminya usai rapat darurat kabinet.
Schoof menyerahkan pengunduran dirinya kepada Raja Willem-Alexander dan kini Belanda akan diperintah oleh kabinet sementara hingga terbentuk pemerintahan baru pasca pemilu.
Langkah Wilders memicu reaksi beragam di kalangan masyarakat. Di Amsterdam, warga Michelle ten Berge mengungkapkan harapannya agar pemilu nanti menghasilkan pemerintahan yang lebih moderat.
Sementara di Den Haag, Ron van den Hoogenband, seorang penjual bunga, menyatakan dukungannya pada Wilders.
"Saya berharap Wilders akan muncul sebagai pemenang dan mengambil alih parlemen, sehingga ia dapat melakukan apa yang dilakukan Trump dan negara-negara Eropa lainnya yang dikuasai oleh sayap kanan ekstrem," ujarnya.
Wilders kini bersiap memimpin PVV kembali ke gelanggang politik, berharap mengukuhkan kekuasaan dan mungkin menjadi perdana menteri untuk pertama kalinya.
Simon Otjes, asisten profesor politik Belanda di Universitas Leiden, menilai bahwa PVV secara strategis memperhitungkan pemilu ini sebagai referendum soal kebijakan imigrasi.
"Karena mereka tahu mereka akan memenangkannya," kata Otjes.
Namun, analis politik Joep van Lit dari Universitas Radboud memperingatkan bahwa lanskap politik yang terfragmentasi bisa memperpanjang proses pembentukan pemerintahan baru. Ia memprediksi pemilu akan digelar antara akhir Oktober atau awal November.
"Masih harus dilihat apakah pemilih sayap kanan akan melihat perubahan peristiwa ini sebagai kegagalan Wilders untuk mewujudkan usulannya, atau justru memutuskan bahwa ia membutuhkan mandat yang lebih besar," ujarnya.
Kejatuhan pemerintah ini juga dikhawatirkan akan menunda keputusan penting, termasuk peningkatan anggaran pertahanan. Belanda dijadwalkan menjadi tuan rumah KTT NATO bulan ini, namun kini akan melakukannya dalam status pemerintahan transisi.
Isu migrasi yang memicu runtuhnya kabinet ini bukan hal baru bagi politik Belanda. Pemerintahan sebelumnya di bawah Mark Rutte, kini Sekretaris Jenderal NATO, juga tumbang karena perbedaan tajam dalam mengatur imigrasi.
