Pembubaran Ormas Bukan Solusi Tekan Aksi Premanisme

Kemunculan aksi premanisme disinyalir merupakan produk dari kondisi ekonomi yang semakin sulit. Untuk itulah pemerintah didorong menbuka lapangan kerja seluas-luasnya jika serius ingin menghapus aksi premanisme.

Ketua Presidium Jaringan Aktivis Reformasi Indonesia (JARI) 98, Willy Prakarsa mengatakan, pemutusan hubungan kerja (PHK)  yang terus meningkat di berbagai sektor industri telah menciptakan dampak sosial yang mengkhawatirkan.

“Ribuan pekerja yang kehilangan mata pencaharian terpaksa mencari cara untuk bertahan hidup. Bagi sebagian orang jalan yang tersedia adalah premanisme,” kata Willy kepada wartawan, Rabu 4 Juni 2025.

Willy mengusulkan agar pemerintah lebih mengutamakan rekonsiliasi nasional dan kebijakan ekonomi yang berpihak pada rakyat untuk menekan tumbuhnya premanisme.

Menurut Willy, langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuka lapangan kerja dan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan penghasilan yang layak.

Willy menekankan bahwa menghilangkan praktik premanisme bukan lewat pembubaran organisasi kemasyarakatan (ormas) atau tindakan represif terhadap kelompok tertentu, melainkan penciptaan peluang usaha dan akses ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat. 

“Tanpa adanya kebijakan yang berfokus pada penciptaan lapangan kerja dan kemudahan rekrutmen tenaga kerja, angka pengangguran akan terus meningkat. Ini mendorong lebih banyak orang ke dalam lingkaran premanisme,” demikian Willy.