AI Bisa Jadi Alat Percepatan Pelayanan Publik

Pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dalam birokrasi dinilai sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kecepatan dan ketepatan pelayanan publik, bukan sekadar mengikuti arus perkembangan teknologi.

Pandangan ini disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, saat membuka Pelatihan “Jabar Digital Academy 2025 Kelas Garuda” secara daring, Selasa 3 Juni 2025. Kegiatan tersebut diikuti oleh ratusan ASN dan CASN dari berbagai wilayah di Jawa Barat.

“Teknologi, termasuk AI, itu bukan tujuan akhir. Tujuan kita tetap kesejahteraan rakyat. Tapi kalau birokrasi mau lincah dan responsif, kita perlu alat bantu seperti AI untuk mempercepat proses pengambilan keputusan,” ujar Herman dalam sambutannya, dikutip RMOLJabar, Selasa 3 Juni 2025.

Menurut Herman, AI mampu mengolah data secara cepat dan akurat, sesuatu yang sulit dilakukan jika masih mengandalkan cara manual. Dengan basis data yang rapi dan terintegrasi, kebijakan yang dihasilkan bisa lebih tepat sasaran.

“Kalau datanya benar, keputusannya pun akan lebih tajam. Dan pada akhirnya, dampaknya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat,” tegasnya.

Ia mencontohkan bagaimana AI dapat digunakan untuk menyaring data kelompok spesifik, seperti ibu hamil dengan kekurangan energi kronis di kelompok usia tertentu. Sesuatu yang rumit dan memakan waktu jika dilakukan tanpa bantuan teknologi.

Namun Herman juga menggarisbawahi tantangan besar yang masih dihadapi: kondisi data di Jawa Barat belum ideal.

“Saat ini data kita masih terpisah-pisah dan belum menyatu. Tapi ini sedang kami benahi melalui kebijakan data terpadu dari pemerintah pusat,” ungkapnya.

Pelatihan Jabar Digital Academy 2025 Kelas Garuda sendiri dirancang untuk membentuk birokrasi yang adaptif, berintegritas, dan terbuka terhadap inovasi, dengan teknologi digital sebagai fondasi utama pelayanan publik yang lebih efisien dan efektif.

Kegiatan ini melibatkan ASN dan CASN dari lingkungan Pemprov Jabar serta dari 27 kota dan kabupaten, sebagai bagian dari upaya percepatan transformasi digital di sektor pemerintahan daerah.