Berita

Kepala PCO, Hasan Nasbi/RMOL

Politik

Istana Ungkap LSM yang Dianggap Ancam Kedaulatan dalam Pidato Prabowo

SELASA, 03 JUNI 2025 | 15:50 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait peran sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang diduga menjadi alat internasional asing di peringatan Hari Lahir Pancasila Senin lalu, 2 Juni 2025, cukup menjadi sorotan. 

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), Hasan Nasbi menyatakan bahwa Presiden tidak bermaksud mengajak masyarakat untuk membenci pihak asing, melainkan mengingatkan pentingnya menjaga kepentingan nasional.

"Presiden menyatakan bahwa beliau tidak sedang mengajak kita untuk membenci asing. Tapi beliau juga menekankan bahwa jangan gadaikan kepentingan nasional kita, jangan gadaikan persatuan kita, jangan gadaikan kedaulatan nasional kita untuk kepentingan-kepentingan lain,” ujar Hasan saat ditemui di kantor PCO di Gedung Kwarnas Pramuka, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa, 3 Juni 2025.


Ia juga menegaskan bahwa Presiden tidak menyudutkan seluruh LSM, tetapi mengkritik kelompok tertentu yang dinilai merongrong persatuan bangsa dan menyebarkan disinformasi yang berpotensi memecah belah.

“Yang ditekankan oleh Bapak Presiden bukan seluruh LSM, bukan LSM secara keseluruhan. Tapi kelompok-kelompok yang selama ini merongrong persatuan, kelompok-kelompok yang selama ini mendiskreditan pemerintah dengan menyebarkan isu-isu yang tidak benar,” jelas Hasan.

Lebih lanjut, Hasan menyampaikan bahwa pemerintah menghargai kontribusi banyak LSM yang aktif dalam berbagai bidang seperti pendidikan, sosial, toleransi, dan kemanusiaan. 

Namun, ia menyebut ada segelintir organisasi yang disinyalir bertindak di luar kepentingan nasional, bahkan mengatasnamakan LSM untuk kepentingan tertentu.

“Pemerintah menyadari bahwa banyak sekali NGO yang punya peran besar di negara kita. Tapi Presiden tentu punya informasi yang lengkap, siapa saja kelompok-kelompok atau individu yang mengatasnamakan LSM namun justru bertindak merusak persatuan,” tambahnya.

Hasan juga mengaitkan pernyataan Presiden dengan pengalaman sejarah Indonesia, yang menurutnya tidak lepas dari intervensi asing dalam berbagai perubahan besar yang pernah terjadi.

“Dalam sejarah kita, Bapak Presiden juga mengalami banyak sekali perjalanan sejarah. Beliau paham betul bahwa dalam banyak kejadian di Republik ini tidak terlepas dari intervensi asing,” kata Hasan.

Sebagai analogi, Hasan menyamakan sikap pemerintah terhadap LSM tertentu dengan upaya memberantas premanisme yang dilakukan secara selektif, bukan menyasar organisasi secara umum.

“Sama kayak kita bicara premanisme, premanisme itu ada yang bergabung di ormas, tapi tidak ormas secara umum. Yang dikejar dan ingin diberantas oleh pemerintah adalah tindakan premanismenya,” kata dia. 

Dalam pidatonya di Hari Lahir Pancasila, Prabowo menyoroti kehadiran kekuatan asing yang selama ratusan tahun telah berusaha memecah belah bangsa Indonesia agar tetap lemah dan miskin.

“Saya mengajak sekali lagi seluruh rakyat Indonesia bersatu. Perbedaan jangan menjadi sumber gontok-gontokan. Ini selalu yang diharapkan oleh kekuatan-kekuatan asing yang tidak suka Indonesia kuat, tidak suka Indonesia kaya,” tegasnya.

Ia menekankan, meski ada banyak pihak asing yang mengatasnamakan demokrasi, hak asasi manusia, atau kebebasan pers, bangsa Indonesia tetap harus waspada agar tidak dimanfaatkan. 

“Ratusan tahun mereka adu domba kita sampai sekarang. Dengan uang, mereka membiayai LSM-LSM untuk mengadu domba kita. Mereka katanya penegak demokrasi, HAM, kebebasan pers," kata Prabowo.

Populer

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

KPK Gelar OTT di Kabupaten Kuantan Singingi Riau

Senin, 29 Juni 2026 | 15:05

Dianggap Sakit Jiwa, Ini Jawaban KPK Soal Tuntutan Ringan Bos Blueray

Jumat, 26 Juni 2026 | 14:45

UPDATE

RT/RW Didorong Jadi Garda Terdepan Pencegahan Narkoba

Senin, 06 Juli 2026 | 14:25

PKS Minta Kader di Daerah Dorong Perda Larang Kampanye LGBTQ

Senin, 06 Juli 2026 | 14:23

Bantah Isu PHK, Agrinas Palma Klaim Bakal Rekrut Lebih dari 20 Ribu Pekerja

Senin, 06 Juli 2026 | 14:13

Israel Berambisi Ciptakan Senjata Laser untuk Perang Antariksa

Senin, 06 Juli 2026 | 13:59

66 Negara Ini Melarang Homoseksual, Termasuk Indonesia

Senin, 06 Juli 2026 | 13:57

Perpres soal LGBTQ Sejalan dengan Aspirasi Mayoritas Rakyat

Senin, 06 Juli 2026 | 13:51

Kubu Jokowi Nilai Praperadilan Kedua Roy Suryo Upaya Mengulur Persidangan

Senin, 06 Juli 2026 | 13:49

Bank Mandiri Dorong Penguatan Ekosistem Ekonomi Perempuan di Jawa Tengah

Senin, 06 Juli 2026 | 13:40

Kudeta Halus terhadap Calon Presiden

Senin, 06 Juli 2026 | 13:36

Tersangka Pemberi Suap Bupati Langkat Masih di Rutan Polda Sumut, KPK Perkuat Bukti

Senin, 06 Juli 2026 | 13:27

Selengkapnya