Berita

Kepala PCO, Hasan Nasbi/RMOL

Politik

Istana Ungkap LSM yang Dianggap Ancam Kedaulatan dalam Pidato Prabowo

SELASA, 03 JUNI 2025 | 15:50 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait peran sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang diduga menjadi alat internasional asing di peringatan Hari Lahir Pancasila Senin lalu, 2 Juni 2025, cukup menjadi sorotan. 

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), Hasan Nasbi menyatakan bahwa Presiden tidak bermaksud mengajak masyarakat untuk membenci pihak asing, melainkan mengingatkan pentingnya menjaga kepentingan nasional.

"Presiden menyatakan bahwa beliau tidak sedang mengajak kita untuk membenci asing. Tapi beliau juga menekankan bahwa jangan gadaikan kepentingan nasional kita, jangan gadaikan persatuan kita, jangan gadaikan kedaulatan nasional kita untuk kepentingan-kepentingan lain,” ujar Hasan saat ditemui di kantor PCO di Gedung Kwarnas Pramuka, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa, 3 Juni 2025.


Ia juga menegaskan bahwa Presiden tidak menyudutkan seluruh LSM, tetapi mengkritik kelompok tertentu yang dinilai merongrong persatuan bangsa dan menyebarkan disinformasi yang berpotensi memecah belah.

“Yang ditekankan oleh Bapak Presiden bukan seluruh LSM, bukan LSM secara keseluruhan. Tapi kelompok-kelompok yang selama ini merongrong persatuan, kelompok-kelompok yang selama ini mendiskreditan pemerintah dengan menyebarkan isu-isu yang tidak benar,” jelas Hasan.

Lebih lanjut, Hasan menyampaikan bahwa pemerintah menghargai kontribusi banyak LSM yang aktif dalam berbagai bidang seperti pendidikan, sosial, toleransi, dan kemanusiaan. 

Namun, ia menyebut ada segelintir organisasi yang disinyalir bertindak di luar kepentingan nasional, bahkan mengatasnamakan LSM untuk kepentingan tertentu.

“Pemerintah menyadari bahwa banyak sekali NGO yang punya peran besar di negara kita. Tapi Presiden tentu punya informasi yang lengkap, siapa saja kelompok-kelompok atau individu yang mengatasnamakan LSM namun justru bertindak merusak persatuan,” tambahnya.

Hasan juga mengaitkan pernyataan Presiden dengan pengalaman sejarah Indonesia, yang menurutnya tidak lepas dari intervensi asing dalam berbagai perubahan besar yang pernah terjadi.

“Dalam sejarah kita, Bapak Presiden juga mengalami banyak sekali perjalanan sejarah. Beliau paham betul bahwa dalam banyak kejadian di Republik ini tidak terlepas dari intervensi asing,” kata Hasan.

Sebagai analogi, Hasan menyamakan sikap pemerintah terhadap LSM tertentu dengan upaya memberantas premanisme yang dilakukan secara selektif, bukan menyasar organisasi secara umum.

“Sama kayak kita bicara premanisme, premanisme itu ada yang bergabung di ormas, tapi tidak ormas secara umum. Yang dikejar dan ingin diberantas oleh pemerintah adalah tindakan premanismenya,” kata dia. 

Dalam pidatonya di Hari Lahir Pancasila, Prabowo menyoroti kehadiran kekuatan asing yang selama ratusan tahun telah berusaha memecah belah bangsa Indonesia agar tetap lemah dan miskin.

“Saya mengajak sekali lagi seluruh rakyat Indonesia bersatu. Perbedaan jangan menjadi sumber gontok-gontokan. Ini selalu yang diharapkan oleh kekuatan-kekuatan asing yang tidak suka Indonesia kuat, tidak suka Indonesia kaya,” tegasnya.

Ia menekankan, meski ada banyak pihak asing yang mengatasnamakan demokrasi, hak asasi manusia, atau kebebasan pers, bangsa Indonesia tetap harus waspada agar tidak dimanfaatkan. 

“Ratusan tahun mereka adu domba kita sampai sekarang. Dengan uang, mereka membiayai LSM-LSM untuk mengadu domba kita. Mereka katanya penegak demokrasi, HAM, kebebasan pers," kata Prabowo.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

KPK Panggil VP PT Valbury Asia Futures di Kasus Gratifikasi Mantan Sekjen MPR

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:31

Karhutla Ancam Orangutan, Puluhan Satwa Dievakuasi

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:23

Kepala BPGMN hingga Menkopolkam Merapat ke Istana Jelang Ratas Karhutla

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:22

Ancaman MSCI, Sudah Tepat OJK Sanksi Emiten Milik Prajogo Pangestu dan Franky Widjaja

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:20

Pemerintah Jangan Anggap Remeh Hasil Survei

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:09

Kasus Dugaan Suap, KPK Panggil Pejabat Pemkab Lombok Barat dan Staf Hotel

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:09

Roadmap IHT Dibutuhkan untuk Jamin Kepastian Usaha

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:05

Terancam Turun Kelas, BEI Temui MSCI Sore Ini

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:51

Kasus Suap Asuransi Perkapalan Pelni, KPK Panggil Petinggi Pialang Asuransi

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:45

Komisi III DPR Dukung Kapolri Dorong MUI Kaji Fatwa soal Vape

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:39

Selengkapnya