Berita

Kepala PCO, Hasan Nasbi/RMOL

Politik

Istana Ungkap LSM yang Dianggap Ancam Kedaulatan dalam Pidato Prabowo

SELASA, 03 JUNI 2025 | 15:50 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait peran sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang diduga menjadi alat internasional asing di peringatan Hari Lahir Pancasila Senin lalu, 2 Juni 2025, cukup menjadi sorotan. 

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), Hasan Nasbi menyatakan bahwa Presiden tidak bermaksud mengajak masyarakat untuk membenci pihak asing, melainkan mengingatkan pentingnya menjaga kepentingan nasional.

"Presiden menyatakan bahwa beliau tidak sedang mengajak kita untuk membenci asing. Tapi beliau juga menekankan bahwa jangan gadaikan kepentingan nasional kita, jangan gadaikan persatuan kita, jangan gadaikan kedaulatan nasional kita untuk kepentingan-kepentingan lain,” ujar Hasan saat ditemui di kantor PCO di Gedung Kwarnas Pramuka, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa, 3 Juni 2025.


Ia juga menegaskan bahwa Presiden tidak menyudutkan seluruh LSM, tetapi mengkritik kelompok tertentu yang dinilai merongrong persatuan bangsa dan menyebarkan disinformasi yang berpotensi memecah belah.

“Yang ditekankan oleh Bapak Presiden bukan seluruh LSM, bukan LSM secara keseluruhan. Tapi kelompok-kelompok yang selama ini merongrong persatuan, kelompok-kelompok yang selama ini mendiskreditan pemerintah dengan menyebarkan isu-isu yang tidak benar,” jelas Hasan.

Lebih lanjut, Hasan menyampaikan bahwa pemerintah menghargai kontribusi banyak LSM yang aktif dalam berbagai bidang seperti pendidikan, sosial, toleransi, dan kemanusiaan. 

Namun, ia menyebut ada segelintir organisasi yang disinyalir bertindak di luar kepentingan nasional, bahkan mengatasnamakan LSM untuk kepentingan tertentu.

“Pemerintah menyadari bahwa banyak sekali NGO yang punya peran besar di negara kita. Tapi Presiden tentu punya informasi yang lengkap, siapa saja kelompok-kelompok atau individu yang mengatasnamakan LSM namun justru bertindak merusak persatuan,” tambahnya.

Hasan juga mengaitkan pernyataan Presiden dengan pengalaman sejarah Indonesia, yang menurutnya tidak lepas dari intervensi asing dalam berbagai perubahan besar yang pernah terjadi.

“Dalam sejarah kita, Bapak Presiden juga mengalami banyak sekali perjalanan sejarah. Beliau paham betul bahwa dalam banyak kejadian di Republik ini tidak terlepas dari intervensi asing,” kata Hasan.

Sebagai analogi, Hasan menyamakan sikap pemerintah terhadap LSM tertentu dengan upaya memberantas premanisme yang dilakukan secara selektif, bukan menyasar organisasi secara umum.

“Sama kayak kita bicara premanisme, premanisme itu ada yang bergabung di ormas, tapi tidak ormas secara umum. Yang dikejar dan ingin diberantas oleh pemerintah adalah tindakan premanismenya,” kata dia. 

Dalam pidatonya di Hari Lahir Pancasila, Prabowo menyoroti kehadiran kekuatan asing yang selama ratusan tahun telah berusaha memecah belah bangsa Indonesia agar tetap lemah dan miskin.

“Saya mengajak sekali lagi seluruh rakyat Indonesia bersatu. Perbedaan jangan menjadi sumber gontok-gontokan. Ini selalu yang diharapkan oleh kekuatan-kekuatan asing yang tidak suka Indonesia kuat, tidak suka Indonesia kaya,” tegasnya.

Ia menekankan, meski ada banyak pihak asing yang mengatasnamakan demokrasi, hak asasi manusia, atau kebebasan pers, bangsa Indonesia tetap harus waspada agar tidak dimanfaatkan. 

“Ratusan tahun mereka adu domba kita sampai sekarang. Dengan uang, mereka membiayai LSM-LSM untuk mengadu domba kita. Mereka katanya penegak demokrasi, HAM, kebebasan pers," kata Prabowo.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

UPDATE

Kemendag: Wajib Halal Bukan Pelarangan Impor

Sabtu, 26 September 2026 | 06:30

Baznas dan Komite Bantuan Kepresidenan Palestina Perkuat Kerja Sama Kemanusiaan

Sabtu, 26 September 2026 | 06:12

Instruksi Prabowo soal Kuliah Gratis PTN Harus Diprioritaskan

Sabtu, 26 September 2026 | 06:00

Serba ‘Tidak’ di Sidang Gibran

Sabtu, 26 September 2026 | 05:41

Cuma Tambah Dua Perunggu, Peringkat Indonesia Merosot

Sabtu, 26 September 2026 | 05:17

Jalur Sepeda Jangan cuma Jadi Pajangan

Sabtu, 26 September 2026 | 05:00

Benarkah Pengganti Gibran Sudah Ada?

Sabtu, 26 September 2026 | 04:29

Korlantas Polri Luncurkan Empat Inovasi Digital

Sabtu, 26 September 2026 | 04:18

Jangan Istimewakan Oknum DPRD Diduga Bakar Lahan

Sabtu, 26 September 2026 | 04:00

Kepala BNPB Minta Maaf soal Karhutla: Klarifikasi Istilah 'Normal'

Sabtu, 26 September 2026 | 03:46

Selengkapnya