Dedi Mulyadi Tiru Politik Populisme Jokowi

Di tengah transformasi besar dalam lanskap politik Indonesia, reformulasi etika komunikasi politik menjadi urgensi yang tak terhindarkan. 

Era politik baru yang ditandai oleh digitalisasi masif serta pergeseran perilaku pemilih menuntut para aktor politik untuk tidak hanya pandai berbicara, tetapi juga beretika dalam menyampaikan pesan.

Pengamat politik Ray Rangkuti mengatakan, komunikasi politik di era digital dianggap menguntung banyak politis. Salah satunya dengan bertindak populer dan populis. 

"Populisme politik mulai menjelma jadi laku politisi, saat ini. Setelah Jokowi mengenalkan populisme dan memang sukses, kini, Prabowo melanjutkannya. Di beberapa daerah gejala yang sama pun terjadi. Sebut saja populisme ala Kang Dedi Mulyadi,” kata Ray dalam diskusi Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia (UI), dikutip Selasa 3 Juni 2025.

Ray juga menggarisbawahi bahwa sekalipun dunia algoritma telah mengubah lanskap komunikasi politik, tetapi komunikasi politisi Indonesia masih di dalam taraf popularitas, bukan subtansi. 

"Dalam bahasa lain, politik populisme punya kecenderungan yang kuat mengabaikan pembangunan dan penguatan institusionalisasi demokrasi. Komunikasi politik populis hanya bersifat sementara, bombastisitas, dan kulit luar saja,” tambahnya.

Wakil Ketua Himpaskom UI M. Rizky Nugraha mengatakan, diskusi ini menjadi penting sebab banyak pejabat yang tidak mengutamakan etika dalam berkomunikasi politik.

"Kami belajar bagaimana etika komunikasi politik di kampus. namun sayang banyak pejabat publik yang kurang beretika dalam berkomunikasi politik. Semata-mata apa yang dilakukan hanya demi mengejar views, klik, dan viralitas, tanpa ada esensi untuk masyarakat," pungkasnya.