Berita

Ilustrasi vaksin TBC/Ist

Politik

Dicurigai Ada Kepentingan Global di Balik Vaksinasi TBC

SELASA, 03 JUNI 2025 | 07:26 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Kebijakan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terkait program vaksinasi TBC mengundang kekhawatiran luas di tengah masyarakat.

Program vaksin ini disebut-sebut mendapatkan suntikan dari dana sebesar Rp 2,7 triliun (159 juta dolar AS) bersumber dari yayasan milik Bill Gates. Meski disebut sebagai bagian dari inisiatif global memerangi tuberkulosis, banyak warga Indonesia merasa skeptis.

Ketua Umum Relawan Kesehatan Indonesia (Rekan Indonesia), Agung Nugroho menyoroti tidak adanya data peningkatan kasus TBC dalam Laporan Perkembangan Penyakit Infeksi Emerging Minggu ke-21 Tahun 2025 sebagai dasar ilmiah pelaksanaan vaksinasi massal tersebut.


“Tidak ada urgensi yang tercermin dari laporan resmi Kemenkes. Maka, pelaksanaan vaksinasi ini patut diduga bukan karena kebutuhan kesehatan masyarakat, tetapi karena dorongan agenda global,” kata Agung kepada RMOL, Selasa 3 Juni 2025.

Agung menilai adanya pengaruh kepentingan asing dan industri farmasi global dalam kebijakan ini, serta menyebut perlunya kewaspadaan terhadap intervensi lembaga internasional yang kerap membawa agenda terselubung, seperti kontrol populasi dan bisnis vaksin.

Atas dasar itulah Rekan Indonesia menyerukan agar pemerintah menunda vaksinasi TBC sampai ada dasar epidemiologis yang jelas.

Pemerintah juga didorong membuka diskusi publik secara ilmiah dan transparan serta menjamin kebijakan kesehatan bebas dari intervensi asing.

“Kedaulatan kesehatan nasional harus dipegang penuh oleh pemerintah. Keselamatan rakyat tidak boleh dikorbankan demi kepentingan global,” tutup Agung. 



Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

Ngobrol Serius Bareng Macron

Rabu, 15 April 2026 | 01:59

Diplomasi Konstruktif Diperlukan Buat Akhiri Perang di Selat Hormuz

Rabu, 15 April 2026 | 01:41

BGN Bantah Hapus Pemberian Susu dalam Program MBG

Rabu, 15 April 2026 | 01:13

Pujian Habiburokhman ke Polri soal Transparansi Sesuai Realitas

Rabu, 15 April 2026 | 00:58

Prabowo Disambut Pasukan Kehormatan saat Temui Macron di Istana Élysée

Rabu, 15 April 2026 | 00:35

Taman Sunyi: Sebuah Pembelaan atas Rumah-Rumah Fantasi

Rabu, 15 April 2026 | 00:06

Maruli Tuntut Yayasan Tanggung Biaya Perawatan Head Chef SPPG

Selasa, 14 April 2026 | 23:55

DPR Sambut Baik MDCP: Bisa Buka Kerja Sama Lain

Selasa, 14 April 2026 | 23:37

AFPI Buka Suara Usai Didenda KPPU: Kami Hanya Melindungi Konsumen

Selasa, 14 April 2026 | 23:12

Denda Rp755 Miliar ke Perusahaan Pinjol Menguak Borok Regulasi

Selasa, 14 April 2026 | 22:48

Selengkapnya