Berita

Ilustrasi vaksin TBC/Ist

Politik

Dicurigai Ada Kepentingan Global di Balik Vaksinasi TBC

SELASA, 03 JUNI 2025 | 07:26 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Kebijakan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terkait program vaksinasi TBC mengundang kekhawatiran luas di tengah masyarakat.

Program vaksin ini disebut-sebut mendapatkan suntikan dari dana sebesar Rp 2,7 triliun (159 juta dolar AS) bersumber dari yayasan milik Bill Gates. Meski disebut sebagai bagian dari inisiatif global memerangi tuberkulosis, banyak warga Indonesia merasa skeptis.

Ketua Umum Relawan Kesehatan Indonesia (Rekan Indonesia), Agung Nugroho menyoroti tidak adanya data peningkatan kasus TBC dalam Laporan Perkembangan Penyakit Infeksi Emerging Minggu ke-21 Tahun 2025 sebagai dasar ilmiah pelaksanaan vaksinasi massal tersebut.


“Tidak ada urgensi yang tercermin dari laporan resmi Kemenkes. Maka, pelaksanaan vaksinasi ini patut diduga bukan karena kebutuhan kesehatan masyarakat, tetapi karena dorongan agenda global,” kata Agung kepada RMOL, Selasa 3 Juni 2025.

Agung menilai adanya pengaruh kepentingan asing dan industri farmasi global dalam kebijakan ini, serta menyebut perlunya kewaspadaan terhadap intervensi lembaga internasional yang kerap membawa agenda terselubung, seperti kontrol populasi dan bisnis vaksin.

Atas dasar itulah Rekan Indonesia menyerukan agar pemerintah menunda vaksinasi TBC sampai ada dasar epidemiologis yang jelas.

Pemerintah juga didorong membuka diskusi publik secara ilmiah dan transparan serta menjamin kebijakan kesehatan bebas dari intervensi asing.

“Kedaulatan kesehatan nasional harus dipegang penuh oleh pemerintah. Keselamatan rakyat tidak boleh dikorbankan demi kepentingan global,” tutup Agung. 



Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

AS dan Iran Kembali Saling Serang

Selasa, 05 Mei 2026 | 12:02

Rupiah Melemah Tajam ke Rp17.400, BI Soroti Tekanan Global

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:40

Ekonomi RI Tumbuh 5,61 Persen di Kuartal I-2026, Tertinggi Sejak Pandemi Covid-19

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:32

Harga Minyak Melonjak Meski OPEC+ Berencana Tambah Produksi

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:22

Polri Larang Anggota Live Streaming Saat Berdinas

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:18

Kenaikan HET MinyaKita Picu Harga Lewati Batas Wajar

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Prabowo Minta Kampus Bantu Pemda Atasi Masalah Sampah hingga Tata Kota

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Penyelidikan Korupsi Lahan Whoosh Mandek, KPK Akui Beban Perkara Menumpuk

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:08

Aktivis HAM Tak Perlu Disertifikasi

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Dubes Perempuan RI Baru Sekitar 10 Persen, Jauh dari Target 30 Persen

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Selengkapnya