Berita

Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti/Repro

Politik

Parpol Enggan Dana dari Pemerintah Ditambah karena Khawatir Tanggung Jawab Lebih Tinggi

SELASA, 03 JUNI 2025 | 01:38 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Usulan menaikkan dana partai politik dari pemerintah menjadi 10 kali lipat mendapat dukungan dari pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti.

Menurut Bivitri, dana parpol yang tinggi akan membuat partai bertanggung jawab kepada pemerintah dalam menyuarakan kepentingan rakyat.

“Saya salah satu yang setuju, karena ada imbal baliknya. Kalau ada dana bantuan dari pemerintah pasti dia (parpol)juga harus akuntabel, dia harus mempertanggungjawabkan dana yang digunakan,” kata Bivitri alam acara Forum Insan Cita, dengan tema "Plus Minus Partai Politik Berbisnis",  yang digelar secara virtual, Senin malam, 2 Juni 2025.


Ia menambahkan, partai politik yang ogah menaikkan dana partai dari pemerintah, lantaran khawatir akan semakin tinggi tanggung jawab yang akan diberikan pemerintah. 

“Itu saja mereka enggak mau naikkan karena akuntabilitasnya akan semakin tinggi. Jadi bayangkan, dengan tidak ada enforcement seperti itu kemudian (parpol) boleh lagi berbisnis,” tutupnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

UI Investigasi Kasus Pelecehan Seksual 16 Mahasiswa

Selasa, 14 April 2026 | 16:12

Miris, Makin Banyak Perusahaan Tak Buka Lowongan Kerja

Selasa, 14 April 2026 | 16:11

Pramono Dukung Pemberantasan Premanisme di Jakarta

Selasa, 14 April 2026 | 16:03

Jemaah Haji Tak akan Terbebani Kenaikan Ongkos Penerbangan

Selasa, 14 April 2026 | 16:02

Seruan Kudeta Presiden Prabowo Ancaman Serius

Selasa, 14 April 2026 | 15:46

Israel dan Lebanon Gelar Perundingan Damai di Washington

Selasa, 14 April 2026 | 15:43

Menteri Haji Janji Antrean Tidak Dihapus meski Ada War Tiket

Selasa, 14 April 2026 | 15:36

Aboe Bakar Minta Maaf terkait Pernyataan Madura dan Narkoba

Selasa, 14 April 2026 | 15:14

Tak Masuk Akal Nasdem Gabung Gerindra

Selasa, 14 April 2026 | 15:06

China Minta Semua Pihak Menahan Diri usai AS Blokade Selat Hormuz

Selasa, 14 April 2026 | 14:52

Selengkapnya