Berita

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani/RMOL

Politik

Kritik Sekolah Transformasi Garuda, Komisi X DPR: Jangan Seperti Bimbel Dibiayai Negara

SENIN, 02 JUNI 2025 | 23:38 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Komisi X DPR RI meminta pemerintah menjelaskan secara detail terkait ihwal Sekolah Garuda Transformasi Mandiri. Khususnya, dasar penunjukan 12 sekolah mandiri disubsidi atau di bawah naungan Sekolah Garuda.

"Kami mendukung penuh Sekolah Garuda, tapi untuk Sekolah Transformasi Garuda, kami pertanyakan penunjukannya, sekolah-sekolah transformasi ini kan sekolah-sekolah yang sudah mandiri, kenapa harus disubsidi?" kata Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian Irfani, kepada wartawan, Senin, 2 Mei 2025.

Legislator dari Fraksi PKB itu bahkan mempertanyakan dalil pembuatan Sekolah Garuda Transformasi adalah guna mengoptimalkan potensi sekolah dan madrasah dalam mengantarkan siswanya menuju perguruan tinggi terbaik dunia.


"Kalau alasannya mempersiapkan agar bisa masuk kampus top dunia, kenapa kita tidak berpikir membuat kampus sendiri sekelas kampus-kampus besar di dunia?" kritiknya.

Wakil Rakyat dari Dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) II itu justru menyarankan agar pemerintah menggunakan anggaran Sekolah Garuda Transformasi untuk memperbanyak beasiswa bagi peserta didik di Tanah Air ke jenjang perguruan tinggi.

"Lebih baik anggaran sekolah transformasi itu digunakan untuk memperbanyak beasiswa, agar kita pastikan anak-anak Indonesia bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi untuk menuju Indonesia Emas 2045," kata Lalu.

"Intinya, Sekolah unggul Garuda kami sangat dukung penuh, Sekolah Transformasi Garuda yang saat ini dipilih, kami pertanyakan. Jangan seolah-olah, sekolah-sekolah tersebut seperti bimbel dengan disubsidi negara," imbuhnya menegaskan.

Untuk itu, Lalu Hadrian mengajak pemerintah untuk berpikir ulang dalam membuat kebijakan Sekolah Transformasi Garuda tersebut. 

Ia pun mengingatkan dampak negatif dari pengoperasian Sekolah Transformasi Garuda. Program itu dikhawatirkan bakal membuat stigma buruk terhadap upaya pemerataan pendidikan yang diperjuangkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Lebih baik kita harus mulai berpikir untuk membuat kampus sekelas dunia di negara sendiri. Jangan membuat stigma di masyarakat bahwa sekolah-sekolah di luar Sekolah Transformasi Garuda tersebut tidak ada yang unggul sehingga masyarakat mempertanyakan pemerataan kualitas pendidikan," pungkasnya. 

Program Sekolah Garuda Transformasi yang dijadwalkan mulai berjalan pada tahun ajaran 2025-2026 merupakan bagian dari dua skema besar dalam program Sekolah Garuda yang digagas Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 

Tidak hanya menyasar siswa, program ini juga diberikan untuk guru dan manajemen sekolah, serta fokus pada pengembangan kualitas sekolah yang telah ada.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

Suhud Dorong RUU Ketenagakerjaan Perkuat Perlindungan Buruh dan Kepastian Usaha

Jumat, 11 September 2026 | 16:25

KPK Panggil 3 Tersangka Baru Kasus Suap Pemerasan Sertifikasi K3 Kemnaker

Jumat, 11 September 2026 | 16:19

Trump Sumpah Bareng Pendukung Republik, Ancam yang Tak Nyoblos Masuk Neraka

Jumat, 11 September 2026 | 16:13

Keluarga Dokter Icha Tuntut Tiga Anggota DPRD TTU Tersangka Intimidasi Dipecat

Jumat, 11 September 2026 | 15:58

DPR: Sebelum Batas Waktu, Tim SAR Maksimalkan Upaya Cari Lima Jurnalis di Selat Sunda

Jumat, 11 September 2026 | 15:46

Aljazair Mendadak Putus Hubungan Diplomatik dengan UEA

Jumat, 11 September 2026 | 15:44

Bahlil Tegaskan BUK Migas Belum Diputuskan

Jumat, 11 September 2026 | 15:00

Jejak Korupsi Rejang Lebong Merambah ke Bengkulu, Kini Giliran Ketua DPRD Herimanto Diperiksa

Jumat, 11 September 2026 | 14:54

Kemenhaj Rilis Peserta CAT PPIH 2027 Gelombang 2

Jumat, 11 September 2026 | 14:46

Kemenhut Bakal Tindaklanjuti Temuan Lima Bayi Orangutan di India

Jumat, 11 September 2026 | 14:35

Selengkapnya