Muktamar Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang rencananya akan digelar pada Agustus atau September 2025 harus menjadi gerbang perbaikan organisasi.
Perbaikan itu, dikatakan Sekretaris DPC PPP Jakarta Barat Syswanto, mengingat cerita miris pada Pemilu 2024 di mana PPP gagal lolos ke DPR.
"Muktamar adalah gerbang PPP untuk mencerahkan dan menjalankan programnya menghadapi Pemilu 2029 nanti, biar bisa merebut kursi-kursi yang yang hilang di 2024," kata Syswanto kepada wartawan, Senin 2 Juni 2025.
Pada Pemilu 2024, kata dia, PPP yang dipimpin oleh Plt Ketua Umum Muhamad Mardiono, cukup menjanjikan dan banyak terobosan dalam melakukan konsolidasi.
"Namun apa hendak di kata, PPP sedang diuji akibat rekam jejak 2019, partai yang dijauhi umat dengan ketua umum Romahurmuziy dengan kasusnya yang menggemparkan peta politik nasional," tuturnya.
Menurut dia, masyarakat masih sangat malu pada PPP di 2019 hingga efeknya PPP tidak mampu mencapai parliamentary threshold di Pemilu 2024.
Seiring berjalannya waktu menuju Muktamar 2025, nama Romahurmuziy atau karib disapa Rommy kembali muncul. Dia kencang membangun narasi calon ketua umum PPP, salah satunya Andi Amran Sulaiman yang kini menjabat Menteri Pertanian.
Syswanto pun mengingat Rommy, untuk bisa menahan diri dan membiarkan dinamika berjalan natural sesuai kehendak kader-kader PPP.
"Sebagai kader dan fungsionaris partai, saya mengatakan agar mantan ketua umum PPP Mas Rommy, untuk bisa menahan diri bercawe-cawe ria," katanya.
Apapun yang dinarasikan Rommy, katanya, tetap tidak didengar oleh sebagian besar warga PPP karena rekam jejak 2019 masih melekat dalam ingatan.
"Maka biarkan semua jajaran DPP, DPW, dan DPC menentukan pimpinan yang terbaik untuk pemantapan strategi 2029 di arena muktamar," pungkasnya.
