Inggris menyatakan dukungan kuat terhadap proposal otonomi Maroko terkait Sahara, menyebutnya sebagai dasar paling kredibel, layak, dan pragmatis untuk penyelesaian sengketa yang berkelanjutan.
Pernyataan ini ditegaskan dalam Joint Communiqué yang ditandatangani di Rabat pada Minggu, 1 Juni 2025 oleh Menteri Luar Negeri Inggris, David Lammy, dan Menteri Luar Negeri Maroko, Nasser Bourita.
Dokumen itu menegaskan bahwa Inggris akan terus bertindak secara bilateral, termasuk dalam aspek ekonomi, serta di tingkat regional dan internasional, sejalan dengan posisi ini untuk mendukung resolusi konflik.
“Inggris mengikuti dengan seksama dinamika positif saat ini di bawah kepemimpinan Yang Mulia Raja Mohammed VI. Kami mengakui pentingnya pertanyaan Sahara Barat bagi Kerajaan Maroko," bunyi pernyataan bersama tersebut.
Inggris menekankan bahwa penyelesaian sengketa regional ini akan memperkuat stabilitas Afrika Utara serta mendorong dinamika bilateral dan integrasi regional.
Inggris juga menyampaikan kesiapan untuk mendukung proyek-proyek di Sahara, termasuk melalui komitmen UK Export Finance senilai 5 miliar poundsterling untuk mendukung bisnis baru di seluruh Maroko.
“Inggris mengakui Maroko sebagai gerbang utama menuju pembangunan sosial-ekonomi Afrika, dan menegaskan kembali komitmennya untuk memperdalam keterlibatan dengan Maroko sebagai mitra pertumbuhan di seluruh benua,” jelas dokumen tersebut.
Selain itu, kedua negara juga menyuarakan dukungan kuat terhadap peran sentral proses yang dipimpin PBB.
“Kami sepenuhnya mendukung upaya Utusan Pribadi Sekretaris Jenderal PBB, Bapak Staffan de Mistura. Sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB, Inggris sepakat dengan Maroko tentang urgensi menemukan resolusi untuk sengketa lama ini, yang akan menguntungkan semua pihak," tambahnya.
Posisi baru Inggris ini sejalan dengan sikap tegas yang telah diambil beberapa kekuatan besar lain, termasuk Amerika Serikat, Prancis, dan Spanyol.
Dukungan ini semakin memperkuat momentum internasional yang digerakkan oleh Raja Mohammed VI untuk mendukung Rencana Otonomi di bawah kedaulatan Maroko.
Hal ini juga mengonfirmasi kredibilitas inisiatif tersebut serta konsensus luas yang mendukungnya untuk mencapai resolusi final atas sengketa regional di Sahara Maroko.
