Berita

Anggota Komisi IX DPR Fraksi Nasdem Nurhadi/Ist

Politik

Komisi IX DPR:

Kericuhan Job Fair Cermin Betapa Mendesaknya Kebutuhan Rakyat

SENIN, 02 JUNI 2025 | 16:19 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Kericuhan yang terjadi dalam acara Job Fair 'Bekasi Pasti Kerja' yang diselenggarakan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi di Cikarang, Jawa Barat disorot Anggota Komisi IX DPR Nurhadi. 

Nurhadi menilai, insiden tersebut menunjukkan ketidaksiapan manajerial Pemerintah dalam menangani animo masyarakat yang tinggi terhadap akses kerja. 

Ia pun menyayangkan kericuhan terjadi hanya karena berebut scanner kode QR yang berisi daftar perusahaan pembuka lowongan kerja.


“Kejadian ini mencerminkan betapa mendesaknya kebutuhan masyarakat terhadap pekerjaan, sekaligus buruknya mekanisme teknis yang diterapkan panitia,” kata Nurhadi kepada wartawan, Senin 2 Juni 2025. 

Seharusnya, lanjut dia, antisipasi terhadap lonjakan pengunjung, manajemen alur peserta, distribusi informasi digital, dan pemecahan titik lokasi acara sudah menjadi standar minimum dalam penyelenggaraan job fair berskala besar.

“Apalagi di tengah badai PHK seperti ini,” tegas Legislator Nasdem ini.

Sekadar informasi, acara Job Fair yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Bekasi di Gedung Convention Center President University, Jababeka, Selasa 27 Mei 2025c membludak dan berujung ricuh. Pencari kerja yang diprediksi mencapai 25 ribu orang memadati halaman gedung, namun kuota lowongan tersedia hanya sebanyak 3.000. 

Terkait kericuhan yang terjadi, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membantah membludaknya pencari kerja di Bekasi sebagai potret sulitnya mencari pekerjaan. Pihak Kemenaker menilai hal itu lebih kepada tingginya animo masyarakat terhadap lowongan pekerjaan.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

Prabowo Tegaskan Indonesia Tidak Takut Ancaman MSCI

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:32

Buruh Usul UMP 2027 Naik 9,5 Persen, Ini Respons Menaker

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:20

Ombudsman Ungkap Titik Rawan Korupsi di Layanan Pertanahan dan Kebencanaan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:19

Kasus CSR BI Jalan di Tempat, MAKI dan ARUKKI Bersiap Ajukan Praperadilan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:12

Pembenahan MBG hingga Program 3 Juta Rumah jadi PR Besar Prabowo

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:59

Begini Jurus BI Stabilkan Rupiah Hadapi Ancaman MSCI hingga Konflik Geopolitik

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:58

Nusron Hadiri Sidang Kabinet Paripurna setelah Dua Kali Absen Pemeriksaan KPK

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

PJJ dan WFH Bisa Jadi Opsi Antisipasi Asap Karhutla

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Masih Diproses Setneg, Yassierli Minta Publik Bersabar

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:50

Event Konser hingga Festival Belanja Jadi Mesin Uang Jakarta

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:48

Selengkapnya