Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKB Rico Alviano/Ist
Tragedi longsor tambang batuan di Gunung Kuda, Desa Cipanas, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, yang menewaskan sedikitnya 19 orang, disorot Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKB Rico Alviano.
Menurut Rico, insiden maut tersebut harus menjadi perhatian pemerintah. Ia meminta pengawasan ketat terhadap aktivitas tambang batuan (Galian C) di wilayah lain seluruh Indonesia.
“Kami meminta perbaikan tata kelola aktivitas tambang batuan. Kami melihat saat ini masih banyak aktivitas tambang batuan yang dikelola tanpa mengindahkan ketentuan yang berlaku,” ujar Rico kepada wartawan, Senin 2 Mei 2025.
Rico mengungkapkan, berdasarkan UU Nomor 2/2025 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, telah diatur secara ketat prosedur penambangan batuan. Baik dari proses perizinan, studi kelayakan, eksplorasi, produksi, hingga aspek lingkungan.
“Namun dalam praktiknya ketentuan tersebut banyak dilanggar karena pengusaha ingin menekan faktor biaya atau keinginan untuk mendapatkan untuk besar tanpa mempertimbangkan risiko jangka panjang,” kata Rico.
Legislator PKB ini mencontohkan kasus longsornya tambang batuan di Gunung Kuda. Berdasarkan data yang dikumpulkan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) diketahui jika longsor terjadi karena kemiringan lereng lokasis penambangan batuan mencapai 45 derajat.
“Kondisi ini menjadi rawan karena proses penambangan yang tidak menggunakan teknik terasiring tetapi metode pemotongan batu dari bawah (under cutting) yang memicu pergerakan tanah,” kata Rico.
Rico mengapresiasi langkah Gubernur Jawa Barat Dedy Mulyadi yang mencabut izin tiga operator tambang batuan di Gunung Kuda. Selain itu Polda Jawa Barat juga telah menetapkan dua tersangka dalam kasus ini.
“Langkah cepat Gubernur Jabar dan Kapolda Jabar layak diapresiasi karena ini menjadi peringatan bagi operator pertambangan batuan agar mereka tetap menjalankan operasi pertambangan sesuai SOP,” kata Rico.
Legislator asal Dapil Sumbar I ini juga mendesak Kementerian ESDM untuk meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas penambangan di Tanah Air. Menurutnya, perlu dilakukan pendataan penambangan-penambangan yang ada di Indonesia serta melakukan identifikasi kerawanan proses penambangan.
“Kami berharap peristiwa longsornya tambang batuan Gunung Kuda ini tidak terulang kembali, karena pasti korbannya adalah masyarakat kecil,” pungkas Rico.
