Lee Jae-myung dan Kim Moon-soo Siap Bertarung di Pilpres Korsel Selasa Besok

Setelah enam bulan penuh kekacauan politik, perpecahan, dan ketidakpastian, rakyat Korea Selatan (Korsel) akhirnya akan memilih presiden baru untuk menggantikan Yoon Suk Yeol, mantan pemimpin yang dipermalukan setelah mengumumkan darurat militer pada Desember lalu.

Pemungutan suara berlangsung mulai Selasa pagi, 3 Juni 2025 dan hasilnya diperkirakan akan diumumkan besoknya Rabu, 4 Juni 2025.

Pemilu ini menjadi salah satu yang paling penting dalam sejarah Korea Selatan modern. Negara ini adalah sekutu utama Amerika Serikat dan pusat kekuatan ekonomi serta budaya Asia, namun telah berjuang keras menghadapi gejolak politik yang berlarut-larut, termasuk persidangan pemakzulan Yoon dan penyelidikan atas malam dramatis ketika ia mencoba mempertahankan kekuasaannya.

Di garis terdepan adalah Lee Jae-myung, 60 tahun, kandidat dari Partai Demokrat liberal. Lee dikenal sebagai mantan pekerja pabrik dari keluarga miskin yang kemudian menjadi pengacara hak asasi manusia, lalu wali kota, gubernur, dan akhirnya anggota parlemen.

Popularitasnya melonjak ketika ia selamat dari upaya pembunuhan pada Januari 2024, serta aksinya pada malam 3 Desember 2024, saat ia melompati pagar parlemen untuk memimpin pemungutan suara darurat melawan status darurat militer yang diberlakukan Yoon. Aksinya tersebut menjadi viral, ditonton puluhan juta orang.

“Kita membutuhkan pemimpin yang tidak takut berdiri di garis depan untuk rakyatnya,” ujar Lee dalam kampanye terbarunya di Seoul bulan lalu, seperti dikutip dari Associated Press pada Minggu, 1 Juni 2025.

Ia berjanji akan mereformasi konstitusi, membatasi kekuasaan eksekutif, dan fokus pada pengembangan industri AI serta usaha kecil. Namun, Lee tidak lepas dari bayang-bayang kontroversi hukum, termasuk persidangan terkait dugaan penyuapan dan pelanggaran pemilu.

“Semua tuduhan ini tidak berdasar dan bermotif politik,” tegas Lee dalam wawancaranya dengan CNN, Desember lalu.

Saingannya, Kim Moon-soo, 73 tahun, dari Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang konservatif, adalah mantan aktivis buruh yang bertransformasi menjadi menteri dan politisi mapan.

Kim, yang sempat dipenjara karena aksi protes saat muda, berjanji akan menyatukan bangsa dan membangun koalisi besar untuk melawan kandidat oposisi.

“Negara ini membutuhkan persatuan, bukan perpecahan. Saya ingin membangun kembali kepercayaan publik pada sistem kita,” kata Kim dalam pernyataan kampanyenya, dikutip Reuters.

Kampanye Kim menekankan pemotongan pajak, pelonggaran regulasi bisnis, dan dorongan besar pada teknologi baru termasuk energi nuklir.

Ekonomi menjadi fokus utama kedua kandidat. Korea Selatan sedang bergulat dengan kontraksi ekonomi, melonjaknya pengangguran muda, dan biaya hidup yang tinggi.

Perang dagang dengan AS di bawah Presiden Donald Trump telah memukul ekspor Korea Selatan, termasuk sektor otomotif dan teknologi, serta mengancam resesi.

“Kita tidak bisa membiarkan ketidakpastian politik menghalangi negosiasi perdagangan penting,” ujar seorang pejabat kementerian perdagangan yang tidak mau disebut namanya, kepada Yonhap News Agency.

Selain ekonomi, tantangan lain mencakup krisis demografi akibat angka kelahiran yang merosot, ketidaksetaraan gender, dan ancaman militer dari Korea Utara yang terus memodernisasi persenjataan nuklirnya.

Korea Selatan juga harus menavigasi hubungan kompleks dengan Tiongkok dan mempertahankan aliansi keamanan yang erat dengan AS, termasuk keberadaan hampir 30.000 tentara Amerika di wilayahnya.