RI Boleh Buka Hubungan Diplomatik dengan Israel Asal Palestina Merdeka

PDIP meminta pemerintah Prabowo Suianto memastikan kemerdekaan rakyat Palestina terlebih dahulu sebelum membuka hubungan diplomatik dengan Israel.

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengingatkan pemerintah soal Pembukaan UUD 1945 alinea pertama yang berbunyi penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Berpedoman pada Pembukaan UUD 1945 tersebut, kata Djarot, maka pemerintah Indonesia perlu memastikan kemerdekaan rakyat Palestina dahulu sebelum membuka diplomasi dengan Israel.

“Palestina harus merdeka terlebih dahulu. Untuk kita misalnya membuka hubungan diplomatik dengan Israel, jangan terlalu buru-buru,” kata Djarot di pelataran Masjid Attaufiq, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu 1 Juni 2025.

“Kita menginginkan bahwa Palestina harus merdeka. Harus diakui kemerdekaannya sebagai bangsa yang berdaulat,”sambungnya.

Djarot menambahkan, pengakuan dunia terhadap negara Palestina harus dipastikan, termasuk oleh Israel. Apalagi, Indonesia sejak awal kemerdekaannya telah menekankan menghapus adanya penjajahan di atas dunia, dan mendukung kemerdekaan Palestina. 

“Sehingga kalau kita menjadikan hubungan diplomatik nanti dulu, sepanjang masih Palestina menjadi bangsa terjajah. Tidak bisa. Karena itu bertentangan dengan undang-undang dasar,” tutup Djarot.

Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia akan membuka hubungan diplomatik kepada Israel jika Israel mengakui Palestina sebagai negara merdeka dan berdaulat. Prabowo juga menyebut pemerintah siap menjamin keamanan Israel setelah Palestina merdeka.

Pernyataan ini disampaikan saat konferensi pers bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Merdeka, Jakarta, 28 Mei 2025. Prabowo menegaskan solusi dua negara adalah satu-satunya jalan bagi kemerdekaan Palestina.