Puskesmas dan Tanah Papua

ADA satu sudut sunyi di negeri ini, tempat saya belajar arti sesungguhnya dari kata ‘Indonesia’. Bukan dari buku, bukan dari pidato, tapi dari perjumpaan-perjumpaan senyap di tengah lembah, dari luka-luka yang kami obati di puskesmas, dan dari cinta yang tak pernah menuntut balas. Semua itu saya temukan di Papua, lebih dari dua dekade lalu.

Tahun 1997 hingga 1998, saya ditugaskan sebagai dokter muda di Kabupaten Jayawijaya, Irian Jaya--nama yang kini telah menjadi Papua. Penugasan ini datang hanya dua minggu setelah saya kembali dari Kalimantan, hidup dua bulan di atas klotok menyusuri Sungai Sekonyer. Di saat yang sama, ayah saya baru saja divonis kanker tulang belakang stadium lanjut. Tapi tugas adalah tugas. Saya berangkat, dengan dada berat, tapi tekad bulat.

Tiba di Wamena, kami langsung mendapat peringatan keras dari Pak JB Wenas, Bupati Jayawijaya kala itu. Salah seorang rekan mengenakan daypack hijau, warna yang dianggap sensitif dalam wilayah konflik. “Ganti ransel atau kalian pulang ke Jakarta!” tegas beliau. Belakangan kami tahu, kemarahan itu bukan soal disiplin, tapi bentuk kasih seorang pemimpin yang tak ingin satu nyawa pun melayang karena kesalahpahaman simbol.

Beberapa hari sebelumnya, dua insinyur PU tewas ditembak saat survei Danau Habema. Mereka dituduh sebagai aparat bersenjata karena celana loreng yang mereka kenakan. Sejak itu, kami selalu memakai rompi dengan lambang red cross--penanda netralitas dan kemanusiaan.

Distrik Kurima menjadi lokasi pertama penugasan saya. Setiap kali puskesmas dibuka, ratusan warga dari suku Dani datang, berjalan kaki dari lembah dan bukit. Puskesmas menjadi ruang aman. Tempat di mana semua perbedaan diluruhkan oleh rasa sakit yang ingin disembuhkan.

Kami tak berwenang mencampuri perang suku yang terjadi hampir tiap pekan. Panah melesat, tombak melukai, dan kami hanya turun tangan jika ada yang luka. Kami tidak bertanya dari pihak mana. Kami hanya mengobati.

Saya bertemu seorang kapten TNI, penerbang heli dari angkatan darat. Tugasnya menjatuhkan logistik dari udara untuk kampung-kampung pedalaman. “Kalau tinggal di puskesmas, insya Allah aman,” katanya. Saya sempat menaruh rasa padanya--mungkin karena selain rekan-rekan saya dan warga lokal, dialah satu-satunya pria ‘mantap’ di sana. Tapi bukan dia jodoh saya. Saya menikah dengan seorang insinyur yang juga pernah ditugaskan di Jayawijaya. Kami bertemu di distrik Tangma.

Dua puluh tahun kemudian, anak kami kini bertugas di Papua. Di tempat yang sama, tapi dengan seragam loreng, bukan rompi medis seperti ibunya, atau celana lapangan seperti ayahnya. Ada rasa bangga, tapi juga getir. Karena kini, puskesmas tak lagi aman. Petugas kesehatan pernah diserang, bahkan sampai kehilangan nyawa. Maka tentara pun kini harus berjaga di sana.

Saya bertanya, mengapa sebagian saudara kita masih sulit menerima kehadiran kami? Padahal kami datang dengan cinta, niat membangun, dan harapan akan hidup yang lebih baik. 

Bukankah Kita Satu Bangsa?

Papua bukan hanya wilayah di ujung timur. Ia adalah bagian dari jiwa Indonesia. Kita ingin yang sama, yakni anak-anak sehat, sekolah yang layak, hidup yang tenteram. Kita semua merindukan negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur--sejahtera, damai, dan diberkahi.

Saya percaya, waktu akan melembutkan luka. Semoga suatu hari nanti, tak ada lagi tentara berjaga di puskesmas. Karena semua telah merasa menjadi bagian dari Indonesia, bukan karena dipaksa, tapi karena merasa dicinta.

Untuk para tentara yang menjaga puskesmas--tugas kalian bukan sekadar pengamanan, tapi penjagaan atas harapan. Untuk anak kami di sana, dan semua anak bangsa yang bertugas dalam diam, teruslah melangkah, dalam loreng, dalam kasih, dalam iman.

Karena Indonesia bukan hanya tanah, ia adalah perasaan, pengorbanan, dan pelukan ibu pertiwi yang tak pernah memilih siapa anaknya.

*Penulis adalah praktisi kesehatan, Dosen FKK UMJ